2 Tahun Jokowi-JK: Infrastruktur terbentur-bentur

2 TAHUN JOKOWI-JK

Dua tahun sudah Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) memerintah negeri ini. Selama kurun waktu itu, salah satu fokus pemerintah membangun infrastruktur sebagai pengungkit utama produktivitas dan daya saing nasional.

Untuk mendukung fokus itu, pemerintah memilih proyek infrastruktur bertema konektivitas dan  proyek infrastruktur yang mendorong kemandirian air dan pangan. Untuk proyek konektivitas misalnya, pemerintah mengembangkan sistem transportasi umum terintegrasi dan meningkatkan kapasitas jalan, pelebaran jalan serta pembangunan jalan tol.

Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, setidaknya pemerintah merancang 52 proyek pembangunan jalan tol. Antara lain proyek jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan di Jawa Barat sepanjang 56 kilometer (km), jalan tol Pejagan-Pemalang sepanjang 58 km.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, dalam dua tahun pertama pemerintahan, Jokowi-JK menuntaskan pembangunan beberapa ruas tol antara lain ruas jalan tol Cikopo-Palimanan sepanjang 116,7 km dan ruas tol Pejagan-Pemalang seksi I dan II sepanjang 20 km yang pembangunannya sempat mangkrak sejak tahun 1996.

Selain itu, pembangunan beberapa ruas tol seperti ruas tol Pemalang-Batang, ruas Batang-Semarang, dan Balikpapan-Samarinda juga dimulai. "Harapannya, dalam lima tahun, panjang jalan tol bisa bertambah 1.060 km," ujar Basuki.

Di bidang penyediaan air dan pangan,  salah satu fokus pemerintah adalah membangun 65 waduk dalam lima tahun. Hingga tahun lalu, proyek pembangunan merealisasikan proyek pembangunan 29 waduk dan bertambah menjadi  32 waduk. Salah satu waduk yang kini telah terealisasi adalah Waduk Jatigede di Jawa Barat.

Lahan masih menghambat

Meski begitu, hingga kini, pemerintah masih kerap menemukan ganjalan dalam membangun infrastruktur. Menurut Basuki, salah satu kendala terbesar dalam pembangunan infrastruktur adalah masalah lahan. Basuki bilang, pemerintah kerap kesulitan mendapat lahan yang luas untuk membangun infrastruktur. Untuk proyek waduk atau sarana irigasi misalnya, pemerintah sulit mendapat lahan lebih dari 3.000 hektare (ha) dalam satu hamparan.

Direktur Sumber Daya Air Kementerian PU-Pera Imam Santosa menambahkan, masalah aturan dan birokrasi juga kerap menghambat pelaksanaan proyek infrastruktur. Untuk mengatasinya, kini pemerintah terus memperbaiki birokrasi dan aturan terkait pelaksanaan proyek infrastruktur.

Berbagai aturan juga telah dirilis demi mempercepat pelaksanaan proyek infrastruktur. Antara lain Peraturan Presiden No 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Sumantri Brodjonegoro mengakui, pembangunan infrastruktur pemerintah masih perlu perbaikan, khususnya menyangkut peningkatan peran swasta dan masalah perizinan. "Ini yang akan diperbaiki ke depan," ujarnya.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyatakan, pemerintahan Jokowi-JK memang bekerja cepat, namun masih kurang tepat dalam mematuhi tahapan. Alhasil, kini banyak proyek yang sudah diresmikan awal proyeknya (groundbreaking), tapi pembangunannya belum bisa dimulai. "Jadi slogannya jangan hanya kerja cepat, tetapi juga kerja tepat," ujarnya.

Pengamat ekonomi Universitas Indonesia Berly Martawardaya juga menyatakan, ketersediaan lahan masih jadi kendala utama. Makanya, "Masalah lahan harus menjadi prioritas untuk dituntaskan agar pembangunan infrastruktur bisa lebih efisien," jelasnya.

Kontan.co.id

Read More

Jokowi Bangunkan Tidurnya Infrastruktur Sejak 1998

Saat baru dilantik, Presiden Joko Widodo sudah menyatakan tekad untuk membangun infrastruktur di tanah air. Ini bukan perkara proyeknya, namun dananya dari mana?

Untuk merealisasikan cita-cita mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI di bidang infrastruktur, perlu dana jumbo. Lantaran, Jokowi menggagas sejumlah pembangunan jalan tol, pelabuhan, kereta api dalam lima tahun yang nilainya Rp 5.500 triliun.

Misalnya, Jokowi menggagas Tol Trans Jawa yang terdiri dari 9 ruas yakni Cikampek-Palimanan (Cipali) yang sudah beroperasi. Dilanjutkan dengan Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang, Semarang-Solo, Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, Kertosono-Jombang-Mojokerto dan Mojokerto-Surabaya.

Proyek tol yang tak kalah hebring-nya (baca hebat) adalah Tol Nontrans Jawa, terdiri dari delapan ruas yakni Ciawi-Sukabumi, Gempol-Pandaan, Gempol-Pasuruan, Pasuruan-Probolinggo, Waru-Wonokromo-Tanjung Perak, Bali Mandara (Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa), Cileunyi-Sumedang-Dawuan, serta Serang-Panimbang.

Adapula Tol Trans Sumatera yang menghubungkan Bakauheni sampai Aceh. Panjangnya tak kurang dari 2.000 kilometer. Ditambah lagi sejumlah proyek tol di Kalimantan dan Sulawesi Utara.

Daerah perbatasan juga tak luput dari perhatian Presiden Jokowi. Proyek pembangunan jalan trans di perbatasan Kalimantan-Malaysia sepanjang 771 kilometer, perbatasan NTT-Timor Leste sepanjang 171,56 kilometer, Trans Papua sepanjang 4.325 kilometer.

Untuk transportasi laut, Presiden Jokowi membangun lima pelabuhan berkonsep deep sea port di Kuala Tanjung (Medan), Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Makassar, dan Sorong.

Khusus transportasi wong cilik yakni kereta api, Jokowi cukup agresif. Dirinya menggagas proyek pembangunan rel kereta di empat provinsi di luar Pulau Jawa, sepanjang lebih dari 3 ribu kilometer. Dengan anggaran Rp 234 triliun.

Untuk Pulau Jawa, Presiden Jokowi menetapkan pembangunan rel dua jalur alias double track. Melintasi sebelah barat hingga timur Pulau Jawa.

Tentu saja, itu baru sebagian dari mega proyek infrastruktur yang diimpikan Jokowi. Gagasan ini diyakini Jokowi bisa menarik investor untuk nyemplung ke Indonesia. Selain itu, kualitas infrastruktur di tanah air, memang layak dibenahi.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution saja mengakui bahwa infrastruktur di Indonesia, tertinggal. Boleh dibilang, sejak 1998, pembangunan infrastruktur sudah mandek.

"Kita mencatat pemerintah betul-betul berusaha mengundang investor, pertama-tama di bidang infrastruktur. Kenapa infrastruktur? Banyak alasannya. Di area ini, kita memang sangat tertinggal setelah krisis besar tahun 1998," ungkap Darmin di Jakarta, Rabu (25/05/2016).

Darmin menyebut, kebijakan pembangunan infrastruktur di tanah air, harus dilakukan dengan jangka panjang dan jangan dilihat jangka pendek, dengan mengundang investor sebagai partner pemerintah.

"Infrastruktur karena keputusan melakukan investasi di bidang infrastruktur, tidak didasarkan kepada keputusan jangak pendek, sehingga kita masih lebih terbuka mengundang investasi di bidang infrastruktur," papar Darmin.

"Selama punya prospek, baik jangka menengah maupun panjang, dan upayanya berjalan walaupun hasilnya belum semua. Kita melihat, investasi di bidang pelabuhan, jalan tol, dan sebagainya, mulai berjalan dengan baik," lanjut mantan Gubernur BI ini.

Yang ingin dikatakan Menko Darmin, posisi pemerintahan Jokowi-JK sudah benar. Bahwa, pembangunan infrastruktur berdampak bagi peningkatan kapasitas ekonomi secara menyeluruh.

Ya, Darmin benar. Realisasi proyek infrastruktur yang sebagian besar berlangsung di daerah, pastilah membawa berkah bagi masyarakat di sana. Minimal bisa menyerap tenaga kerja, serta menumbuhkan daya beli. Alhasil, roda perekonomian bisa bergulir cepat.

Sumber Dana Infrastruktur

Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli sempat menawarkan gagasan tentang sumber pendanaan mega proyek infrastruktur. Caranya, terbitkan obligasi khusus infrastruktur setelah seluruh BUMN direvaluasi asetnya.

Sayangnya, tak semua tim ekonomi di Kabinet Kerja sepemahaman dengan Menko RR, sapaan anyar Rizal Ramli. Hal ini tergambar karena tak seluruh BUMN yang diperintahkan melakukan revaluasi aset.

"Hanya beberapa BUMN menangkap ide ini melakukan revaluasi aset. Asetnya naik Rp 800 triliun. Tapi kalau seluruh BUMN melakukan ini, asetnya akan naik Rp 2.500 triliun. Sehingga kita menerbitkan financing 100 miliar dolar AS mempercepat pertumbuhan ekonomi," kata Rizal.

Rizal bilang, apabila gagasan ini dijalankan maka akan membangkitkan kepercayaan investor. Sehingga mereka akan merebut memborong obligasi tersebut. Selanjutnya, dana masuk itu bisa dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur di seluruh Indonesia, sisanya untuk mendorong berkembangnya sektor riil.

Mega proyek infrastruktur Jokowi yang digarap selama lima tahun, dan memerlukan dana Rp 5.500 triliun itu, masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Diperkirakan, kebutuhan dana untuk proyek infrastruktur sebesar Rp 5.500 triliun, berasal dari APBN sebesar Rp 2.215,6 triliun (40,14%), APBD Rp 545,3 triliun (9,88%), BUMN Rp 1.066,2 triliun (19,32%), dan swasta senilai Rp 1.692,3 triliun (30,66%).

Hanya saja, pelaksanaan proyek infrastruktur Jokowi yang berbiaya mahal sedikit tercoreng dengan adanya kasus suap yang menyeret mantan kader PDIP, Damayanti Wisnu Putranti. Bahkan, tersiar kabar adanya aliran dana haram yang masuk ke kocek petinggi Fraksi PDIP dan Komisi X DPR.

Inilah.com

Read More

3 Strategi PUPR Garap Infrastruktur di Perbatasan

Untuk memacu pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, bukan perkara mudah. Namun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) punya tiga strategi.

Ketiga strategi tersebut yaitu pembangunan konektivitas dalam mendukung pengembangan wilayah, pemanfaatan sumber daya, dan peningkatan kualitas hidup di pusat-pusat pertumbuhan dan permukiman.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Hermanto Dardak saat rapat tentang Progress Report Persiapan Rapat Tim Kajian dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Jakarta, Kamis (12/5/2016).

Dardak bilang, pembangunan konektivitas dilakukan untuk mendukung tiga Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Di mana, ketiga WPS itu merupakan perbatasan darat di Kalimantan, NTT dan Papua.

Menurut Dardak, pembangunan konektivitas berpotensi untuk mengembangkan ekonomi daerah dan mendukung pertahanan keamanan, serta pengembangan wilayah tersebut.

Strategi kedua, lanjut Dardak, menyangkut pemanfaatan sumber daya. Kementerian PUPR membangun infrastruktur penampung air untuk mendukung ketahanan air dan infrastruktur irigasi untuk mendukung kedaulatan pangan.

Terkait peningkatan kualitas hidup di pusat pertumbuhan dan permukiman, Dardak bilang, Kementerian PUPR akan membangun infrastruktur permukiman dan pengembangan permukiman baru, serta perbaikan perumahan untuk Masyarakat Berpanghasilan Rendah (MBR).

Sedangkan untuk konektivitas di jalan perbatasan di Kalimantan, Dardak menjelaskan, saat ini jalan paralel perbatasan Kalimantan merupakan tulang punggung WPS Temajuk Sebatik.

Nantinya, kata Dardak, jalan tersebut memiliki panjang 2.100,8 kilometer. Sedangkan untuk ruas jalan yang sudah tersambung sepanjang 1.379,5 kilometer (66,5%). Dan, yang belum tersambung panjangnya 703,3 kilometer (33,5%).

Sementara, pembangunan jalan di perbatasan NTT, kata Dardak, saat ini, sedang digarap berupa jalan nasional dari Motaain menuju Haliwen hingga Motamasin. Untuk ruas jalan dari Haekesak menuju Laktutus, diusulkan dikerjakan pada 2016-2017.

Yang tak kalah pentingnya, lanjut Dardak, pembangunan jalan Trans Papua yang merupakan tulang punggung dari WPS Jayapura-Merauke, saat ini, membutuhkan konektivitas dari Jayapura-Ubrub-Towa Hitam-Oksibil-Tanah Merah-Muting-Erambu-Merauke. Yang panjangnya mencapai 1.105 kilometer. Jalan tersebut untuk membentuk konektivitas Kawasan Perbatasan Papua.

Adapun sepanjang 300 kilometer terutama dari Ubrub ke Oksibil yang bukan merupakan bagian dari Trans Papua yang pada saat ini belum tembus, dikarenakan kondisi geografis pegunungan, tutur Dardak.

Dardak mengatakan, untuk membangun pusat pertumbuhan, permukiman dan konektivitas, perlu upaya bersama dari instansi terkait. Saat ini, BPIW sedang melakukan koordinasi dengan satmikal lain dalam membuat permukiman baru di daerah Sorong menuju Manokwari.

Saat ini, kami juga telah berkoordinasi dengan Freeport dalam membuka akses Ilaga-Grasberg-Timika untuk mempermudah alur logistik, ungkap Dardak.

Saat membuka rapat tersebut, Ketua Wantimpres, Sri Adiningsih menyatakan pemerintah saat ini, tengah menggenjot pembangunan infrastruktur fisik di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan. Tujuannya untuk memberdayakan dan meningkatkan tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Antar instansi atau lembaga perlu berkoordinasi untuk mempercepat pembangunan di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, kata Sri.

Dalam rapat tersebut turut hadir Asisten Deputi Infrastruktur dan Kesra Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Bappenas, Sekretaris Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi Kemenko Perekonomian.

Inilah.com

Read More

Kementerian PUPR Targetkan Penyerapan Anggaran 94%

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan penyerapan anggaran belanja hingga 94% pada akhir 2015. Capaian tersebut setara dengan dana sebesar Rp 110 trilyun. PUPR optimis capaian tesebut dapat direalisasikan dengan mengambil sejumlah langkah percepatan pengadaan proyek.

"Akhir tahun kami optimistis 94 persen, atau sekitar Rp110 trilyun. Tidak mungkin terserap semua 100%, karena ada sisa tender maupun administrasi," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, di Jakarta, Jumat (22/5).

Kementerian PUPR merupakan salah satu kementerian yang memiliki belanja modal besar dan berkontribusi pada pembangunan sektor infrastruktur di Indonesia. Dari keseluruhan anggaran Kementerian sebesar Rp118 trilyun, sekitar Rp94,5 trilyun dimanfaatkan belanja modal dan konstruksi untuk mendorong percepatan program prioritas.

Kemudian, dari belanja modal tersebut sebanyak Rp9 trilyun dimanfaatkan untuk kontrak multiyears dan sebesar Rp85,5 trilyun dimanfaatkan untuk lelang pengadaan barang dan jasa 2015 yang terdiri atas 14.500 paket pengerjaan.

Menurut Basuki, sampai saat ini dana yang telah terkontrak sebanyak Rp50,6 trilyun, yang sedang dalam proses lelang Rp20 trilyun dan persiapan untuk pengumuman lelang selanjutnya Rp15 trilyun. Akhir Juni diprediksi (belanja modal) bisa 15% terserap. Berbagai program prioritas yang didanai oleh Kementerian PUPR adalah penyediaan bibit, pupuk, penyuluhan serta irigasi, jalan serta jembatan dan rehabilitasi tiga juta hektare lahan.

Proyek lain yaitu proyek konektivitas dengan prioritas infrastruktur di kawasan perbatasan Kalimantan, Papua dan NTT, program satu juta rumah dan pemenuhan kebutuhan air minum serta sanitasi dan rumah khusus. Hingga 15 Mei 2015, realisasi belanja Kementerian PUPR baru mencapai Rp6,4 trilyun. Namun, diperkirakan alokasinya meningkat setelah selesainya proses restrukturisasi organisasi maupun nomenklatur.

Untuk perbatasan termasuk Rp2 trilyun bagi jalan paralel jalur Entikong Kalimantan, serta pembangunan jalan tol yang ditanggung pemerintah sebesar Rp5,7 trilyun termasuk untuk pengadaan tanah.

"Realitanya kami ada penggabungan nomenklatur antara Pekerjaan Umum dengan Perumahan Rakyat, selain karena ada penyelesaian DIPA. Mudah-mudahan (setelah adanya pembenahan, penyerapan) mulai meningkat pada triwulan II," kata Basuki.

Sumber : gatra.com
Gambar : Antara Foto

Read More

Analis Ragukan Janji Jokowi Genjot Infrastruktur, Kenapa ?

 
Banyak kalangan meragukan janji Presiden Joko Widodo mempercepat belanja pemerintah di sektor infrastruktur untuk mendorong perbaikan ekonomi di kuartal II 2015. Pasalnya, pembiayaan proyek-proyek tersebut direncanakan berasal dari penerimaan pajak yang dipatok sedemikian tinggi. Dan faktanya, pada kuartal I kemarin, realisasi penerimaan pajak cuma 13,3 persen. Ini jauh lebih rendah dibanding periode yang sama di tahun 2013 dan 2014 di mana realisasi penerimaan pajak sudah mencapai masing-masing 18,3 dan 25,31 persen.

 

Dalam APBN-P 2015, target pendapatan pajak dipatok Rp1.489,3 triliun; melonjak 19,5 persen dibandingkan di APBN-P 2014. Dari lonjakan penerimaan pajak inilah belanja negara yang terlanjur dipatok tinggi semula akan dibiayai. Di bujet 2015, sektor infrastruktur digenjot naik 63 persen menjadi Rp290,4 triliun. 

Pendapatan pajak otomatis juga harus didongkrak. Walaupun dana subsidi energi telah berkurang setengahnya dari tahun lalu, menjadi hanya Rp212 triliun, anggaran negara tidak cukup membiayai proyek-proyek infrastruktur yang direncanakan, termasuk kebutuhan adanya tambahan dana untuk menyuntik tambahan modal ke sejumlah BUMN -- nilainya mencapai Rp64 triliun -- yang terkait langsung dengan sektor infrastruktur. (Baca juga: Benar Kata JK; Tak Dijegal Oposisi, Anggaran Infrastruktur Capai Rekor)

Grafik: Target Penerimaan Pajak Periode 2011-2015

Sumber: Bareksa.com

Bagus Putra Perdana, analis yang telah 10 tahun lebih berkecimpung di pasar modal, melihat kelewat tingginya target pajak itu justru bisa berdampak negatif terhadap pembiayaan proyek infrastruktur. Hal itu akhirnya memaksa Ditjen Pajak mengambil berbagai langkah yang dipandang tidak masuk akal, seperti pajak tol, bea materai untuk struk belanja, dan rencana perubahaan pengenaan pajak rumah dan apartemen yang masuk kategori mewah (PPnBM).

Menurut Bagus, warga kini mengerem konsumsi karena takut akan berbagai rencana kenaikan pajak itu. Akibatnya, pendapatan perusahaan otomatis merosot dan perolehan pajak penghasilan pun melorot.

“Ini blunder. Pemerintah yang semula ingin meningkatkan penerimaan pajak, malah tidak dapat apa-apa,” kata Bagus. (Baca juga: Benarkah Ekonomi di Era Jokowi-JK Lebih Buruk Dibanding Masa SBY? Ini Datanya).

Bagus menyarankan jika Presiden Jokowi serius ingin mendorong sektor infrastruktur guna menumbuhkan ekonomi, maka pemerintah perlu berani menaikkan defisit anggaran; membiayainya dengan hutang, bukan dengan pajak yang dipatok kelewat tinggi seperti sekarang. Akan tetapi, kebijakan ini perlu mendapat dukungan DPR.

Ia mencontohkan pemerintah Amerika Serikat yang meminta kenaikan plafon utang (debt ceiling) pada tahun 2013 untuk membiayai kenaikan defisit anggaran akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi AS setelah dihantam krisis ekonomi 2008.

India juga memiliki defisit anggaran yang tinggi, namun indikator ekonominya membaik yang tercermin dari peningkatan harga saham di negeri ini. Per 2014, defisit anggaran India sempat mencapai 7,8 persen tetapi pertumbuhan ekonominya malah bisa meningkat.

Sumber: Tradingeconomic

“Di beberapa negara, defisit anggaran malah jadi tanda pemerintah support growth. Jangan justru ditekan, sehingga pengusaha malah tidak bisa melakukan ekspansi.” Bagus menambahkan.

Pilihan lain adalah: jika tidak ingin menaikkan defisit anggaran, maka pemerintah tidak perlu menaikkan anggaran infrastruktur. Pembangunan proyek-proyek infrastruktur ditetapkan sebagai program prioritas sehingga penyerapan anggarannya dapat mencapai 100 persen. Dengan begini, tanpa perlu menaikkan anggaran, sektor infrastruktur bisa tetap meningkat.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan betapa realisasi proyek-proyek infrastruktur di berbagai kementerian selama tahun 2012 dan 2013 tergolong rendah, di bawah 75 persen.

Sumber: Bareksa.com

Manajer Investasi PT Tugu Re-asuransi Indonesia, Gopal Nur Falah, menilai anggaran untuk menopang program percepatan infrastruktur itu dirancang tidak dengan secara cermat mempertimbangkan kondisi makro ekonomi saat ini. Salah satu contohnya: di tengah anjloknya harga komoditas, pendapatan dari sektor tambang dan perkebunan juga merosot. Tapi, pemerintah malah menambah beban dengan menggenjot pajak.

Selain itu, Gopal melihat adanya keterbatasan kemampuan perusahaan-perusahaan konstruksi di Indonesia dari segi permodalan dan tenaga kerja. Karena itu, pembangunan berbagai megaproyek infrastruktur tidak bisa dilaksanakan sekaligus. Inilah yang membuat pemerintah belum lama ini meminta persetujuan DPR untuk menyuntik tambahan modal (PMN, Penyertaan Modal Negara) untuk sejumlah BUMN Karya, seperti PT Adhi Karya Tbk (ADHI) dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT).

Grafik: Modal dan Rasio Utang BUMN Konstruksi Per Akhir Maret 2015

Sumber: Bareksa.com

Masalah lain adalah perencanaan pembangunan infrastruktur yang beberapa dinilai Gopal terlalu dipaksakan. Sebagai contoh, ia mempertanyakan kenapa pemerintah memprioritaskan pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang biayanya begitu besar tapi sebetulnya tidak feasible. Kenapa tidak dimulai dengan membangun pelabuhan di daerah Sumatera, seperti konsep "tol laut" yang pernah digembar-gemborkan Jokowi. 

Tak cuma itu, masih ada persoalan nilai tukar. Digenjotnya proyek infrastruktur akan melecut impor dan melemahkan nilai tukar rupiah. Maka itu, pemerintah harus cepat bertindak mengamankan stok barang-barang kebutuhan pokok, agar tidak terlalu terimbas ancaman pelemahan nilai tukar rupiah. Inflasi tahunan per akhir April 2015 hanya sebesar 6,79 persen, akan tetapi harga beras telah melonjak hingga lebih dari 30 persen sepanjang kuartal I 2015.

Jadi, "infrastruktur" bukanlah mantra sakti-mandraguna yang bisa dengan serta-merta membuat perekonomian Indonesia kembali menggeliat sehat. Ada banyak pekerjaan rumah yang musti dibereskan dulu.

--------------------------------oOo--------------------------

Sumber : bareksa.com

Read More