Defisit Akan Dikerek Lagi Lebih dari 2,5% PDB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal akan mengerek lagi outlook defisit anggaran tahun ini setelah sebelumnya menaikkan hingga 2,5% dari produk domestik bruto.

Dalam rapat kerja dengan komisi XI DPR, Kamis (16/9/2016) malam, pihaknya mengaku masih ada potensi shortfall – selisih antara realisasi dan target – beberapa pos penerimaan negara setelah monitoring terus dilakukan.

“Kami akan sampaikan ke Presiden dan akan sidang kabinet besok untuk salah satunya juga adalah usulan bahwa 2016 ini kami akan usulkan ada sedikit pelebaran defisit dengan tetap tidak melebihi 3% seperti diamanatkan Undang-Undang Keuangan Negara,” jelasnya.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi yang disampaikan pihak Kementerian Keuangan kepada publik terkait posisi keuangan negara saat ini. Keterangan resmi yang dijanjikan akan terus di-update tiap bulannya berhenti hingga bulan lalu.

Dari data Kemenkeu, hingga minggu pertama Agustus 2016, realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp775,2 triliun atau sebesar 43,4% dari target APBNP 2016 Rp1.786,2 triliun. Realisasi belanja negara mencapai Rp1.037,6 triliun atau 49,8% dari pagu APBNP 2016 senilai Rp2.082,9 triliun. Akibatnya, pergerakan defisit sudah mencapai Rp262,5 triliun atau 2,08% terhadap PDB.

Seperti diketahui, sebelumnya, Otoritas Fiskal mengestimasi shortfall penerimaan perpajakan tahun ini sekitar Rp219 triliun. Dengan pemangkasan dan penghematan belanja hingga Rp137,6 triliun, outlook defisit anggaran dikerek dari 2,35% menjadi 2,5% terhadap PDB.

Dengan batasan defisit pemerintah daerah 0,3 terhadap PDB – seperti yang diatur dalam PMK No. 153 /PMK.07 /2015 – defisit pemerintah pusat memang masih bisa dikerek maksimal hingga 2,7 terhadap PDB.

Bisnis.com

Read More

Gawat, Kredibilitas Jokowi Bisa Jatuh karena Faktor Ini

Kredibilitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) diyakini bisa jatuh jika pemerintah selalu merevisi anggaran belanjanya menjadi lebih rendah‎.

Tidak hanya itu, kompetensi dan kemampuan Pemerintahan Jokowi juga akan diragukan dalam merancang serta mengeksekusi anggaran‎.

Anggota Fraksi Partai Golkar DPR, M Misbakhun‎ berpendapat, persoalan kepercayaan merupakan hal penting. “Masalah trust (kepercayaan) ini sangat penting. Pemerintah harus bisa menjaga kepercayaan pasar dan investor,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, Minggu (12/6/2016).

‎Maka itu, Pemerintahan Jokowi diingatkan agar bertindak cermat dalam merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Sebab implikasi merevisi APBN 2016 yang berisi pemangkasan anggaran tidak hanya berimbas secara ekonomi, tetapi juga psikologis.

Hal demikian dikatakan Misbakhun menanggapi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016 ‎yang berisi pemangkasan anggaran.

Walaupun pemangkasan anggaran melalui revisi APBN bukan hal baru di era Presiden Jokowi, namun hal itu diyakininya bisa memicu ketidakpercayaan.

“Pemotongan anggaran belanja negara sebenarnya memberikan sinyal buruk ke pasar dan investor. Terlepas dari apa pun alasannya, pasar dan investor akan memaknainya sebagai kontraksi pertumbuhan,” tuturnya.

Misbakhun lantas merujuk pada APBN 2015 yang menjadi tahun pertama Pemerintahan Jokowi. Belanja negara dalam APBN 2015 dipatok pada angka Rp2.039,5 triliun. Sedangkan target penerimaan negara ditetapkan Rp1.793,6 triliun.

Akan tetapi, pemerintah mengajukan APBN Perubahan 2015 yang berisi penyusutan anggaran. Target pendapatan negara diturunkan menjadi Rp1.761,6 triliun, sedangkan belanja negara dipangkas menjadi Rp1.984,1 triliun.

Dirinya mengingat kala itu faktor penyebab pemangkasan anggaran adalah perekonomian domestik dan global terus melesu. Dia menambahkan, dari sisi eksternal, ekonomi di Eropa dan Jepang masih terpuruk.

Pemulihan ekonomi Amerika Serikat pun belum solid. Sementara, ekonomi Tiongkok, meskipun mengarah ke kondisi yang lebih stabil, namun risiko pelemahan masih tinggi.

Sementara di dalam negeri, kejatuhan harga komoditas terutama batubara membuat banyak perusahaan tambang merugi, bahkan gulung tikar.

“Dampaknya, penerimaan negara terutama dari pajak jauh menyusut. Kejatuhan harga minyak juga membuat pendapatan negara dari minyak dan gas anjlok drastis,” tuturnya.

Namun, dirinya menduga pengalaman 2015 akan terulang. Sebab, dia melihat tanda-tanda anggaran belanja dalam APBN-P 2016 juga bakal dipangkas. Karenanya, dia mewanti-wanti pemerintah agar sebisa mungkin menghindari pemangkasan anggaran.

“Dalam teori ekonomi, sinyal kontraksi pertumbuhan merupakan hal yang sangat berbahaya sehingga sebisa mungkin harus dihindari oleh pemerintah,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur II itu.

Mantan pegawai Ditjen Pajak tersebut mengatakan, psikologis pasar dan investor akan terganggu‎ jika melihat sinyal kontraksi. Sebagai imbasnya, pasar dan investor bakal mengerem segala aktivitasnya.

Okezone

Read More

REVISI APBN 2016: DAK Nonfisik Juga Kena Pemangkasan

Selain pagu dana alokasi khusus fisik, pagu nonfisik pun akan terkena pemangkasan dalam rencana revisi APBN 2016. Namun, rencana pemangkasan diklaim karena ada pengurangan data unit cost.

Rukijo, Direktur Dana Perimbangan Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, mengatakan pemangkasan dana alokasi khusus (DAK) nonfisik rencananya dilakukan untuk tunjangan profesi guru dan bantuan operasional kesehatan (BOK).

“Untuk tunjangan profesi guru karena adanya perubahan jumlah guru berhak menerima tunjangan sertifikasi guru. Misalnya dulu pas APBN ada 1.000 guru yang punya sertifikasi, sekarang berkurang jadi 900,” katanya kepada Bisnis.com, Sabtu (30/4/2016).

Dalam APBN 2016, pagu tunjangan profesi guru PNSD tercatat mengambil porsi terbanyak yakni senilai Rp71,0 triliun, atau 57,5% dari total DAK nonfisik senilai Rp123,5 triliun.

Sementara, pagu BOK dan bantuan operasional keluarga berencana (BOKB) tercatat senilai Rp4,6 triliun. Pemangkasan BOK, lanjut Rukijo, dilakukan karena adanya penyesuaian unit penerimaan bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu.

Pagu pos lain yang termasuk dalam DAK nonfisik kemungkinan besar tidak dipangkas. Namun, pihaknya mengaku belum bisa memastikan besaran pemangkasan karena masih melakukan validasi.

Dia mengatakan sebagian besar DAK nonfisik memang tidak memungkinkan untuk dikurangi karena dihitung berdasarkan unit cost dari target penerima/pengguna DAK, seperti BOS yang dihitung berdasarkan jumlah siswa.

Kondisi itulah yang juga menjadi salah satu faktor alasan pemangkasan DAK fisik. Seperti diberitakan sebelumnya, lewat Surat Edaran Menteri Keuangan No. SE-10/MK.07/2016, Menkeu meminta agar tiap pemerintah daerah (pemda) melakukan pemangkasan alokasi DAK fisik minimal 10%.

Rukijo melanjutkan pengurangan DAK fisik ini dilakukan secara mandiri oleh daerah agar bisa menentukan langsung bidang/subbidang mana saja yang akan dikurangi pagunya. Dalam catatan Bisnis, tahun ini DAK fisik ini berbasis usulan daerah (proposal based).

Selain karena ‘terkuncinya’ DAK nonfisik, pemangkasan DAK fisik dilakukan karena realisasi penyerapan DAK fisik tahun-tahun sebelumnya belum maksimal. Bahkan, ada DAK yang hingga akhir tahun belum dilakukan.

Menumpuk

Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo menuturkan hingga Jumat (29/4) pukul 17.00 WIB baru sekitar 400 daerah dari total 542 daerah penerima DAK yang sudah menyampaikan laporannya. Namun, DJPK masih melakukan  pengumpulan dan validasi data karena ada penumpukan laporan di batas waktu.

Sesuai surat edaran, rincian pemangkasan itu harus disampaikan daerah dan diterima oleh Dirjen Perimbangan Keuangan paling lambat Jumat (29/4) pada pukul 17.00 WIB. Data ini dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan dalam Perubahan APBN 2016 yang drencananya diajukan bulan depan.

Pemangkasan dengan mekanisme self-blocking, lanjutnya, diharapkan akan mengakomodasi kebutuhan daerah karena memperhatikan kesiapan rincian rencana kerja, kesiapan proses pengadaan barang dan jasa, serta kemampuan SKPD dalam menyerap dana.

“Dan tetap menjaga pencapaian prioritas nasional,” ujarnya.

Namun demikian, sesuai surat itu, apabila lewat dari tenggat pemda belum menyampaikan laporan secara mandiri, Kemenkeu akan melakukan pemangaksan langsung, terutama dari besaran DAK reguler dan/atau DAK infrastruktur publik daerah.

Boediarso menegaskan pemangkasan DAK akan tetap mempertimbangkan proporsionalitas antara angka penyesuaian DAK dalam postur RAPBNP dengan pagu DAK Fisik yang ditetapkan dalam APBN 2016.

Selain itu, pertimbangan pembebanan (sharing the pain) antar daerah juga akan dilakukan. Dia pun menambahkan pengantisipasianpenyesuaian lebih lanjut pada saat pembahasan RAPBNP 2016 dengan DPR juga menjadi acuan.

Saat ini alokasi DAK Fisik Rp85,44 triliun, yang terdiri atas DAK Reguler Rp55,1 triliun, DAK Infrastruktur dan Publik Daerah Rp27,5 triliun, dan DAK Afirmasi Rp2,8 triliun. Dengan rerata minimal pemangkasan 10%, sekitar Rp8,5 triliun dipastikan terpangkas.

Bisnis.com

Read More