2 Tahun Jokowi-JK: Infrastruktur terbentur-bentur

2 TAHUN JOKOWI-JK

Dua tahun sudah Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) memerintah negeri ini. Selama kurun waktu itu, salah satu fokus pemerintah membangun infrastruktur sebagai pengungkit utama produktivitas dan daya saing nasional.

Untuk mendukung fokus itu, pemerintah memilih proyek infrastruktur bertema konektivitas dan  proyek infrastruktur yang mendorong kemandirian air dan pangan. Untuk proyek konektivitas misalnya, pemerintah mengembangkan sistem transportasi umum terintegrasi dan meningkatkan kapasitas jalan, pelebaran jalan serta pembangunan jalan tol.

Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, setidaknya pemerintah merancang 52 proyek pembangunan jalan tol. Antara lain proyek jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan di Jawa Barat sepanjang 56 kilometer (km), jalan tol Pejagan-Pemalang sepanjang 58 km.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, dalam dua tahun pertama pemerintahan, Jokowi-JK menuntaskan pembangunan beberapa ruas tol antara lain ruas jalan tol Cikopo-Palimanan sepanjang 116,7 km dan ruas tol Pejagan-Pemalang seksi I dan II sepanjang 20 km yang pembangunannya sempat mangkrak sejak tahun 1996.

Selain itu, pembangunan beberapa ruas tol seperti ruas tol Pemalang-Batang, ruas Batang-Semarang, dan Balikpapan-Samarinda juga dimulai. "Harapannya, dalam lima tahun, panjang jalan tol bisa bertambah 1.060 km," ujar Basuki.

Di bidang penyediaan air dan pangan,  salah satu fokus pemerintah adalah membangun 65 waduk dalam lima tahun. Hingga tahun lalu, proyek pembangunan merealisasikan proyek pembangunan 29 waduk dan bertambah menjadi  32 waduk. Salah satu waduk yang kini telah terealisasi adalah Waduk Jatigede di Jawa Barat.

Lahan masih menghambat

Meski begitu, hingga kini, pemerintah masih kerap menemukan ganjalan dalam membangun infrastruktur. Menurut Basuki, salah satu kendala terbesar dalam pembangunan infrastruktur adalah masalah lahan. Basuki bilang, pemerintah kerap kesulitan mendapat lahan yang luas untuk membangun infrastruktur. Untuk proyek waduk atau sarana irigasi misalnya, pemerintah sulit mendapat lahan lebih dari 3.000 hektare (ha) dalam satu hamparan.

Direktur Sumber Daya Air Kementerian PU-Pera Imam Santosa menambahkan, masalah aturan dan birokrasi juga kerap menghambat pelaksanaan proyek infrastruktur. Untuk mengatasinya, kini pemerintah terus memperbaiki birokrasi dan aturan terkait pelaksanaan proyek infrastruktur.

Berbagai aturan juga telah dirilis demi mempercepat pelaksanaan proyek infrastruktur. Antara lain Peraturan Presiden No 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Sumantri Brodjonegoro mengakui, pembangunan infrastruktur pemerintah masih perlu perbaikan, khususnya menyangkut peningkatan peran swasta dan masalah perizinan. "Ini yang akan diperbaiki ke depan," ujarnya.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyatakan, pemerintahan Jokowi-JK memang bekerja cepat, namun masih kurang tepat dalam mematuhi tahapan. Alhasil, kini banyak proyek yang sudah diresmikan awal proyeknya (groundbreaking), tapi pembangunannya belum bisa dimulai. "Jadi slogannya jangan hanya kerja cepat, tetapi juga kerja tepat," ujarnya.

Pengamat ekonomi Universitas Indonesia Berly Martawardaya juga menyatakan, ketersediaan lahan masih jadi kendala utama. Makanya, "Masalah lahan harus menjadi prioritas untuk dituntaskan agar pembangunan infrastruktur bisa lebih efisien," jelasnya.

Kontan.co.id

Read More

Wah, utang RI ke China membengkak 1.800%

Dalam kurun waktu satu dasawarsa terakhir, utang luar negeri Indonesia kepada China telah membengkak 1.838%. Angka pertumbuhan tersebut menjadi tertinggi di antara lima negara kreditor utang terbesar Indonesia.

Berdasarkan data yang baru saja dirilis Bank Indonesia (BI), per Agustus tahun ini nilai utang Indonesia ke China mencapai US$ 14,24 miliar. Sedangkan sepuluh tahun yang lalu hanya US$ 735 juta.

Utang Indonesia ke negara lain seperti Singapura saja hanya mengalami pertumbuhan 285%. Begitu juga ke Jepang dengan 1,57%. Dibandingkan pesaing terdekatnya yakni Singapura, pertumbuhan utang ke China sembilan kali lipat lebih besar.

Jika dihitung selama lima tahun, maka pertumbuhan utang ke China masih unggul dengan 327%. Disusul Singapura dengan 62,25%. Utang ke Jepang, Amerika Serikat (AS) dan Belanda bahkan turun masing-masing 25,97%, 57,73% dan 34,03%.

Saat ini China masih bertengger di posisi ketiga di antara lima kreditor utang luar negeri Indonesia terbesar. Singapura dan Jepang berada di posisi pertama dan kedua dengan nilai utang US$ 53,59 miliar dan US$ 33,47 miliar.

Utang proyek dari luar negeri banyak yang nganggur

Realisasi pinjaman proyek luar negeri pemerintah masih minim. Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan, dari rencana penarikan pinjaman proyek sebesar US$ 38,9 miliar pada periode 2015-2019, saat ini baru terlaksana US$ 3,34 miliar. 

Penarikan pinjaman proyek luar negeri dipakai untuk membiayai pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang- Dawuan, pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda,  pembangunan jalan tol Manado-Bitung, dan jalan tol Solo- Kertosono.

Total dana untuk membiayai pembangunan empat ruas jalan tol itu sebesar  US$ 775 juta.

Selain itu, utang tersebut untuk membiayai program pembangunan air minum dengan nilai sebesar US$ 350 juta, dan proyek pengembangan perkeretaapian senilai US$ 1,07 miliar.

Sementara itu untuk program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan senilai US$ 635 juta.

Untuk tahun ini sampai September 2016, data Kementerian Keuangan (Kemkeu) menunjukkan, dari jumlah pinjaman proyek sebesar US$ 2,75 miliar atau setara dengan Rp 37, 18 triliun, realisasinya baru sebesar 41% atau sebesar US$ 1,14 miliar atau sebesar Rp 15,25 triliun. 

Deputi Pembiayaan Pembangunan Bappenas Kennedy Simanjuntak mengatakan, salah satu penyebab rendahnya  realisasi penyerapan utang proyek luar negeri adalah persiapan proyek yang masih terkendala. "Sebenarnya ingin lebih dari itu, tetapi kapasitasnya tidak ada," katanya kepada KONTAN, belum lama ini.

Menurut Kennedy, pemerintah sadar tidak punya kemampuan besar untuk menyerap seluruh pinjaman yang telah direncanakan. Apalagi sampai saat ini, persiapan proyek yang ada masih belum mendukung percepatan penyerapan pinjaman.

Dengan rencana pinjaman sebesar US$ 38,9 miliar pada periode 2015-2019, target penyerapan hanya US$ 5 miliar per tahun.

Walau penyerapan tidak maksimal, namun dalam revisi Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah 2015-2019.

Dalam buku biru atau blue book yang berisi daftar pinjaman pemerintah tersebut, pemerintah menambah utang pembiayaan proyek dari semula US$ 39,8 miliar menjadi US$ 42,27 miliar.

Penambahan utang dilakukan untuk membiayai beberapa proyek infrastruktur. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur terpadu kawasan wisata strategis.

Rencananya, ada tiga proyek kawasan wisata strategis yang akan didanai dengan utang proyek luar negeri, yaitu kawasan wisata Mandalika, Danau Toba, dan Candi Borobudur. "Total rencana pinjamannya, US$ 300 juta," katanya.

Proyek lain yang juga akan mendapatkan pinjaman luar negeri adalah proyek rumah murah yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Rencananya proyek mendapat pinjaman senilai US$ 450 juta. Proyek lain yang juga akan didanai dengan pinjaman adalah proyek Pelabuhan Patimban senilai  US$ 1,7 juta.

Kontan.co.id

Read More

Sebagian proyek dibayar tahun depan

Pemerintah akan mengalihkan (carry over) pembayaran dan pelaksanaan proyek infrastruktur 2016 ke tahun anggaran 2017. Langkah itu untuk menyiasati pemangkasan anggaran yang dilakukan pada APBN-P 2016.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, penundaan pembayaran ini tidak akan menghambat pelaksanaan proyek infrastruktur. Yang akan ditunda hanya pembayarannya, sementara pengerjaannya tetap dilakukan.

Namun Askolani enggan mengatakan jumlah anggaran belanja modal yang harus digeser tersebut. Ia beralasan, semuanya masih dibicarakan dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.

Adapun semua anggaran belanja modal itu berasal dari proyek infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan (Kemhub). Dengan demikian, jenis proyek apa yang akan dipangkas tergantung hasil evaluasi dua K/L tersebut.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku sudah menerima surat terkait carry over dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Untuk menindaklanjutinya, pihaknya sedang menyiapkan daftar proyek yang pembiayaannya akan ditunda ke tahun depan.

Dalam memilih proyek yang pas, Basuki sudah membuat kriteria yang harus dipenuhi. "Intinya jangan proyek yang on top yang ditunda," ujarnya, akhir pekan lalu.

Arie Setiadi Moerwanto, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR menambahkan, berdasarkan identifikasi yang dilakukan direktoratnya, nilai pembayaran proyek yang perlu ditunda pembayarannya sampai APBN 2017 nanti mencapai sekitar Rp 4 triliun. Adapun pembayaran proyek yang ditunda tersebut salah satunya untuk Tol Solo- Kertosono.

"Karena anggaran untuk mereka belum siap diserap sekarang," katanya.

Kebijakan ini memang tidak biasa dilakukan pemerintah. Sebab, seharusnya pelaksanaan anggaran untuk tahun berjalan harus berasal dari APBN tahun berjalan pula. Kecuali kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan sebagai program multiyears.

Maka pembiayaannya, bisa berasal dari tahun jamak. Nah, karena itu, pemerintah rencananya akan memasukkan klausul khusus dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2017 nanti supaya ada ruang yang disiapkan untuk APBN tahun 2017, untuk membiayai proyek tahun 2016.

Direktur Institut for Development of Economic and Fianance (INDEF) Enny Srihartato mengatakan, kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah memperkirakan penerimaan negara hingga akhir tahun akan berada di bawah proyeksi awal.

Kontan.co.id

Read More

Jokowi Pastikan Pelabuhan Patimbang Pengganti Cilamaya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan Patimbang, Subang, Jawa Barat merupakan lokasi paling cocok untuk menggantikan Cilamaya sebagai pelabuhan internasional pertama di Provinsi Jawa Barat. Pelabuhan Patimban direncanakan memiliki kapasitas petikemas 7,5 juta twenty foot equivalent units (TEUs) pada 2037 guna meningkatkan efisiensi transportasi dan logistik di wilayah utara Jawa.

“Kami sudah menemukan di Patimbang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Lokasi yang paling sesuai sebagai pengganti Cilamaya,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas Kabinet Kerja di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/5).

Kepala Negara berharap keberadaan Pelabuhan Patimbang nantinya dapat mempersingkat jalur distribusi dan lalu lintas barang maupun jasa yang selama ini melalui jalur darat. “Jarak tempuh jalur darat terlalu jauh untuk sampai ke Jakarta, Semarang, dan Surabaya,” jelas dia.

Jokowi pun menuturkan perlunya dibangun pelabuhan alternatif mengingat pelabuhan-pelabuhan yang sudah ada itu semakin padat, seperti di Tanjung Priok, Tanjung Mas dan Tanjung Perak di Surabaya.

Dalam rapat itu, Jokowi juga meminta kepada sejumlah menteri untuk memaparkan kelayakan pembangunan Pelabuhan Patimbang dari aspek teknis, hukum, dan skema pendanaan. Jokowi pun mengungkapkan, pada awalnya pemerintah akan membangun pelabuhan di Cilamaya.

Namun rencana itu dibatalkan karena dinilai berpotensi mengganggu infrastruktur minyak dan gas (migas) serta fasilitas lainnya yang ada di daerah itu. “Pemerintah akhirnya mencari lokasi lain sebagai alternatif di luar daerah Cilamaya,” kata Presiden.
---------------------------------------------------

Jonan: Pembangunan Patimbang Dimulai Tahun Depan

Di sisi lain, Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan menyatakan pelabuhan internasional Patimbang dimulai pembangunannya pada tahun depan. Dia berharap proyek tahap I pelabuhan dapat dioperasikan mulai 2019.

“Rencana pembangunan dimulai pada 2017, apabila disetujui skema pembiayaan antarpemerintah. Pada 2019 diharapkan untuk tahap I bisa mulai beroperasi,” katanya.

Pada tahap I, lanjut Jonan, Pelabuhan Patimbang akan dapat menampung petikemas hingga mencapai 1,5 juta TEUs dari total 7,5 juta TEUs yang diproyeksikan. Selain itu, di lokasi Pelabuhan Patimbang tersedia pelataran parkir yang dapat menampung hingga 250 ribu unit kendaraan.dia.

“Jadi ini adalah terminal kendaraan. Kalau terminal kendaraan itu kira-kira luasnya empat kali lipat dari kapasitas, kalau dalam bentuk kontainer. Sebab kendaraan tidak bisa menumpuk,” jelas Menhub.

Jonan menambahkan, keberadaan pelabuhan internasional di Jawa Barat sangat mendesak untuk mendukung aktivitas ekspor dalam jumlah besar dari kawasan industri yang tersebar di Cikarang, Karawang, dan sekitarnya. Pelabuhan itu akan terintegrasi dengan kawasan industri yang berlokasi di daerah Cikarang, Karawang, Cikampek hingga Purwakarta.

“Industrialisasi yang besar di daerah Jawa Barat, pelabuhannya tidak cukup walaupun ada ekspansi di Tanjung Priok,” kata dia.
--------------------------------------------------------

Pemerintah Siap Gelar Lelang Internasional

Sementara itu, pemerintah menyatakan siap menggelar lelang internasional untuk pembangunan Pelabuhan Patimbang, Subang, Jawa Barat senilai sekitar Rp 39 triliun atau US$ 3 miliar. Jepang dan Belgia tercatat merupakan dua negara yang telah meminati proyek pengganti Pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat tersebut.

“Bisa konsorsium asing asalkan komposisinya 49% asing, 51% kita,” kata Direktur Kepelabuhanan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Mauritz H Sibarani di Jakarta, Senin (25/4).

Lebih jauh, Jepang sudah menyampaikan minatnya untuk membangun pelabuhan tersebut. Keseriusan Jepang, lanjut dia, ditandai dengan kunjungan Direktur Jenderal Perhubungan Kementerian Transportasi Jepang ke lokasi rencana pembangunan Pelabuhan Patimbang. 

“Secara informal dan surat formal mereka sudah menyampaikan keinginannya, tetapi kami harus menghormati prosesnya harus ke Bappenas terlebih dulu dan lain-lain,” ujar dia.

Menurut dia, pembangunan pelabuhan ditargetkan dimulai 2019 dan bisa beroperasi pada 2027. Mauritz sebelumnya mengatakan Jepang bersedia untuk memberikan pinjaman senilai Rp 34,90 triliun dari total dana pembangunan yang mencapai Rp 43,22 triliun, sementara itu dana pendamping sebesar Rp 8,32 triliun.

Investor Daily

Read More

5 Proyek Infrastruktur Strategis Masih Terkendala

Menko Darmin Percepat Pembangunan Infrastruktur Prioritas 

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution hari ini kembali melakukan rapat koordinasi (rakor) mengenai Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Seperti biasanya, rapat koordinasi ini dilakukan secara tertutup di ruang rapat Kemenko Perekonomian di Gedung Ali Wardhana lantai 3, Lapangan Banteng, Jakarta.

Rapat koordinasi sendiri dijadwalkan akan dimulai pada pukul 09.00 WIB. Namun, hingga pukul 09.30 WIB, undangan perserta rapat belum terlihat hadir secara lengkap.

Pantauan Okezone, Jakarta, Rabu (22/6/2016) rapat koordinasi ini dihadiri oleh Menteri PPN Sofyan Djalil dan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Robert Pakpahan. Dijadwalkan, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro nantinya juga turut hadir dalam rapat koordinasi ini.

Seperti diketahui, KPPIP sendiri sudah dibentuk pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pembentukan KPPIP sendiri dilakukan melalui penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas pada 17 Juli 2014.

Pada tahun 2015 KPPIP sudah mulai beroperasi dan telah melakukan penyelesaian hambatan proyek prioritas. Pada tahun ini, KPPIP juga telah mempersiapkan fasilitas proyek terkait proyek prioritas. KPPIP pun membuat keputusan memberikan insentif dan disinsentif selama pemantauan proyek.

Pencapaian KPPIP selama ini di antaranya adalah peningkatan kualitas persiapan proyek, memiliki guide line dan standar kuantitatif pra-studi untuk jalan tol, kilang Bontang, penetapan skema pendanaan, the bottle necking, percepatan proyek, menentukan lokasi PLTU Batang dan percepatan lelang jalan tol Balikpapan serta Tol Manado-Bitung.

KPPIP pun telah memilih 30 proyek prioritas yang diatur peraturan menteri ekonomi Nomor 12 Tahun 2015 dan akan menerima fasilitas sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016. Berikut 30 proyek prioritas KPPIP :

1. Jalan tol Balikpapan-Samarinda

2. Jalan tol Mando-Bitung

3. Jalan tol Panimbang Serang

4. 8 Ruas Jalan tol Trans Sumatera

5. Kereta Api Express SHIA

6. MRT Jakarta Jalur Selatan -Utara

7. Kereta Api Makassar-Pare Pare

8. Pelabuhan Hub International Kuaa Tanjung

9. Pelabuhan Hub International. Bitung NCICD

10. PLTA Karangkates IV (2x50 MW)

11. PLTA Kesamben (37MW)

12. PLTA Lodoyo ( 10 MW)

13. Inland Waterway/Cikarang-Bekasi-Laut (CBL)

14. Light Rail Transit di Sum sel

15. LRT terintegrasi di wilayah Jakarta Bogor Depok dan Bekasi

16. National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A

17. Sistem Pengolahan limbah Jakarta

18. SPAM Semarang barat

19. High Voltage Direct Current (HVDC)

20. Transmisi Sumatera 500 KV

21. Central- West Java Transmission Line 500 KV

22. Central Java power plant /PLTU Batang

23. PLTU Indramayu

24. PLTU Mulut Tambang Sumatera selatan

25. Kilang Minyak Bontang

26. RDMP/Revitalisasi Kilang Existing (Balikpapan,Cilacap, Balongan, Dumai, Plaju)

27. Pelabuhan di Jawa Barat bagian utara

28. Kilang Minyak Tuban

29. Palapa Ring Broadband

30. Kereta Api kaltim

Namun, di antara 30 proyek prioritas tersebut, hingga pertengahan Juni, terdapat satu proyek yang masih belum jelas skema pendanaannya. Proyek tersebut adalah jaringan transmisi listrik Sumatera 500 kV.

Proyek ini sejatinya adakan dibangun disepanjang 1.300 km Jalan Tol Lintas Sumatera. Hanya saja, 900 km dari rencana proyek ini masih belum dapat dipastikan skema pendanaannya. Sementara itu, 400 km sisanya telah dipastikan akan didanai melalui pembiayaan BUMN.

Upaya pemerintah mempercepat pembangunan proyek infrastruktur yang masuk dalam daftar proyek strategis nasional menemui sejumlah kendala, mulai dari pembebasan lahan hingga pendanaan. Pemerintah tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mengatasi hambatan tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan, pemerintah terus memantau pengerjaan proyek strategis nasional yang masuk dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 3/2016.

Pihaknya selaku penanggung jawab Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) membahas lima proyek yang berjalan lambat.

”Ada lima proyek yang dibahas. Kilang Tuban, lalu Kilang Bontang, Tol Serang-Panimban, SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Umbulan, dan Tol Trans-Sumatera seksi Pekan Baru-Dumai,” kata Wahyu seusai rapat koordinasi di kantornya, Jakarta.

Wahyu mengatakan, persoalan yang menghambat proses pengerjaan Kilang Tuban, Jawa Timur, adalah tumpang tindih rencana lahan untuk kilang dengan rencana pembangunan Pelabuhan Tanjung Awar-Awar, Tuban.

Pemerintah pun memutuskan, Pelabuhan Tanjung Awar-Awar akan menggunakan sebagian lahan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. ”Kira-kira antara 15 ha sampai 20 ha akan dipakai pelabuhan,” ujar dia.

Tidak berhenti di situ, proyek kerja sama antara Pertamina dan perusahaan minyak dari Rusia, Rosneft, itu juga mengalami kendala soal ganti rugi lahan sekitar 25 ha yang akan dibebaskan.

Kendala tersebut menyangkut ketentuan tanah kas desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1/2016. Dalam aturan itu lahan yang dipakai harus diganti seluas dan dalam satu desa yang sama.

”Ini nanti kami akan undang Mendagri supaya bisa direlaksasi. Bisa enggak penggantian tidak harus dengan tanah, tapi dengan uang,” sambung Wahyu.

Tentang Kilang Bontang, persoalan yang menghambat adalah konsultan internasional yang telah ditunjuk untuk mempersiapkan proyek, International Finance Corporation (IFC) meminta agar tidak hanya dilibatkan dalam proyek Bontang.

Konsultan tersebut, kata Wahyu, mengaku memiliki prinsip bahwa mereka juga harus terlibat dalam proyek yang ramah lingkungan di samping Kilang Bontang yang menggunakan fosil.

”Mereka ingin melakukan hal yang sama untuk proyek energi baru dan terbarukan (EBT). Mereka mengusulkan dua sampai tiga proyek. Ada di Makassar, Tangerang, dan mungkin Jakarta,” imbuhnya.

Sementara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Sofyan Djalil meminta agar IFC bisa bekerja sama dengan konsultan lokal seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Dia mengatakan, kerja sama tersebut penting agar terjadi transfer pengetahuan karena IFC memiliki pengalaman dalam menangani proyek.

Adapun terkait Jalan Tol Serang-Panimban, masalah yang muncul adalah terkait bentuk penjaminan pemerintah yang akan diberikan kepada proyek yang akan menyokong Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung itu agar layak secara bisnis.

Sebelumnya ada tiga pilihan yaitu viability gap fund (VGF), availabity payment (AV), atau gabungan antara keduanya (hybrid). ”Disepakati, skema hybrid yang dipilih,” ungkapnya.

Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Danis H Sumadilaga menambahkan, besaran penjaminan yang akan diberikan oleh Kementerian Keuangan dalam proyek jalan tol sepanjang 83,8 km tersebut mencapai Rp3 triliun.

Skema penjaminan itu sudah dipakai untuk empat proyek jalan tol, yaitu Manado-Bitung (39 km), Balikpapan-Samarinda (99 km), Pandaan-Malang (38 km), Serpong-Balaraja (30 km), dan Terbanggi Besar-Pematang-Kayu Agung (185 km).

Sedangkan terkait SPAM Umbulan, persoalan berkisar pada masalah politik yaitu belum adanya persetujuan DPRD Kabupaten Pasuruan dan Provinsi Jawa Timur.

Dia mengatakan, Bupati Pasuruan dan Gubernur Jawa Timur diundang dalam rapat koordinasi untuk menyanggupi persetujuan dari DPRD bisa didapatkan dalam bulan ini.

Sementara persoalan pada proyek jalan tol Pekan Baru-Dumai adalah pada pendanaan yang terkendala lantaran penyertaan modal negara (PMN) yang dialokasikan kepada PT Hutama Karya selaku kontraktor belum dicairkan oleh pemerintah dan Komisi VI DPR.

Wahyu menyebut, masih belum jelasnya PMN membuat pemerintah membuat alternatif pendanaan untuk proyek dengan nilai investasi Rp16,2 triliun tersebut.

”Kita berpikir ada dua opsi. Satu, menggunakan dana AIIB (Asia Infrastructure Investment Bank) yang memang sudah diusulkan Kemenkeu dalam bentuk soft loan atau direct lending. Opsi dua, menerbitkan median term note (MTN). Tadi, disepakati condong menggunakan fasilitas AIIB,” ucapnya.

Okezone

Read More

Kendala Teknis dan Pinjaman Lambat Ganjal Dua Proyek Tol

Proyek tol Cisumdawu terkendala hal teknis dalam pembuatan terowongan. Lainnya terkait pinjaman dari Cina.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan sejumlah pekerjaan proyek jalan tol akan terganggu. Di antaranya yakni proyek tol ruas Manado – Bitung dan ruas Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu).

Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Taufik Widjojono mengatakan dua tol tersebut mengalami hambatan berbeda. Untuk Cisumdawu, saat ini pekerjaannya terkendala hal teknis dalam pembuatan terowongan.

Sedangkan proyek Manado - Bitung terhambat oleh perubahan nama kontraktor dari Hebei Road and Bridge Group Co. Ltd menajdi Sino Road and Bridge Group. “Masalah ini pasti berpengaruh terhadap target selesainya proyek,” kata Taufik saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat, 3 Juni 2016

Menurut Taufik, hal ini berdampak terhadap hangusnya anggaran pemerintah dalam komposisi uang muka 10 persen. Sebab, uang muka tersebut telah dianggarkan sejak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015.

Namun Kementerian Pekerjaan Umum akan mengusahakan uang muka dapat dianggarkan kembali dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016. “Ini yang jadi problem, apalagi alokasi tidak bisa dilakukan dengan tiba-tiba,” ujarnya.

Dalam proyek ini, total pinjaman yang akan dikucurkan untuk dua tol yang terhambat tadi menacapai 90 persen dari nilai kontrak. Adapun biaya pembangunan tol Manado - Bitung mencapai Rp 1,12 triliun, dan Cisumdawu Rp 3,16 triliun. Sedangkan untuk dua tol lainnya yang juga menggunakan pinjaman Cina, yakni Solo – Kertosono dan Balikpapan – Samarinda, relatif tidak bermasalah karena perjanjian penandatanganannya telah dilakukan.

Proyek tol Cisumdawu dibagi enam seksi dengan total panjang 60 kilometer (km). Ruas seksi I adalah Cileunyi – Rancakalong (12 km); seksi II Rancakalong – Sumedang (17,35 km); dan Seksi III Sumedang – Cimalaka (3,75 km).

Untuk seksi IV Cimalaka – Legok sejauh 7,2  kilometer; seksi V Legok – Ujung Jaya (15,9 km), dan Seksi VI Ujung Jaya – Dawuan (4 km). Seksi I dan II dikerjakan oleh pemerintah, sedangkan empat seksi lainnya ditawarkan kepada investor swasta.

Adapun tol Manado – Bitung terdiri dari dua seksi dengan panjang 39 kilometer. Seksi I memiliki total lajur 14,9 kilometer, sedangkan seksi II sepanjang 25 kilometer.

Katadata

Read More

Kerangka Ekonomi Makro Fokus Pembangunan Infrastruktur

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk Tahun Anggaran 2017 telah disampaikan pemerintah pada Rapat Paripurna DPR. Rencana kerja pemerintah 2017 difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi.

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengatakan, KEM-PPKF difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dan ekonomi kali ini  ditujukan untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan kesenjangan antarwilayah.

Menkeu mengatakan, pencapaian realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2016 cukup menggembirakan, mencapai 4,9 persen. Ini didukung pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah yang stabil. Meski begitu, Menkeu memperkirakan perekonomian global 2017 akan lebih baik dibanding 2016. Selanjutnya, Menkeu mengutarakan asumsi dasar ekonomi makro 2017.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diperkirakan mencapai kisaran 5,3-5,9 persen, inflasi bergerak di kisaran 4,0 ± 1,0 persen, dan nilai tukar rupiah sekitar Rp13.650-13.900 per dolar AS. Sementara itu, lifting minyal dan gas bumi 2017 diperkirakan mencapai 1.790-1.910 ribu barel per hari yang terdiri dari lifting minyak bumi 740-760 ribu barel per hari dan gas bumi 1.050-1.150 ribu barel setara minyak per hari.

Di bidang perpajakan, seperti disampaikan Menkeu, pemerintah berusaha meningkatkan kinerja perpajakan. Untuk mendukung target pendapatan negara, pemerintah terus melakukan optimalisasi perpajakan. Di sisi lain, pemerintah berusaha agar pajak tidak menimbulkan disinsetif bagi keberlangsungan iklim investasi dan dunia usaha.

“Pemerintah juga akan terus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak tahun 2017 sebagai sumber dana pembangunan, meskipun tantangannya diperkirakan akan sangat berat,” kata Menkeu.

Waspada online

Read More