TOL PEKANBARU - DUMAI: Riau Bahas Solusi Jalur Tol dan Pipa Minyak

Pemprov Riau menggelar pertemuan dengan PT Chevron Pacific Indonesia dan SKK Migas untuk membicarakan penyesuaian jalur tol Pekanbaru – Dumai yang melewati pipa minyak.

Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Setdaprov Riau Masperi mengatakan pertemuan itu dilaksanakan guna membahas penyesuaian jalur tol yang melewati pipa minyak PT Chevron.

“Jalur tol Pekanbaru – Dumai nanti ada yang melewati jalur pipa minyak, jadi perlu pembahasan bersama antara Chevron dan SKK Migas,” katanya Selasa (21/6/2016).

Dari pertemuan itu juga kata dia, perusahaan multi nasional tersebut menyatakan dukungannya atas proyek infrastrktur itu sehingga dapat berjalan lancar.

Pertemuan itu juga diharapkan terjadi penyesuaian proses pengerjaan proyek yang baik sehingga tidak mengganggu jalannya produksi minyak oleh perusahaan miga tersebut.

Sebagai upaya lanjutan, akan diadakan survei pada jalur proyek tol yang bersinggungan dengan jalur pipa minyak, untuk dicari solusi pada titik tersebut.

“Beberapa solusi yang akan diambil seperti tolnya dibuat melayang di atas jalur pipa minyak atau solusi lain tergantung situasi dan kondisi lapangan pada saat survei nanti,” katanya.

Adapun pemprov saat ini terus mengejar proses pembebasan lahan proyek tol yang akan menghubungkan Kota Pekanbaru dengan Kota Dumai di Provinsi Riau dan terhubung dengan proyek tol Trans Sumatra.

Konstruksi Tol Bocimi Lambat, Dirjen Bina Marga Sarankan Kontraktor Korsel Diganti

Konstruksi tol Bogor—Ciawi—Sukabumi dinilai lambat meskipun telah mengalami groundbreaking hingga empat kali. Untuk itu pemerintah merekomendasikan pengelola ruas tol Bocimi untuk mengganti kontraktor yang lamban dalam bekerja.

Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hediyanto W Husaini mengungkapkan lambatnya pengerjaan konstruksi terjadi pada paket pengerjaan milik kontraktor asal Korea, PT Posco E&C Indonesia, yang merupakan perusahaan afiliasi dari Posco E&C Internasional yang berpusat di Korea Selatan.

“Kalau saya owner-nya, saya ganti , tetapi  ini kan investornya Waskita. Rekomendasi saya sih ganti saja lah, ketemu sama orang asing ini kadang-kadang perkara kecil dia berhenti, perkara tanah sedikit dia berhenti, dia cari alasan untuk berhenti ,” ujarnya, Selasa (21/06).

Hingga saat ini, konstruksi tol Bocimi masih berfokus di seksi I sepanjang 15,35 km yang diharapkan bisa selesai lebih dahulu pada 2017. Pembebasan lahan untuk seksi I saat ini sudah mencapai 96% sedangkan seksi II hingga IV belum dimulai.

Pengerjaan seksi I terdiri dari tiga paket, dengan rincian konstruksi paket 1 ditangani oleh Kerja Sama Operasi (KSO) PT Waskita Karya (Persero) Tbk – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, sementara paket 2 dan 3 ditangani oleh PT Posco E&C Indonesia.

Progres konstruksi sejauh ini untuk seksi I mencapai 18,7% untuk paket I, 12% untuk paket 2, dan terendah 6,3% untuk paket 3. Adapun nilai konstruksi keseluruhan seksi I sebesar Rp1,8 triliun.

Meskipun kerjanya  dinilai lamban, Hediyanto menilai hingga saat ini kontraktor asal Korea Selatan itu belum diganti karena masih terikat kontrak dengan PT Trans Jabar Tol.

Padahal, dia menilai konstruksi akan lebih cepat bila ditangani oleh PT Waskita Karya, karena perusahaan tersebut juga menjadi pemegang saham di ruas ini. Meski demikian, dia menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Badan usaha Jalan Tol (BUJT) terkait.

“Cuma ini kan dia menghormati kontraknya dengan PT Posco saja . Menurut saya kalau dia lokasi kerja banyak. saya sudah lihat kan lokasi kerjanya banyak tapi mungkin alatnya kurang banyak,” tambahnya.

Bisnis.com

Read More

Pemerintah Kembangkan Flyover dengan Teknologi Baja Bergelombang

emerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengembangkan jembatan layang (flyover) berteknologi baja bergelombang.

"Sebagai proyek percontohan, teknologi ini akan diujicobakan di Jembatan Layang Antapani, Bandung dan akan diikuti di kota-kota lainnya," kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat pencanangan dimulainya pembangunan Jembatan Layang Antapani di Bandung, Jumat (10/6/2016).

Saat pencanangan tersebut juga dihadiri Plh Gubernur Jawa Barat Dedy Mizwar, Walikota Bandung Ridwan Kamil dan Kepala Balitbang Kementerian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto, serta Kepala Pusjatan Herry Vaza dan pihak terkait lainnya.

Menteri Basuki menjelaskan, teknologi ini dikembangkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian PUPR sebagai persembahan untuk kepentingan masyarakat.

"Saya juga sepakat dengan pernyataan Pak Ridwan Kamil bahwa inovasi adalah bekal untuk maju dan ini salah satu contohnya yakni pemanfaatan baja untuk pembangunan dan percepatan infrastruktur," kata Basuki.

Contoh lainnya, kata Basuki, untuk pembangunan Jalan Tol Elevated Jakarta-Cikampek II, juga akan memaksimalkan pemanfaatan baja dalam negeri.

Khusus untuk teknologi baja bergelombang, Basuki juga menegaskan komitmennya untuk digunakan bagi pembangunan jembatan layang sebidang pada lintas kereta api.

"Saya minta, hingga akhir tahun ini ditambah untuk dimanfaatkan teknologi ini pada flyover lintas sebidang kereta api," katanya.

Basuki seusai pencanangan itu menyebut, hingga saat ini terdapat 8.000-an lebih perlintasan sebidang kereta api yang perlu dibangun dengan teknologi ini. Jika nantinya, akan masif dikembangkan di Indonesia, maka produksi baja bergelombang, nantinya harus diproduksi di Indonesia.

Hemat dan Cepat Pada bagian lain, Basuki mengakui, teknologi ini sangat sesuai dengan program percepatan pembangunan infrastruktur karena selain biayanya lebih murah, juga lebih cepat.

"Dari segi biaya, tiga kali lebih murah ketimbang teknologi beton bertulang dan waktu pekerjaan yang hanya enam bulan, sedangkan beton bertulang perlu 12 bulan," katanya.

Oleh karena itu, dia memperkirakan, saat diresmikan nanti pada Desember tahun ini akan dilakukan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pembangunan Jembatan layang Antapani merupakan proyek kerja sama antara Pusjatan Balitbang Kementerian PUPR, Pemerintah Kota Bandung, dan Posco Steel Korea.

Dari total anggaran Rp33,5 miliar yang dibutuhkan untuk pembangunan, komposisinya Rp21,5 miliar berasal dari anggaran Pusjatan, Rp10 miliar dari Pemerintah Kota Bandung, Rp2 miliar dari Posco Steel Korea dalam bentuk komponen material.

Secara teknis jembatan tersebut disebut bertipe struktur Corrugated atau Armco dengan jumlah bentang jembatan tiga yaitu 11x2 meter dan 22 meter.

Panjang bentang jembatan 44 meter, tinggi 5,1 meter, lebar sembilan meter dengan dua lajur dua arah. Lebar lalu lintas 6,5 meter dan bahu 0,75x2 meter= 5 meter dan waktu konstruksi enam bulan.

Okezone

Read More

Kementerian PUPR Bangun Pemecah Gelombang Laut di Bali

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) berencana membangun pemecah gelombang (breakwater) apung sepanjang 150 meter di Pantai Candidasa, Bali.

Pembangunan breakwater tersebut dinilai sangat dibutuhkan karena limpasan gelombang khususnya pada musim gelombang tinggi telah mengakibatkan erosi di Pantai Candidasa.

Erosi tersebut mengkhawatirkan karena mengancam potensi pariwisata Candidasa. Untuk itu Pantai Candidasa memerlukan struktur pengaman pantai yang melindungi kawasan wisata dan sekaligus menciptakan perairan pantai yang tenang.

Kepala Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Bali, I Nyoman Sueta mengatakan bahwa selama ini pembangunan pengaman pantai dilakukan dengan menggunakan teknologi konvensional. Ia pun berharap dengan teknologi baru yang dibawa oleh tim Balitbang Kementerian PUPR dapat mengatasi masalah infrastruktur di Bali.

“Selaras dengan kebijakan pembangunan daerah pesisir, pembangunan wahana apung dapat dibangun tanpa harus melakukan reklamasi dan merusak lingkungan,” ujarnya melalui keterangan resmi, Senin (16/05).

Breakwater dengan teknologi apung dipilih karena memiliki banyak keunggulan dibanding dengan teknologi konvensional. Salah satu keunggulan teknologi apung yaitu dapat menekan biaya pengeluaran daripada dengan penggunaan teknologi konvensional.

Keunggulan lainnya dari sistem apung yaitu tidak terpengaruh dengan kondisi tanah yang buruk dan juga dapat dipindah-pindah.

Kepala Balitbang Kementerian PUPR, Arie Setiadi berharap dengan dibangunnya pereduksi gelombang di Candidasa dapat mengurangi dampak gelombang terhadap pesisir pantai. Ia menambahkan, dengan adanya breakwater ini juga dapat digunakan untuk pengisian pasir yang lebih terukur.

Penggunaan teknologi apung ini juga diklaim tidak banyak mempengaruhi pariwisata setempat karena sirkulasi air dan migrasi ikan tidak. Pembangunan pemecah gelombang apung ini juga akan dapat mengurangi hanyutnya pasir eksisting yang disebabkan oleh ombak.

“Aspek lingkungan menjadi perhatian khusus agar pembangunan tidak merusak lingkungan. Teknologi ini mempertimbangkan aspek keindahan dan lingkungan selain aspek teknis,” ujar Arie.

Pembangunan pemecah gelombang apung di Candidasa masuk dalam rencana kerja Kementerian PUPR 2016 yang tengah menerapkan teknologi modular wahana apung di beberapa wilayah di Indonesia seperti di Cilacap, Semarang, Buton dan Yapen, Papua.

Rencananya wahana apung akan dibangun disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Read More

Pemerintah Segera Terbitkan Izin Pemanfaatan Kanal Cikarang-Bekasi-Laut Jawa

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat segera menerbitkan izin normalisasi kanal Cikarang—Bekasi—Laut, setelah merampungkan kajian teknis yang meliputi fungsi pengendalian banjir dan pemanfaatan kanal tersebut sebagai alur pelayaran.

Direktur Balai Pengelola Sumber Daya Air (BPSDA) Agus Suprapto menyatakan pihaknya telah mengkoordinasikan rencana pemanfaatan kanal tersebut dari PT Cikarang Listrindo kepada Pelindo II. Meski demikian, pihaknya belum bisa memastikan kapan izin akan diterbitkan karena masih harus melalui pembahasan secara internal.

“Terkait Pelindo memang masih melakukan FS , tetapi sudah dikoordinasikan bahwa ada rencana pemanfaatan dari Cikarang Listrindo, sehingga sudah bisa diantisipasi pengembangan yang diperlukan jika Pelindo juga akan memanfaatkan,” ujarnya, Selasa (24/5/2016).

Dia menjelaskan secara prinsip pemerintah telah menyetujui tentang rencana pengembangan tersebut. Namun, dokumen teknis yang diperlukan untuk menerbitkan izin masih dalam tahap penyelesaian.

“Secara prinsip sudah saling sepakat, namun perludituagkan secara lebih jelas dalam dokumen dan dijeaskan kepada pimpinan. Jika pimpinan setuju akan segera diterbitkan izinnya,” tambahnya.

Sebelumnya Head of Legal Government Relations and  Community Development PT Cikarang Listrindo Johanes Irawan Eddianto menyatakan tahun lalu telah menyerahkan semua dokumen yang diperlukan untuk izin operasi dan pemanfaatan kanal kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Kami prinsipnya sudah memenuhi semua perizinan yang diperlukan, rekomendasi dari balai puslitbang juga sudah ke luar, itu pun untuk memenuhi pengurusan izin dari Kementerian PU,” ujarnya

Dalam hasil studi yang diajukan,  perusahaan pemasok listrik ini akan melakukan normalisasi sepanjang 12 kilometer di kanal Ciakarang—Bekasi—Laut (CBL) yang terletak di Bekasi Utara untuk mengubah kanal tersebut menjadi jalur transportasi logistik perahu tongkang yang memasok batu bara ke pembangkit listrik milik perusahaan yang berada di Babelan, BekasiUtara.

Direktur Utama Pelindo II Elvyn G.Masassya menyatakan pihaknya selaku pelaksana proyek tersebut masih melakukan finalisasi kajian atas proyek tersebut. Selain kajian mengenai desain, perseroan juga membuka kemungkinan untuk bermitra dengan badan usaha lainnya.

“Kita tahap finalisasi untuk memastikan apakah ini akan go sendirian atau kita mencari partner. Ini kan pengalaman baru buat kita melalui kanal itu, sekarang di internal pun kita lagi mendalami,” ujarnya

Bisnis.com

Read More

3 Strategi PUPR Garap Infrastruktur di Perbatasan

Untuk memacu pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, bukan perkara mudah. Namun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) punya tiga strategi.

Ketiga strategi tersebut yaitu pembangunan konektivitas dalam mendukung pengembangan wilayah, pemanfaatan sumber daya, dan peningkatan kualitas hidup di pusat-pusat pertumbuhan dan permukiman.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Hermanto Dardak saat rapat tentang Progress Report Persiapan Rapat Tim Kajian dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Jakarta, Kamis (12/5/2016).

Dardak bilang, pembangunan konektivitas dilakukan untuk mendukung tiga Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Di mana, ketiga WPS itu merupakan perbatasan darat di Kalimantan, NTT dan Papua.

Menurut Dardak, pembangunan konektivitas berpotensi untuk mengembangkan ekonomi daerah dan mendukung pertahanan keamanan, serta pengembangan wilayah tersebut.

Strategi kedua, lanjut Dardak, menyangkut pemanfaatan sumber daya. Kementerian PUPR membangun infrastruktur penampung air untuk mendukung ketahanan air dan infrastruktur irigasi untuk mendukung kedaulatan pangan.

Terkait peningkatan kualitas hidup di pusat pertumbuhan dan permukiman, Dardak bilang, Kementerian PUPR akan membangun infrastruktur permukiman dan pengembangan permukiman baru, serta perbaikan perumahan untuk Masyarakat Berpanghasilan Rendah (MBR).

Sedangkan untuk konektivitas di jalan perbatasan di Kalimantan, Dardak menjelaskan, saat ini jalan paralel perbatasan Kalimantan merupakan tulang punggung WPS Temajuk Sebatik.

Nantinya, kata Dardak, jalan tersebut memiliki panjang 2.100,8 kilometer. Sedangkan untuk ruas jalan yang sudah tersambung sepanjang 1.379,5 kilometer (66,5%). Dan, yang belum tersambung panjangnya 703,3 kilometer (33,5%).

Sementara, pembangunan jalan di perbatasan NTT, kata Dardak, saat ini, sedang digarap berupa jalan nasional dari Motaain menuju Haliwen hingga Motamasin. Untuk ruas jalan dari Haekesak menuju Laktutus, diusulkan dikerjakan pada 2016-2017.

Yang tak kalah pentingnya, lanjut Dardak, pembangunan jalan Trans Papua yang merupakan tulang punggung dari WPS Jayapura-Merauke, saat ini, membutuhkan konektivitas dari Jayapura-Ubrub-Towa Hitam-Oksibil-Tanah Merah-Muting-Erambu-Merauke. Yang panjangnya mencapai 1.105 kilometer. Jalan tersebut untuk membentuk konektivitas Kawasan Perbatasan Papua.

Adapun sepanjang 300 kilometer terutama dari Ubrub ke Oksibil yang bukan merupakan bagian dari Trans Papua yang pada saat ini belum tembus, dikarenakan kondisi geografis pegunungan, tutur Dardak.

Dardak mengatakan, untuk membangun pusat pertumbuhan, permukiman dan konektivitas, perlu upaya bersama dari instansi terkait. Saat ini, BPIW sedang melakukan koordinasi dengan satmikal lain dalam membuat permukiman baru di daerah Sorong menuju Manokwari.

Saat ini, kami juga telah berkoordinasi dengan Freeport dalam membuka akses Ilaga-Grasberg-Timika untuk mempermudah alur logistik, ungkap Dardak.

Saat membuka rapat tersebut, Ketua Wantimpres, Sri Adiningsih menyatakan pemerintah saat ini, tengah menggenjot pembangunan infrastruktur fisik di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan. Tujuannya untuk memberdayakan dan meningkatkan tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Antar instansi atau lembaga perlu berkoordinasi untuk mempercepat pembangunan di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, kata Sri.

Dalam rapat tersebut turut hadir Asisten Deputi Infrastruktur dan Kesra Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Bappenas, Sekretaris Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi Kemenko Perekonomian.

Inilah.com

Read More

Tiga Proyek Tol Senilai Rp 21 Triliun Ditandatangani, Sementara Penyerapan Anggaran Negara Hingga Agustus Mencapai 52%

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR ) Basuki Hadimuljono menandatangani tiga Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dengan nilai proyek senilai Rp 21,60 triliun untuk pembangunan tol sepanjang 171,01 km di Jakarta, Jumat (4/9).

Ketiga ruas tol tersebut yaitu Bakauheni-Terbangi Besar sepanjang 140,93 km jalan utama dan 14,50 km jalan akses, Palembang-Indralaya sepanjang 21,93 km jalan utama dan 2,55 km jalan akses, dan Soreang-Pasir Koja sepanjang 8,15 km.

Dengan ditandatanganinya kontrak ini sekaligus menandakan dimulainya pembangunan konstruksi proyek 3 jalan tol tersebut. Ruas tol ini akan selesai paling lambatnya ada tahun 2018.

Dalam penandatanganan tersebut dihadiri oleh Direktur Utama PT Hutama Karya, I Gusti Ngurah Putra, yang bertanggungjawab mengerjakan jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar dan Palembang-Indralaya, serta Direktur Utama PT Citra Marga Lintas Jabar, Bagus Medi Suarso, yang mengelola jalan tol Soreang-Pasir Koja.

Sementara itu hingga Agustus, Penyerapan Anggaran Negara Mencapai 52 Persen.
Penyerapan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur memakan waktu paling lama. Padahal, porsi anggaran untuk infrastruktur tahun ini sangat besar.

Keinginan pemerintah mempercepat penyerapan anggaran pada paruh kedua tahun ini mulai membuahkan hasil. Kementerian Keuangan mencatat, penyerapan anggaran dalam dua bulan terakhir ini mencapai 19 persen. Alhasil, hingga akhir Agustus lalu, porsi belanja pemerintah sudah sebesar 52 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 yang sebesar Rp 1.984,1 triliun.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pencapaian penyerapan anggaran sebesar 52 persen itu masih tergolong normal. Pasalnya, APBNP 2015 baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada pertengahan Januari lalu. "Pencapaian 52 persen dari Februari sampai Agustus itu masih bagus," katanya dalam acara diskusi bertajuk “Reformasi Perizinan untuk Mempercepat Pembangunan Infrastruktur” yang diadakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Katadata di Jakarta, Kamis (3/9).

Penyerapan anggaran belanja negara tahun ini memang menjadi perhatian semua pihak. Selama semester I-2015, penyerapan anggaran belanja negara baru mencapai 33,1 persen dari target tahun ini. Gara-gara rendahnya penyerapan anggaran ini, pertumbuhan ekonomi pun melambat. Pertumbuhan ekonomi hingga semester I cuma sebesar 4,9 persen.

Suahasil menjelaskan kecepatan penyerapan anggaran belanja negara yang terbagi dalam tiga pos tersebut berbeda-beda. Belanja rutin, seperti gaji bulanan pegawai negeri dan transfer daerah, pasti selalu tepat waktu. Sedangkan belanja barang dan belanja modal membutuhkan prosedur yang lebih panjang dan memakan waktu lama. Alhasil, penyerapan anggarannya pun lebih lambat dari belanja rutin.

Menurut dia, penyerapan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur memakan waktu paling lama. Padahal, porsi anggaran untuk infrastruktur tahun ini sangat besar yaitu mencapai Rp 290 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 206 triliun.

Di sisi lain, rendahnya penyerapan anggaran tahun ini juga akibat alokasi anggaran belanja rutin tahun ini lebih kecil. Pasalnya, anggaran untuk subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) yang masuk pos belanja rutin sudah mengecil tahun ini.

katadata.co.id

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2015 akan berada di level 4,67...

Posted by Mutiara Jaya Trading on 26 Agustus 2015