Liberalisasi Gila-gilaan Era Jokowi

Indonesia telah mengeluarkan peraturan baru untuk membuka sektor bisnis investor dengan cara mempermudah kepemilikan asing, Presiden Joko Widodo mengatakan kebijakan itu sebagai langkah melakukan liberalisasi ekonomi secara besar-besaran.

Keputusan presiden itu ditandatangani Jokowi beberapa waktu lalu. Secara umum isinya mengarahkan kepada kelonggaran syarat-syarat dalam berbagai usaha termasuk pariwisata, transportasi dan bioskop.

Selain itu kelonggaran perizinan juga terjadi pada usaha di sektor jasa, ritel dan pelabuhan, meskipun peraturan diperketat pada kontrol telekomunikasi dan e-commerce.

Liberalisasi merupakan strategi Jokowi untuk memperluas sektor manufaktur dan pariwisata dalam perekonomian terbesar di Asia Tenggara untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas mentah.

Kemudian peraturan baru ini mengizinkan orang asing untuk memiliki 67 persen dari department store dengan luas lantai penjualan 400 meter persegi sampai 2.000 meter persegi, padahal sebelumnya mereka hanya bisa berinvestasi di sebuah department store dengan lantai penjualan 2.000 meter persegi.

“Ini pertama kalinya dalam bertahun-tahun terakhir, mungkin lebih dari 10 tahun, bahwa Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk membuka investasi selebar itu,” kata Direktur dari American Chamber of Commerce di Indonesia, Lin Neumann yang dilansir dari Reuters, Sabtu (28/5).

Dia menambahkan bahwa perusahaan-perusahaan Amerika memiliki minat investasi “Mari kita lihat bagaimana mudahnya untuk datang. Mudah-mudahan birokrasi akan merespon,” pungkas Neumann.

Republikana.id
-----------------------

Sekedar pelengkap, berikut informasi berita yang dapat ditelusuri via media.

1. Warga asing dari 169 negara bebas visa masuk ke Indonesia. Bebas, bas bas...

http://news.detik.com/berita/3141007/pemerintah-terapkan-bebas-visa-bagaimana-soal-keamanannya

2. Warga asing boleh miliki properti di Indonesia.

http://www.tribunnews.com/bisnis/2015/07/23/orang-asing-boleh-beli-properti-efektif-september-2015

3. Pihak asing boleh kuasai 100% industri gula dan karet di Indonesia.

http://www.merdeka.com/uang/pemerintah-persilakan-asing-kuasai-industri-gula-dan-karet.html

4. Asing boleh kuasai 100% saham restoran & perusahaan jalan.

http://www.merdeka.com/uang/asing-boleh-kuasai-saham-restoran-perusahaan-jalan-tol-100-persen.html

5. Asing boleh kuasai 85% saham modal ventura

http://keuangan.kontan.co.id/news/asing-boleh-kuasai-85-saham-modal-ventura

6. Asing bisa kuasai 100% saham di pembangkit listrik.

http://industri.kontan.co.id/news/asing-bisa-kuasai-100-saham-di-pembangkit-listrik

7. Asing boleh kuasai 100% usaha bioskop di Indonesia.

http://economy.okezone.com/read/2016/02/11/278/1309768/asing-boleh-kuasai-bioskop-100-saham-blitz-melonjak-24

Itu semua satu paket! Total ada 35 jenis usaha yg boleh dikuasai asing.

http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/02/12/o2fa485-asing-bisa-kuasai-penuh-35-bidang-usaha-di-indonesia

Bahkan jika perlu, tanah pun digratiskan.

Demi Investor, Jokowi Harap Harga Tanah di Daerah Bisa Murah Bahkan Kalau Perlu Digratiskan

http://republikana.id/2016/05/07/demi-investor-jokowi-harap-harga-tanah-daerah-bisa-murah-bahkan-kalau-perlu-digratiskan/

Read More

Daftar Negatif Investasi Dilonggarkan, Potensi Asing Tanam Modal di TAXI?

Sebelumnya Saratoga berencana mengambil alih kepemilikan saham TAXI

Pemerintah semakin mempermudah investor asing untuk masuk ke sektor riil Indonesia untuk mendukung ekonomi nasional. Salah satu langkah terbaru pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah dengan meneken Peraturan Presiden (Perpres) yang memperlonggar kepemilikan asing untuk sektor-sektor tertentu di Indonesia.

Perpres nomor 44 tahun 2016 yang diteken pada 12 Mei 2016 mengatur tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal atau dikenal dengan Daftar Negatif Investasi (DNI). Seperti tertera dalam Perpres itu, bidang usaha dalam kegiatan penanaman modal mencakup 3 kategori yaitu, bidang usaha yang terbuka, bidang usaha yang tertutup, dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan.

Poin terpenting yang berubah dari peraturan sebelumnya, pemerintah juga membuka kepemilikan asing bagi beberapa bidang usaha yang sebelumnya harus berbentuk 100 persen Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Salah satu bidang usaha yang dilonggarkan adalah usaha angkutan orang dengan moda darat. Sekarang, investor asing boleh memiliki maksimal 49 persen dalam usaha tersebut, padahal sebelumnya tidak boleh sama sekali alias harus 100 persen PMDN.

Adanya kelonggaran ini membuka peluang untuk Grup Rajawali Corpora menawarkan kepemilikan di perusahaan moda transportasi darat PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI) kepada investor asing. Seperti diberitakan sebelumnya, perusahaan investasi PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) yang sudah meneken kesepakatan dengan Grup Rajawali batal melakukan transaksi pengalihan 51 persen saham TAXI.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Keuangan TAXI David Santoso mengatakan kebijakan pelonggaran investasi itu membuat perusahaan transportasi Indonesia menjadi lebih mungkin dimasuki oleh investor asing, apalagi di era globalisasi seperti sekarang ini. "Memang terbuka peluang lebih luas bagi asing untuk mengambil saham TAXI di luar bursa efek, tetapi itu tetap tergantung dari pemegang saham utama saat ini," ujarnya ketika dihubungi Bareksa.com pada Kamis 26 Mei 2016.

David juga menjelaskan hingga kini perusahaan masih fokus terhadap operasional perusahaan yang masih sedang mendapat tekanan dari aplikasi transportasi berbasis online. "Mengenai jual-beli perusahaan dikembalikan kepada pemegang saham utama," ujarnya.

Sebelumnya, Grup Saratoga yang didirikan Sandiaga Uno dan Edwin Soeryadjaya berencana mengambil alih kepemilikan saham operator taksi dari Grup Rajawali. Pada April 2015, Saratoga dan Rajawali Corpora menandatangani kesepakatan untuk menjajaki kemungkinan pengambilalihan 1,09 miliar saham TAXI, setara 51 persen modal ditempatkan dan disetor.

Rencana tersebut membuat harga saham TAXI sempat menggeliat naik hingga 65 persen  dalam 1 bulan menjadi Rp1.155  dari sebelumnya Rp700 per saham. Namun, akibat banyaknya tekanan yang dihadapi, termasuk tidak tercapai kesepakatan harga antara Saratoga dan Rajawali, pada Oktober 2015 perjanjian tersebut resmi dibatalkan.

Pembatalan perjanjian tersebut mengakibatkan harga saham operator taksi yang dikendalikan taipan Peter Sondakh itu ikut tertekan dan tersisa Rp293 per Oktober 2015. Diiringi dengan sentimen negatif dari kejatuhan kinerja keuangan akibat persaingan dengan transportasi berbasis online seperti Go-Jek dan Uber, harga saham TAXI meluncur turun lebih dalam dibandingkan dengan kondisi sebelum rencana akuisisi diumumkan.

Bareksa.com

Read More