China Untung Double Lewat Pinjaman Rp 650 T, Indonesia Tanggung Beban Ganda

Menteri BUMN Rini Soemarno diingatkan untuk tidak begitu saja menerima pinjaman dari BUMN China sebesar 50 miliar dolar AS atau setara Rp 650 triliun untuk perusahaan negara.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS Refrizal mengungakapkan, jangan sampai ada maksud terselubung dari China yang tidak terantisipasi dari rencana penggelontoran dana super jumbo tersebut.

"Jangan sampai dia yang minjemin uang tapi kemudian proyeknya dikerjain oleh dia sendiri. Itu sama aja bohong, sama saja kita dibodoh-bodohi China," jelas Refrizal Minggu malam (28/6).

Kalau sampai terjadi demikian, China bisa meraup untung dua kali. Yaitu dari bunga pinjaman dan dari proyek yang dikerjakan. Sedangkan Indonesia harus menanggung dua beban, yaitu bunga atas utang dan tak mendapat nilai tambah dari pengerjaan proyek.

Karena itu, dia meminta Menteri Rini bisa menjelaskan secara terang benderang rencana peminjaman itu. "Saya tidak anti terhadap utang luar negeri. Tapi, kita harus hati-hati. Jangan sampai udang ngutang, kita juga dibodoh-bodohi," tandasnya mewanti-wanti.

Menteri Rini Soemarmo sebelumnya mengatakan bahwa perbankan China siap memberi pinjaman sebesar 50 miliar dolar Amerika Serika atau sekitar Rp 650 triliun kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan menggarap proyek tersebut. Adapun pembangunan infrastruktur meliputi pembangunan pelabuhan, bandara, hingga kereta cepat, serta kelistrikan.

Menteri Rini sendiri ikut dan menyaksikan penandatangan pinjaman tersebut.

Rmol.co

Read More

Alat Berat Hingga Material Konstruksi Proyek Infrastruktur Masih Impor

- China mensyaratkan kandungan lokal hanya 30% dalam setiap proyek yang dibiayai oleh mereka. Itu artinya penyediaan barang dan jasa didominasi berasal dari negara mereka. Lalu Indonesia ?!

Industri di sektor infrastruktur bakal menggeliat seiring dengan komitmen Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang fokus pada pembangunan infrastruktur. Kondisi ini, belum bisa sepenuhnya dinikmati oleh pelaku industri di dalam negeri, karena banyak komponen dan alat konstruksi yang masih impor.

Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin mengatakan, tingkat komponen dalam negeri (TKDN) berbagai proyek infrastruktur di tanah air masih sangat minim. Sebagian masih banyak harus diimpor seperti alat berat hingga material konstruksi.

"Penggunaan alat berat, konstruksi dan material handling hanya 35%. Penggunaan bahan bangunan dan konstruksi pun tidak sampai 50% hanya 49,27%," kata Saleh Husin dalam diskusi TKDN Dalam Proyek Infrastruktur di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (12/5/2015).

Diskusi yang diselenggarakan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) tersebut juga menghadirkan pembicara lainnya yaitu Anggota DPR-RI Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani, dan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perbankan dan Finansial Rosan P Roeslani.

Roslan menjelaskan, ada permasalahan mendasar yang menyebabkan kandungan lokal dalam berbagai proyek infrastruktur di Indonesia sangat minim.

Masalah yang dimaksud adalah pinjaman luar neggeri yang bersifat bilateral. Artinya pinjaman luar negeri yang disertai dengan persyaratan tertentu seperti wajib memakai komponen impor dari negara asal pemberi pinjaman.

"Kita lakukan pinjaman dengan sifat pinjaman bilateral maka ada persyaratannya yang harus dipenuhi adalah kita ikut aturan mereka. Misalnya kalau kita pinjam ke Rusia, kita harus ambil 100% barang dan jasanya dari Rusia. China mensyaratkan local content-nya hanya 30% artinya penyediaan barang dan jasa didominasi berasal dari negara mereka," katanya.

Celakanya, pinjaman bilateral tersebut sulit dihindari karena negara membutuhkan pinjaman dalam jumlah besar yang bila sifatnya non bilateral maka bunganya cukup tinggi dan memberatkan keuangan negara.

Namun, masalah itu bukan tanpa jalan keluar. Ada beberapa pilihan yang bisa dilakukan agar kebutuhan dana investasi yang besar bisa terpenuhi namun kedaulatan negara bisa tetap terjaga.

"Caranya adalah dengan menerbitkan surat berharga negara (SBN). Kelebihannya, kita lebih kedaulatan kita lebih terjaga ketimbang melakukan pinjaman secara bilateral," katanya.

Tentu bisa juga dengan mengandalkan sumber pendanaan lain seperti dana BPJS maupun dana yang selama ini tidak termanfaatkan dengan maksimal.

"Kalau kita bisa mengoptimalkan pendanaan dari dalam negeri maka kita bisa leluasa menetapkan komposisi kandungan lokal. Maka permasalahan kandungan lokal yang minim nggak jadi masalah lagi," katanya.

Sumber : detik.com

Read More