Menghindari Kepunahan Industri Baja RI

Pertemuan para produsen baja se-Asean akhir Mei lalu di Vietnam menyisakan pertanyaan mendalam tentang masa depan industri baja kawasan termasuk Indonesia setelah melihat gambaran kinerjanya tahun lalu.

Asosiasi Baja Dunia melaporkan bahwa China sangat mendominasi produksi baja dunia. Dari total produksi baja kasar dunia tahun lalu 1.600 juta ton, separuhnya produksi Negeri Tirai Bambu. Sementara itu, Asean-6 (Indonesia, Malaysia, Thailand, Philipina, Vietnam dan Singapura) dengan tingkat konsumsi 70 juta ton per tahun dan pertumbuhan 5,1% per tahun, hanya mampu memproduksi 29 juta ton, dengan pertumbuhan hanya 4,4 %. Kenyataannya produsen Asean hanya mampu mengisi 29% konsumsi domestiknya dan 49 juta ton sisanya diimpor. Skala produksi Asean hanya 3,6% dari China, sehingga daya saing terhadap China hampir tidak ada.

Seperti halnya rekan seAsean, Indonesia dengan tingkat konsumsi baja hanya 11,4 juta ton per tahun, di bawah Vietnam dan Thailand, sama tidak berdayanya. Negara kita meng impor 6,5 juta ton tahun lalu, atau lebih dari 50% total kebutuhan. Situasi seperti ini sudah terjadi menahun dan karena pertumbuhan impor selalu lebih besar dari pertumbuhan produksinya, mudah diramalkan bahwa in dustri baja RI maupun Asean sangat tertekan hari ke hari.

Indonesia maupun negara Asean sudah mengenakan instrumen anti dumping untuk berbagai kategori baja karbon, tetapi perlambatan impor belum terlihat nyata. Di lain pihak China telah mengenakan pajak ekspor 15% – 25% untuk bahan/semi-finished baja karbon, sehingga pengguna membeli lebih mahal, tapi baja batangan paduan tidak dikenakan. Bah kan paduan diberikan tax rebate 13%.

Secara ‘cerdas’ produsen China membubuhkan elemen boron 0,0008% atau chromiun 0,3%, agar terklasifikasi baja paduan hingga dapat mengecap kedua fasilitas tersebut, padahal secara metalurgi tidak meningkatkan sifat mekanis ataupun kimianya. Berbeda untuk baja karbon, Asean mengenakan tarif impor baja paduan kecil nyaris 0%, karena baja jenis ini bahan baku industri permesinan. Di tengarai sepanjang 2015 sekitar 4 juta ton bahan terklasifikasi jenis ini masuk ke Asean, sehingga volume ekspor ke Asean tahun lalu meningkat 28%.

Produsen baja seperti halnya Asean memang harus berhadapan head to head dengan China karena jenis dan kualitas baja yang dihasilkan sama, yaitu baja komersial untuk infrastruktur. Indonesia dengan produksi bajanya yang tak lebih dari 0,5% China hanya mendapat perlindungan yang minim dari pemerintah, di bandingkan dengan produsen Negeri Panda dengan kapasitas raksasa serta bantuan penuh negaranya untuk ekspor. Persaingan dengan produsen Jepang atau Korea Selatan tidak seketat dengan China karena produk dan kualitas yang diekspor berbeda.

Tekanan serupa dialami industri baja RI sehingga utilisasi pabrik hanya rata-rata 50% dan sudah berlangsung lebih dari 5 tahun. Tahun lalu lebih diperberat karena harga baja dunia hanya US$325/ton turun 37% dari tahun sebelumnya, rekor terendah selama 10 tahun terakhir, di samping pasar yang menyusut.

Bila keadaan seperti ini terus berlanjut sehingga perusahaan terus merugi, dapat diramalkan tidak lama lagi satu demi satu produsen baja akan berguguran. Lebih jauh karena biaya listrik dan gas yang luar biasa mahalnya di negara kita, beberapa produsen berhenti memproduksi baja kasar, dan mengimpor bahan baku seperti slab, billet dan lain-lain. Celakanya bahan baku tersebut awalnya yang murah hanya diperoleh dari China, karena bahan baku baja bukan komoditas yang umum diperdagangkan, harga adalah kesepakatan penjual dan pembeli.

Nah, inilah buah simalakamanya, dengan China menerapkan pajak ekspor bahan baku, ongkos produksi di dalam negeri tidak bisa lagi tertutup oleh hasil penjualan. Maka bagaimana produsen Indonesia mencari jalan keluar? Tak lain menjadi pengimpor, dan menjadi berdagang produk baja, mungkin banyak sudah yang melupakan berproduksi. Sungguh ini merupakan awal bencana bagi industri baja kita.

Baja adalah lambang ketahanan industrialisasi suatu negara, dengan konsumsi per kapita per tahun RI hanya 45 kg, di bawah Asean 125 kg, dan jauh di bawah Korsel yang sudah mencapai 1.136 kg, sebenarnya peluang industri sangat besar untuk terus berkembang. Kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur akan sangat besar ke depan. Negara maju seperti AS, Jepang tetap dengan segala upaya melindungi industri ini, karena baja sangat dibutuhkan bagi pembangunan serta ketahanan negara dalam memproduksi peralatan militer dan sebagainya.

JALAN KELUAR

Pertama-tama produsen harus lebih berjuang keras meningkatkan intensitas efisiensi di segala lini, menekan biaya, meningkatkan kualitas, serta melakukan terobosan inovasi memproduksi baja bernilai tambah lebih tinggi untuk bahan baku produk high-end di luar sektor konstruksi. Strategi menggandeng EPC company untuk masuk ke proyek strategis harus menjadi keniscayaan, dan industriawan baja harus berupaya keras untuk tidak hanya bermental pedagang.

Kedua, saatnya pemerintah dan rakyat Indonesia sendiri yang harus menolong agar ne geri ini bisa tetap memiliki industri baja dan me laksanakan proses industrialisasi ke depan.

Pemerintah harus cepat tanggap memfasilitasi produsen dari serangan impor melalui instrumen perdagangan dengan proses yang sesingkat mungkin. Lupakan prosedur WTO bahwa proses bisa sampai 18 bulan untuk menginvestigasi kecurangan dagang, laksanakan jangan lebih dari 3—4 bulan. Hilangkan ambigu keputusan antara membela sektor hulu atau sektor pemakai baja. Asumsi melindungi industri baja merugikan konsumen pemakai tidak terbantahkan, tetapi bila industri baja Indonesia punah, dan menjadi pengimpor 100%, pemerintah harus rela bahwa bisnis baja kelak menjadi tidak terkendali dan menjadi importer game.

Otoritas pelabuhan harus dilatih untuk mengenal praktik pelarian nomor harmonized system, agar baja karbon tidak diklasifikasi sebagai baja paduan. Kalau tidak mampu terapkan pre-inspection dari negara asal oleh surveyor pemerintah. Dan kenakan penalti yang berat terhadap pelanggar ketentuan jangan hanya sanksi administrasi. Terapkan secara tegas ketentuan penggunaan produk baja dalam negeri dalam proyek-proyek pemerintah, termasuk proyek KKKS Migas. Ajakan-ajakan menggunakan produk dalam negeri sekarang sudah terdengar sepoi-sepoi harus diintensifkan. Masukkan dalam kurikulum sekolah.

Tidak kalah penting adalah keberpihakan pemerintah untuk memberikan harga listrik dan gas yang bersaing pada industri khususnya baja yang sangat lahap energi. Singapura sebagai contoh memberikan tarif listrik yang lebih tinggi bagi sektor perumahan atau mal karena dianggap bukan sektor produktif. Dan sangat ironis kalau gas untuk industri di Korea yang seluruhnya diimpor, ternyata lebih murah dari pada di Indonesia.

Terakhir, sudah saatnya masyarakat membantu para produsen Indonesia untuk bangkit, dengan mengutamakan produksi dalam negeri, terutama baja.

*) AGUS TJAHAJANA WIRAKUSUMAH, Mantan Dirjen Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

                                          ----------------------------+++-------------------------

BANJIR PRODUK MURAH: Industri Baja Terhimpit China

Industri baja nasional kian terjepit akibat masih membanjirnya produk baja dari China berharga murah yang diperkirakan mencapai hingga tujuh juta ton.

Direktur Eksekutif IISIA Hidayat Triseputro mengatakan total komitmen produsen baja China mengurangi produksi hingga sekarang tidak dijalankan. Ekspor China ke seluruh dunia mencapai 112 juta ton, sekitar 32 juta ton ke Asean, dan sekitar 7 juta ton ke Indonesia.

Dia menuturkan hal tersebut membuat negara Eropa geram karena menurut catatannya, produksi baja mentah China hingga Maret 2016 mencapai 77 juta ton atau meningkat 2,9% dari Maret tahun lalu. “Ini bukan kami merengek-rengek. Semua negara mengatakan hal yang sama. Ini adalah perang dagang. Jangan sok menjadi good boy ,” ujarnya saat ditemui di sela pembukaan pameran industri logam di kantor Kementerian Perindustrian, Rabu (24/8).

International Relations Director Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) Purwono Widodo menambahkan produsen baja Indonesia akan sulit bersaing dengan produk baja asal China karena negara itu telah menikmati margin hingga 28% yang berasal dari pelaksanaan kebijakan tax rebate yang mencapai 9%-13% dan bea masuk yang mestinya ditetapkan sebesar 15% menjadi hapus.

Asean South East Asia Iron & Steel Institute, asosiasi besi dan baja Asean, pada awal tahun ini melaporkan bahwa pemerintah China telah menghapus fasilitas tax rebate untuk beberapa produk baja lapis boron untuk hot rolled plate, baja lembaran, hot rolled narrow , wire rod dan baja batang-an sejak 2015. Namun, hal itu disiasati produsen China dengan memproduksi barang baru.

“Produsen baja China dilaporkan menambah elemen paduan lain seperti kromium agar produk yang dihasilkan terus mendapatkan keuntungan dari fasilitas tax rebate,” ujarnya.

KEUNTUNGAN

Selain mendapatkan fasilitas tax rebate , dengan mengekspor baja paduan atau campuran, lanjutnya, China akhirnya bisa terhindar dari bea masuk sebesar 15% yang dikenakan pada produk baja karena baja paduan mengandung kadar boron, bea masuknya 0%. “Jadi mereka sudah mendapat keuntungan 28%.” Purwono mengatakan kondisi itu, diperparah dengan menyusulnya negara seperi Korea Selatan dan Jepang yang juga mematok harga mirip dengan China. Pelaku industri baja sangat mengharapkan pemerintah memproteksi pasar domestik.

Menurutnya, proteksi yang paling umum bagi industri baja yang juga sudah diterapkan Indonesia antara lain menggunakan tarif, tapi dengan berlakunya most fovoured nation (MFN) proteksi tidak akan mumpuni. “Dengan China kita terikat dengan perjanjian China Free Trade Agreement , dengan Korea ada Asean-Korea, dengan Jepang ada IJEPA, artinya percuma. Satu-satunya adalah trade remedies bisa anti dumping, safeguard atau minimum import price ,” ujarnya.

Setelah selama tiga tahun terakhir produksi baja stagnan, pebisnis mendesak pemerintah segera mem- bangun fasilitas produksi lanjutan. Purwono menyebutkan batas persentase impor baja maksimum 30% bagi kestabilan negara, bahkan idealnya 20%. “Harus ada Cilegon kedua danCilegon ketiga misal di Banyuwangi atau di Kalimantan dan Sulawesi biar biayanya lebih rendah karena daerah timur juga masih butuh banyak baja,” imbuhnya.

Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian mengatakan bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan tiga jenis baja yang akan dikenai bea masuk anti dumping (BMAD). Ketiga jenis baja tersebut antara lain hot rolled coil (HRC), cold rolled coil (CRC), dan colled rolled stainless steel (CRS). “Nanti masih kami rapatkan wak tu itu mereka mengajukan tapi waktunya sudah habis. Me mang ketiga jenis baja itu yang paling berpengaruh jadi kalau tidak diproteksi, industri bisa terganggu,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan juga telah memperpanjangtiga tahun pemberlakuan BMAD terhadap impor HRC asal China, Singapura, dan Ukraina. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.50/PMK.010/2016 yang terbit pada Maret lalu. Tarif tertinggi BMAD dikenakan atas impor hot rolled plate dari Singapura, yakni sebesar 12,5%. Sedangkan tarif BMAD untuk produk serupa dari Ukraina ditetapkan sebesar 12,33% dan China sebesar 10,47%.

Bisnis.com

Read More

Bertahan dari Serbuan Baja Cina

Produksi baja Negeri Panda menguasai separuh lebih pasar dunia. Pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan agar baja lokal tak tersingkir.

Gao Hucheng mengeluarkan pernyataan yang menghentak. Menteri Perdagangan Cina ini melancarkan serangan balik atas “dakwaan” dunia internasional bahwa negaranya menimbun sumber masalah dengan menggelontorkan produk-produk Negeri Panda itu ke sudut-sudut dunia.

“Kelebihan pasokan adalah masalah global, dan masalah global membutuhkan upaya kolaboratif semua negara,” kata Gao Hucheng. Kata-kata menantangnya, yang dikutip The Economist pada akhir Februari lalu, terlihat wujudnya di Indonesia dua bulan kemudian.

Ketika itu ekonomi dunia masih lesu dan menyeret pertumbuhan Tanah Air. Industri dalam negeri mengerem rencana berbagai ekspansi, bahkan memangkas sejumlah produksi. Upaya mendatangkan barang dari luar negeri pun berkurang drastis.

Tak heran bila April kemarin Badan Pusat Statistik mengumumkan impor hampir semua komoditas anjlok. Namun tidak demikian dengan baja.  “Peningkatan impor nonmigas terbesar April 2016 adalah besi dan baja,” demikian lembaga survei negara itu mengumumkan datanya dua pekan lalu.

Tentu sangat timpang bila membandingkan masuknya besi dan baja ke pasar dalam negeri dengan setahun lalu. Di bulan ketiga 2015, impor produk nonmigas ini terjungkal paling dalam senilai US$ 30 juta, atau Rp 408,4 miliar bila menggunakan kurs rupiah saat ini.

Kepala BPS Suryamin menyatakan nilai impor baja yang membludak pada dua bulan lalu mencapai US$ 79,2 juta (Rp 1,11 triliun), bertambah 34,59 persen dari bulan sebelumnya. Lalu dari mana datangnya benda material untuk konstruksi ini?

Lembaganya mencatat ada tiga negara pengimpor terbesar saat itu. Cina menempati peringkat pertama. Sepanjang Januari –April 2016, negeri Tembok Raksasa ini mendatangkan segunung komoditas dengan nilai US$ 9,65 miliar. Produk setara Rp 136,2 trilun itu menguasai seperempat lebih pasar impor Indonesia.

Kemudian, Jepang di urutan kedua. Komoditas yang didatangkan senilai US$ 4,1 miliar (10,94 persen), dan Thailand US$ 3,05 miliar (8,15 persen). Impor nonmigas dari ASEAN mencapai pangsa pasar 22,49 persen, sementara dari Uni Eropa 9,59 persen.

Banjir karya Cina tersebut sangat terkait dengan melimpahnya produk yang mereka bikin. Rhodium Group, sebuah perusahaan konsultan internasional, menyatakan Cina sedang mengalami surplus baja  dalam jumlah besar, –juga produk lain seperti semen, kertas, dan kaca.

Dalam kalkulasi mereka, nilai produksi baja Cina lebih besar bila buatan Jepang, Amerika, dan Jerman digabungkan. Tak mengejutkan jika kenaikan produksi baja global sebesar 57 persen dalam satu dekade terakhir hingga 2014 kemarin dikuasi Cina hingga 91 persen.

Untuk memproduksi barang dalam volume raksasa ini tentu membutuhkan bahan baku dan bahan bakar yang sangat banyak. Menurut Ying Wang dari lembaga peringkat kredit Fitch, sekitar dua miliar ton batu bara masih diserap Cina dua tahun ke depan.

Informasi yang dikumpulkan Katadata dari sejumlah pelaku tambang bahkan menyatakan Cina menjadi pelahap raksasa sumber energi sejak 2008. Bukan lantaran kekurangan bahan bakar, namun Cina hendak memacu industrinya. Sejarah kemudian mencatat  pertumbuhan negara tersebut menggapai dua digit dalam beberapa tahun, dan terpangkas separuhnya dua tahun terakhir seiring pelemahan global.

Di sisi lain, bila kini baja Cina membanjiri Tanah Air, hal itu juga lantaran Indonesia sedang menggenjot pembangunan infrastruktur, program prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Begitu menginjak 2016, pemerintahan langsung tancap gas. Sejumlah proyek mulai digarap. Lelangnya dimulai sejak akhir tahun lalu, seperti pembangunan 70 kilometer jalan tol. Dengan anggaran Rp 14 trilun, Direktorat Jenderal Bina Marga menyebar infrastruktur jalur darat itu di lima kota.

Hal yang sama dilakukan beberapa kementerian lainnya. Alhasil, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebutkan pengeluaran pemerintah per Februari lalu mencapai Rp 251,5 triliun atau 12 persen dari target Rp 2.095,7 triliun. Dari jumlah itu, belanja modal melebihi Rp 5 triliun, 2,5 persen dari rencana Rp 201,6 triliun. Realisasi ini naik empat kali lipat dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1,3 triliun.

Dalam lima tahun berjalan hingga 2019, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur mencapai Rp 4.796 triliun. Dari jumlah itu, sebesar Rp 2.817,6 triliun akan dikerjakan oleh Badn Usaha Milik Negara dan swasta. Proyek infrastruktur terbesar di antaranya terkait energi –seperti pembangkit listrik- senilai Rp 880 triliun, dan transportasi laut –di antaranya pembangunan pelabuhan- sebesar Rp 331 triliun.

Dengan upaya pemerintah yang begitu gencar ini tak heran pasar konstruksi Indonesia menjadi yang paling besar di antara negara Asia Tenggara. Hingga 2020, pasar konstruksi dalam negeri mencapai 79 persen, jauh meninggalkan Filipina, Malaysia, dan Thailand.

Read More