China Janji Investasi Rp1.000 Triliun, Realisasi Kurang Dari 4%

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan menyatakan janji investasi China mencapai Rp1.000 triliun, tetapi hingga Juni 2015 baru terealisasi kurang dari 4%.

“Bahkan, realisasi itu kurang dari 2% atau hanya sekitar Rp3 triliun. Padahal, China sudah gembar-gembor mau investasi ratusan triliun pada beberapa proyek nasional. Hasilnya, nol besar,” kata Heri Gunawan di Gedung DPR RI di Jakarta, Senin (14/9/2015).

Rendahnya investasi China sebagaimana yang dijanjikan, diharapkan tidak ada hubungannya dengan berbagai deregulasi yang akhir-akhir ini gencar dilakukan, seperti penghapusan kewajiban berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing, kepemilikan properti oleh asing.

Apalagi, Tiongkok dikenal sebagai negara yang mau berinvestasi dengan berbagai persyaratan sendiri, antara lain pekerja mereka yang meng-handle proyek yang jadi objek investasinya.

“Jika itu yang menjadi penghambat, maka negara jangan kalah. Jangan korbankan kepentingan warga kita yang masih banyak menganggur untuk kepentingan asing yang merugikan. Masih banyak alternatif lain seperti negara Jepang, Korea Selatan, bahkan negara-negara Asia lainnya, yang sebetulnya lebih mampu merealisasikan investasinya. Tidak sekadar komitmen di atas kertas,” pungkas Heri Gunawan.

Bisnis.com

Read More

China Untung Double Lewat Pinjaman Rp 650 T, Indonesia Tanggung Beban Ganda

Menteri BUMN Rini Soemarno diingatkan untuk tidak begitu saja menerima pinjaman dari BUMN China sebesar 50 miliar dolar AS atau setara Rp 650 triliun untuk perusahaan negara.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS Refrizal mengungakapkan, jangan sampai ada maksud terselubung dari China yang tidak terantisipasi dari rencana penggelontoran dana super jumbo tersebut.

"Jangan sampai dia yang minjemin uang tapi kemudian proyeknya dikerjain oleh dia sendiri. Itu sama aja bohong, sama saja kita dibodoh-bodohi China," jelas Refrizal Minggu malam (28/6).

Kalau sampai terjadi demikian, China bisa meraup untung dua kali. Yaitu dari bunga pinjaman dan dari proyek yang dikerjakan. Sedangkan Indonesia harus menanggung dua beban, yaitu bunga atas utang dan tak mendapat nilai tambah dari pengerjaan proyek.

Karena itu, dia meminta Menteri Rini bisa menjelaskan secara terang benderang rencana peminjaman itu. "Saya tidak anti terhadap utang luar negeri. Tapi, kita harus hati-hati. Jangan sampai udang ngutang, kita juga dibodoh-bodohi," tandasnya mewanti-wanti.

Menteri Rini Soemarmo sebelumnya mengatakan bahwa perbankan China siap memberi pinjaman sebesar 50 miliar dolar Amerika Serika atau sekitar Rp 650 triliun kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan menggarap proyek tersebut. Adapun pembangunan infrastruktur meliputi pembangunan pelabuhan, bandara, hingga kereta cepat, serta kelistrikan.

Menteri Rini sendiri ikut dan menyaksikan penandatangan pinjaman tersebut.

Rmol.co

Read More

Tiada Proyek Tanpa China

***
Mirip dengan iklan Teh Botol: “Apapun proyeknya, Cina pemodalnya.” Inilah yang terjadi di era pembangunan saat ini.

***

Cina paham betul bahwa Indonesia sangat membutuhkan dana untuk melanjutkan pembangunan. Pemerintah sendiri juga sudah menunjukkan gairah besar untuk memburu utang di pasar komersial untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur. Soal berapa nanti pungutan yang akan dikenakan pada masyarakat untuk membayarnya utang berbunga tinggi itu, sampai sekarang pemerintah masih bungkam.

Lihat saja,  Mei lalu pemerintah menerbitkan surat utang sukuk bernilai US$2 miliar, atau terbesar di dunia. Tak tanggung-tanggung pula, suku bunga yang ditawarkan lebih 4% di atas London Inter Bank Offered Rate (LIBOR), yang menjadi patokan suku bunga utang komersial dunia. Dengan kata lain, suku bunga sukuk bertenor 10 tahun ini juga tergolong tertinggi di dunia.

Tak kalah dahsyatnya adalah tawaran kredit komersial bernilai Rp 650 triliun oleh dua bank BUMN dari Cina - Development Bank of China dan International and Commercial  Bank of China (ICBC) - kepada sejumlah BUMN Indonesia. Kredit ini untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur termasuk pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, Light Rail Transit, dan tol lintas Sumatra. Bunga yang ditawarkan adalah sekitar 3%.

Proyek-proyek infrastruktur biasa menggunakan kredit lunak atau semi lunak untuk mengurangi beban masyarakat. Kredit semacam ini bersifat Pemerintah ke Pemerintah, atau dari lembaga-lembaga keuangan dunia seperti Bank Dunia, IDB, ADB, dan IMF. Hanya saja, agar ada jaminan uangnya bakal kembali, lembaga-lembaga kreditor tersebut selalu mengajukan syarat sangat berat, dan kerap menimbulkan kontroversi.

Persyaratan  standar yang mereka tawarkan adalah kewajiban untuk melakukan pemberantasan korupsi secara lebih serius, membangun sistem keuangan yang transparan, penegakan hukum dan HAM yang tak hanya tajam ke bawah, dan penghapusan anggaran belanja yang dianggap tidak perlu.

Bila  gagal memenuhi kewajiban tersebut, bisa bernasib seperti Yunanai saat ini. Di tengah kemerosotan ekonomi yang sangat tajam, para kreditor justru menghentikan aliran dana ke negara ‘para filsuf’ itu. Akibatnya gaji para PNS, polisi, tentara, dan pensiunan kini tak jelas nasibnya. Demikian pula dengan berbagai kebutuhan pokok Yunani yang masih harus diimpor seperti BBM dan bahan pangan.

 

Bila pemerintah menerima tawaran kredit komersial dari Cina, persyaratan memang tak seberat bila berutang dari Bank Dunia dan sebagainya. Apalagi, selain berharap untung besar dari suku bunga, pihak Cina juga melihat bahwa proyek infrastruktur itu sendiri bisa mendatangkan keuntungan secara keuangan dan ketenagakerjaan. Maklum , para kontraktor Cina dikenal sangat gemar memakai buruhnya sendiri untuk menggarap proyek dimana saja berada.

Ekspor buruh kini memang sedang menjadi hobi Cina. Ini karena perekonomiannya sedang lesu sehingga angka pengangguran meningkat secara konsisten. Memburu proyek di luar negeri tak kalah penting bagi Cina, karena permintaan dalam negeri merosot tajam sejak tahun lalu.

Terlepas dari bagaimana realisasi dari tawaran utang bernilai ratusan triliun rupiah itu, pemerintah Indonesia tentu wajib belajar dari proyek-proyek infrastruktur yang telah digarap Cina. Sudah menjadi rahasia umum bahwa proyek pembangkit listrik 10 ribu megawatt sering terlunta-lunta akibat rendahnya kualitas pembangkit buatan Cina.

Selain itu, Gubernur DKI Ahok juga telah berulang kali marah karena ternyata bus-bus buatan Cina yang dipakai oleh Trans Jakarta terlalu sering rusak. Inilah mengapa dia memutuskan untuk melibatkan para pembuat bus dari Eropa dalam tender pengadaan bus Trans Jakarta.

Sejauh ini Jokowi tampaknya kurang peduli pada masalah di  atas, dan tetap mengandalkan Cina seperti dia pertontonkan selama Konferensi Asia Afrika beberapa waktu lalu. Tak jelas apakah ini karena Cina sanggup menawarkan harga lebih murah, atau kebaikan hati para konglomerat dari Negeri Panda ini dalam menebar angpao.

Indonesianreview.com

Read More

Presiden Jokowi dan Proyek Chinaisasi Indonesia

Pernah mencoba mengingat dan mencatat terkait Hubungan Kemesraan Presiden Jokowi dengan Republik Rakyat Tiongkok (China) selam 8 Bulan memimpin Indonesia, Fahreenheat.com mencoba memberikan kisah hubungan mesra kedua negara tersebut.

1. Proyek Maritim Indonesia berupa pembangunan 24 Pelabuhan

 

Dengan alasan Investasi, Jokowi memberikan proyek 24 Pelabuhan dalam rangka membangun poros maritim kepada Pemerintah China, bahkan Pemerintah China siapkan 40 milyar Dolar untuk membantu pemerintah Indonesia didalam mewujudkannya.

2. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

 

Delapan nota kesepahaman disepakati Indonesia-China usai pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden RRC Xi Jinping. Salah satu yang disepakati adalah MoU pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung‎.

Penandatangan ini dilakukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soema‎rno dengan‎ Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional RRC di Great Hall of The People, Beijing, China, Kamis (27/3) kemarin. Penandatangan dilakukan di depan Jokowi dan Xi Jinping.

3. Impor 2500 Kapal Laut asal China

 

Natsir Mansyur, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Daerah dan Logistik, mengatakan 2.500 kapal tersebut akan didatangkan seluruhnya dari China secara bertahap selama 5 tahun ke depan.

“Investasi sekitar Rp 15 triliun. Saya sendiri yang impor itu dari China. Tahun ini kita sudah ajukan ke BKPM,” kata Natsir yang ditemui wartawan usai acara Rapat Kerja Pemerintahan 2013 di Jakarta Convention Center. Dia bilang dana pembelian kapal tersebut akan sepenuhnya berasal dari bank milik pemerintah.

4. Pinjaman utang 520 Trilyun

 

Menteri BUMN Rini Soemarno pekan ini meneken perjanjian kerjasama bantuan pendanaan terhadap sejumlah BUMN di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, nilai pinjaman yang diboyong Rini mencapai US$ 40 miliar, atau sekitar Rp 520 triliun.

“Saya katakan kepada BOC (Bank of China) Aviation tadi, saya juga kemarin baru saja dari Beijing. Kami sudah mempunyai kesepakatan pembiayaan US$ 40 miliar dari China Development Bank dan ICBC,” kata Rini, usai menghadiri penandatanganan perjanjian antara Garuda Indonesia dengan BOC Aviation, di sela-sela Paris Air Show 2015, Le Borguet, Perancis, Selasa (16/6/2015).

Pinjaman dari China belum sampai di situ, ada juga perjanjian diteken oleh Direktur Utama Garuda Indonesia Arif Wibowo dengan Chief Executife Officer BOC Aviation, Robert Martin. Perjanjian dengan BOC itu melibatkan dana US$ 4,5 miliar, atau sekitar Rp 58 triliun. Rini datang ke Paris menyaksikan penandatanganan ini.

5. Perjanjian pertukaran 10 juta warga

 

Demi mempererat hubungan bilateral, China dan Indonesia menargetkan pertukaran sepuluh juta warganya dalam berbagai bidang pada 2020.

Wakil Perdana Menteri China Liu Yandong mengatakan hal tersebut termasuk dalam mekanisme kerja sama yang hendak dibentuk oleh kedua pemimpin negara‎.

“Tiga mekanisme akan memimpin kerja sama di bidang keamanan politik, ekonomi dan perdagangan, serta humaniora,” katanya dalam sambutan di Kampus Universitas Indonesia, Rabu (27/5/2015).

Fahreenheat.com

Read More