Proyek Tol Trans Jawa Akan Menggunakan Dana Pensiun

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah berencana menggunakan dana pensiun untuk membiayai proyek jalan tol Trans Jawa. Hal ini demi mendorong pembiayaan infrastruktur tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sehingga ke depan, proyek infrastruktur tidak lagi menggunakan anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L). Pemerintah juga tidak akan lagi menginjeksikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada perusahaan pelat merah.

"Kita akan fokus bagaimana mendorong infrastruktur pembiayaan non APBN. Jadi tidak lagi menggunakan belanja di K/L, tidak lagi menggunakan PMN," katanya ddi Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (21/10/2016).

Pemerintah sendiri menargetkan tol Trans Jawa dapat terkoneksi dari Jakarta ke Surabaya pada 2018. Untuk mewujudkannya, BUMN yang mendapatkan tugas untuk membangun proyek tersebut tentu membutuhkan modal tambahan.

Masalahnya, kata mantan Wamenkeu ini, perusahaan pelat merah tersebut kekurangan ekuitas untuk menarik pinjaman di bank. Oleh karena itu, mau tidak mau, pemerintah harus mencari akal agar target yang telah ditetapkan tidak molor.

"Maka kalau kita lihat saat ini atau sedang dan akan dikerjakan, dan sudah diserahkan ke BUMN baik itu Wika, Jasa Marga, atau Hutama Karya, untuk pembangunannya membutuhkan tambahan modal. Kalau mereka mampu untuk investasi, loan itu banyak tersedia di bank. Masalahnya adalah mereka kekurangan ekuitas," imbuh dia.

Bambang menyatakan, pemerintah telah memutuskan bahwa ekuitas yang dibutuhkan tersebut akan disediakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, PT Taspen (Persero), dan PT Sarana Multi Infrastruktur. Menurut Bambang, ini adalah pertama kalinya proyek infrastruktur menggunakan dana pensiun.

Pasalnya selama ini, dana-dana pensiun, baik dalam dan luar negeri hanya idle (nganggur) di bank dan diletakkan sebagai deposito atau surat utang negara (SUN). Padahal, dana jangka panjang ini sangat ideal untuk pembiayaan proyek jangka panjang seperti infrastruktur.

"Ini pertama kali kita mendorong dana pensiun masuk langsung ke dalam kepemilikan proyek infrastruktur atau sektor riil. Jadi mereka tidak lagi mengandalkan return dari menaruh deposito di bank atau beli SUN. Jadi mereka masuk proyek riil," terangnya.

Dengan skema ini, tambah mantan Menkeu ini, diharapkan financial closing dapat terjadi pada November atau Desember 2016. "Sehingga 2017, mereka sudah bisa membangun semua ruas, dengan target akhir 2018 Jakarta-Surabaya sudah terkoneksi dengan jalan tol," tandasnya.

Sindonews

Read More

2 Tahun Jokowi-JK: Infrastruktur terbentur-bentur

2 TAHUN JOKOWI-JK

Dua tahun sudah Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) memerintah negeri ini. Selama kurun waktu itu, salah satu fokus pemerintah membangun infrastruktur sebagai pengungkit utama produktivitas dan daya saing nasional.

Untuk mendukung fokus itu, pemerintah memilih proyek infrastruktur bertema konektivitas dan  proyek infrastruktur yang mendorong kemandirian air dan pangan. Untuk proyek konektivitas misalnya, pemerintah mengembangkan sistem transportasi umum terintegrasi dan meningkatkan kapasitas jalan, pelebaran jalan serta pembangunan jalan tol.

Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, setidaknya pemerintah merancang 52 proyek pembangunan jalan tol. Antara lain proyek jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan di Jawa Barat sepanjang 56 kilometer (km), jalan tol Pejagan-Pemalang sepanjang 58 km.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, dalam dua tahun pertama pemerintahan, Jokowi-JK menuntaskan pembangunan beberapa ruas tol antara lain ruas jalan tol Cikopo-Palimanan sepanjang 116,7 km dan ruas tol Pejagan-Pemalang seksi I dan II sepanjang 20 km yang pembangunannya sempat mangkrak sejak tahun 1996.

Selain itu, pembangunan beberapa ruas tol seperti ruas tol Pemalang-Batang, ruas Batang-Semarang, dan Balikpapan-Samarinda juga dimulai. "Harapannya, dalam lima tahun, panjang jalan tol bisa bertambah 1.060 km," ujar Basuki.

Di bidang penyediaan air dan pangan,  salah satu fokus pemerintah adalah membangun 65 waduk dalam lima tahun. Hingga tahun lalu, proyek pembangunan merealisasikan proyek pembangunan 29 waduk dan bertambah menjadi  32 waduk. Salah satu waduk yang kini telah terealisasi adalah Waduk Jatigede di Jawa Barat.

Lahan masih menghambat

Meski begitu, hingga kini, pemerintah masih kerap menemukan ganjalan dalam membangun infrastruktur. Menurut Basuki, salah satu kendala terbesar dalam pembangunan infrastruktur adalah masalah lahan. Basuki bilang, pemerintah kerap kesulitan mendapat lahan yang luas untuk membangun infrastruktur. Untuk proyek waduk atau sarana irigasi misalnya, pemerintah sulit mendapat lahan lebih dari 3.000 hektare (ha) dalam satu hamparan.

Direktur Sumber Daya Air Kementerian PU-Pera Imam Santosa menambahkan, masalah aturan dan birokrasi juga kerap menghambat pelaksanaan proyek infrastruktur. Untuk mengatasinya, kini pemerintah terus memperbaiki birokrasi dan aturan terkait pelaksanaan proyek infrastruktur.

Berbagai aturan juga telah dirilis demi mempercepat pelaksanaan proyek infrastruktur. Antara lain Peraturan Presiden No 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Sumantri Brodjonegoro mengakui, pembangunan infrastruktur pemerintah masih perlu perbaikan, khususnya menyangkut peningkatan peran swasta dan masalah perizinan. "Ini yang akan diperbaiki ke depan," ujarnya.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyatakan, pemerintahan Jokowi-JK memang bekerja cepat, namun masih kurang tepat dalam mematuhi tahapan. Alhasil, kini banyak proyek yang sudah diresmikan awal proyeknya (groundbreaking), tapi pembangunannya belum bisa dimulai. "Jadi slogannya jangan hanya kerja cepat, tetapi juga kerja tepat," ujarnya.

Pengamat ekonomi Universitas Indonesia Berly Martawardaya juga menyatakan, ketersediaan lahan masih jadi kendala utama. Makanya, "Masalah lahan harus menjadi prioritas untuk dituntaskan agar pembangunan infrastruktur bisa lebih efisien," jelasnya.

Kontan.co.id

Read More

Wah, utang RI ke China membengkak 1.800%

Dalam kurun waktu satu dasawarsa terakhir, utang luar negeri Indonesia kepada China telah membengkak 1.838%. Angka pertumbuhan tersebut menjadi tertinggi di antara lima negara kreditor utang terbesar Indonesia.

Berdasarkan data yang baru saja dirilis Bank Indonesia (BI), per Agustus tahun ini nilai utang Indonesia ke China mencapai US$ 14,24 miliar. Sedangkan sepuluh tahun yang lalu hanya US$ 735 juta.

Utang Indonesia ke negara lain seperti Singapura saja hanya mengalami pertumbuhan 285%. Begitu juga ke Jepang dengan 1,57%. Dibandingkan pesaing terdekatnya yakni Singapura, pertumbuhan utang ke China sembilan kali lipat lebih besar.

Jika dihitung selama lima tahun, maka pertumbuhan utang ke China masih unggul dengan 327%. Disusul Singapura dengan 62,25%. Utang ke Jepang, Amerika Serikat (AS) dan Belanda bahkan turun masing-masing 25,97%, 57,73% dan 34,03%.

Saat ini China masih bertengger di posisi ketiga di antara lima kreditor utang luar negeri Indonesia terbesar. Singapura dan Jepang berada di posisi pertama dan kedua dengan nilai utang US$ 53,59 miliar dan US$ 33,47 miliar.

Utang proyek dari luar negeri banyak yang nganggur

Realisasi pinjaman proyek luar negeri pemerintah masih minim. Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan, dari rencana penarikan pinjaman proyek sebesar US$ 38,9 miliar pada periode 2015-2019, saat ini baru terlaksana US$ 3,34 miliar. 

Penarikan pinjaman proyek luar negeri dipakai untuk membiayai pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang- Dawuan, pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda,  pembangunan jalan tol Manado-Bitung, dan jalan tol Solo- Kertosono.

Total dana untuk membiayai pembangunan empat ruas jalan tol itu sebesar  US$ 775 juta.

Selain itu, utang tersebut untuk membiayai program pembangunan air minum dengan nilai sebesar US$ 350 juta, dan proyek pengembangan perkeretaapian senilai US$ 1,07 miliar.

Sementara itu untuk program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan senilai US$ 635 juta.

Untuk tahun ini sampai September 2016, data Kementerian Keuangan (Kemkeu) menunjukkan, dari jumlah pinjaman proyek sebesar US$ 2,75 miliar atau setara dengan Rp 37, 18 triliun, realisasinya baru sebesar 41% atau sebesar US$ 1,14 miliar atau sebesar Rp 15,25 triliun. 

Deputi Pembiayaan Pembangunan Bappenas Kennedy Simanjuntak mengatakan, salah satu penyebab rendahnya  realisasi penyerapan utang proyek luar negeri adalah persiapan proyek yang masih terkendala. "Sebenarnya ingin lebih dari itu, tetapi kapasitasnya tidak ada," katanya kepada KONTAN, belum lama ini.

Menurut Kennedy, pemerintah sadar tidak punya kemampuan besar untuk menyerap seluruh pinjaman yang telah direncanakan. Apalagi sampai saat ini, persiapan proyek yang ada masih belum mendukung percepatan penyerapan pinjaman.

Dengan rencana pinjaman sebesar US$ 38,9 miliar pada periode 2015-2019, target penyerapan hanya US$ 5 miliar per tahun.

Walau penyerapan tidak maksimal, namun dalam revisi Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah 2015-2019.

Dalam buku biru atau blue book yang berisi daftar pinjaman pemerintah tersebut, pemerintah menambah utang pembiayaan proyek dari semula US$ 39,8 miliar menjadi US$ 42,27 miliar.

Penambahan utang dilakukan untuk membiayai beberapa proyek infrastruktur. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur terpadu kawasan wisata strategis.

Rencananya, ada tiga proyek kawasan wisata strategis yang akan didanai dengan utang proyek luar negeri, yaitu kawasan wisata Mandalika, Danau Toba, dan Candi Borobudur. "Total rencana pinjamannya, US$ 300 juta," katanya.

Proyek lain yang juga akan mendapatkan pinjaman luar negeri adalah proyek rumah murah yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Rencananya proyek mendapat pinjaman senilai US$ 450 juta. Proyek lain yang juga akan didanai dengan pinjaman adalah proyek Pelabuhan Patimban senilai  US$ 1,7 juta.

Kontan.co.id

Read More

Ganti Rugi Lahan Tol Gunakan Dana Talangan Rp1 Triliun

Penghematan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016 yang dilakukan pemerintah Pusat juga berdampak pada Pembebasan lahan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) ruas Bakauheni-Terbanggi Besar. Uang Ganti Rugi (UGR) untuk pembebasan lahan jalan tol yang dijanjikan presiden Joko Widodo sebanyak Rp1,2 triliun ternyata tidak ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) hingga saat ini.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Adeham, mengatakan anggaran dari Kemenpupera yang bersumber dari APBN sudah dipotong semua untuk penghematan. “DAK saja sudah dipotong sepuluh persen. Belum yang lain, jadi Rp1,2 triliun itu enggak ada. Makanya rencana pakai dana talangan dari BUMN pengembang jalan tol. Negara meminjam uang punya perusahaan BUMN nanti diganti plus bunga, tapi ini harus ada persetujuan dari DPR, kalau gak disetujui sulit,” kata Adeham, akhir pekan kemarin.

Adeham mengatakan dana talangan dari BUMN senilai Rp1 triliun khusus untuk pengadaan tanah di ruas Bakauheni-Terbanggi Besar. Sementara saat ini tahapan pembebasan lahan di Lampung Selatan masih dalam proses sanggahan atau pengumuman kepada masyarakat.

“Sampai sekarang masih sanggahan, rencananya akhir mei sudah UGR, tapi gak tau bisa terselesaikan apa enggak. Dana itu sudah ada, sudah penandatanganan dengan kementerian. Tapi menteri keuangan gak mau, harus presiden karena takutnya DPR tidak setuju. Jadi kita masih menunggu,” kata Adeham.

Dalam proyek nasional jalan tol tersebut, pemprov hanya membantu pemerintah pusat dalam pengadaan tanah dan juga sebagai tim evaluasi pengadaan tanah. “Akhir bulan ini musyawarah di kecamatan penengahan Lampung Selatan. Masih ada spot spot yang belum dibebaskan hingga menjadi kesatuan. Panjangnya 16,2 km tapi baru 3 km yang dibebaskan,” ujarnya.

Sementara, Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Zainal Abidin, mengatakan pihaknya telah menggelar rapat bersama Menkopolhukam terkait nasib warga perambah dihutan lindung yang akan segera dibebaskan tanahnya untuk kepentingan pembangunan JTTS. Uang ganti rugi hanya bisa diberikan kepada masyarakat yang punya tanah, punya lahan dengan bukti atas hak tanah berupa sertifikat, sporadik atau surat keterangan jual beli tanah.

“Nah itu yang bisa diganti oleh pemeritnah. Sedangakn mereka yang berada dikawasan hutan lindung gak punya ini, Makanya kita minta ke pusat kemarin bagaimana antisipasinya, kita cari solusi apa payung hukum dan aturannya. Karena Negara tidak bisa mengganti masyarakat yang tidak punya alas hak itu,” tegasnya.

Kawasan hutan milik Kementerian Kehutanan (kemenhut) yang masuk dalam tras tol itu berada di register 5, register 35, register 37, register 40 di Lampung selatan dengan luas 170 hekatare untuk jalan tol sepanjang 13,6 km. Sementara untuk tol tahap dua sebanyak 105 hekatare lahan berada di register 45, Mesuji untuk jalan tol sepanjang 8,6 km.

Lampung Post
lampost.co

Read More

Jokowi Bangunkan Tidurnya Infrastruktur Sejak 1998

Saat baru dilantik, Presiden Joko Widodo sudah menyatakan tekad untuk membangun infrastruktur di tanah air. Ini bukan perkara proyeknya, namun dananya dari mana?

Untuk merealisasikan cita-cita mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI di bidang infrastruktur, perlu dana jumbo. Lantaran, Jokowi menggagas sejumlah pembangunan jalan tol, pelabuhan, kereta api dalam lima tahun yang nilainya Rp 5.500 triliun.

Misalnya, Jokowi menggagas Tol Trans Jawa yang terdiri dari 9 ruas yakni Cikampek-Palimanan (Cipali) yang sudah beroperasi. Dilanjutkan dengan Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang, Semarang-Solo, Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, Kertosono-Jombang-Mojokerto dan Mojokerto-Surabaya.

Proyek tol yang tak kalah hebring-nya (baca hebat) adalah Tol Nontrans Jawa, terdiri dari delapan ruas yakni Ciawi-Sukabumi, Gempol-Pandaan, Gempol-Pasuruan, Pasuruan-Probolinggo, Waru-Wonokromo-Tanjung Perak, Bali Mandara (Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa), Cileunyi-Sumedang-Dawuan, serta Serang-Panimbang.

Adapula Tol Trans Sumatera yang menghubungkan Bakauheni sampai Aceh. Panjangnya tak kurang dari 2.000 kilometer. Ditambah lagi sejumlah proyek tol di Kalimantan dan Sulawesi Utara.

Daerah perbatasan juga tak luput dari perhatian Presiden Jokowi. Proyek pembangunan jalan trans di perbatasan Kalimantan-Malaysia sepanjang 771 kilometer, perbatasan NTT-Timor Leste sepanjang 171,56 kilometer, Trans Papua sepanjang 4.325 kilometer.

Untuk transportasi laut, Presiden Jokowi membangun lima pelabuhan berkonsep deep sea port di Kuala Tanjung (Medan), Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Makassar, dan Sorong.

Khusus transportasi wong cilik yakni kereta api, Jokowi cukup agresif. Dirinya menggagas proyek pembangunan rel kereta di empat provinsi di luar Pulau Jawa, sepanjang lebih dari 3 ribu kilometer. Dengan anggaran Rp 234 triliun.

Untuk Pulau Jawa, Presiden Jokowi menetapkan pembangunan rel dua jalur alias double track. Melintasi sebelah barat hingga timur Pulau Jawa.

Tentu saja, itu baru sebagian dari mega proyek infrastruktur yang diimpikan Jokowi. Gagasan ini diyakini Jokowi bisa menarik investor untuk nyemplung ke Indonesia. Selain itu, kualitas infrastruktur di tanah air, memang layak dibenahi.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution saja mengakui bahwa infrastruktur di Indonesia, tertinggal. Boleh dibilang, sejak 1998, pembangunan infrastruktur sudah mandek.

"Kita mencatat pemerintah betul-betul berusaha mengundang investor, pertama-tama di bidang infrastruktur. Kenapa infrastruktur? Banyak alasannya. Di area ini, kita memang sangat tertinggal setelah krisis besar tahun 1998," ungkap Darmin di Jakarta, Rabu (25/05/2016).

Darmin menyebut, kebijakan pembangunan infrastruktur di tanah air, harus dilakukan dengan jangka panjang dan jangan dilihat jangka pendek, dengan mengundang investor sebagai partner pemerintah.

"Infrastruktur karena keputusan melakukan investasi di bidang infrastruktur, tidak didasarkan kepada keputusan jangak pendek, sehingga kita masih lebih terbuka mengundang investasi di bidang infrastruktur," papar Darmin.

"Selama punya prospek, baik jangka menengah maupun panjang, dan upayanya berjalan walaupun hasilnya belum semua. Kita melihat, investasi di bidang pelabuhan, jalan tol, dan sebagainya, mulai berjalan dengan baik," lanjut mantan Gubernur BI ini.

Yang ingin dikatakan Menko Darmin, posisi pemerintahan Jokowi-JK sudah benar. Bahwa, pembangunan infrastruktur berdampak bagi peningkatan kapasitas ekonomi secara menyeluruh.

Ya, Darmin benar. Realisasi proyek infrastruktur yang sebagian besar berlangsung di daerah, pastilah membawa berkah bagi masyarakat di sana. Minimal bisa menyerap tenaga kerja, serta menumbuhkan daya beli. Alhasil, roda perekonomian bisa bergulir cepat.

Sumber Dana Infrastruktur

Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli sempat menawarkan gagasan tentang sumber pendanaan mega proyek infrastruktur. Caranya, terbitkan obligasi khusus infrastruktur setelah seluruh BUMN direvaluasi asetnya.

Sayangnya, tak semua tim ekonomi di Kabinet Kerja sepemahaman dengan Menko RR, sapaan anyar Rizal Ramli. Hal ini tergambar karena tak seluruh BUMN yang diperintahkan melakukan revaluasi aset.

"Hanya beberapa BUMN menangkap ide ini melakukan revaluasi aset. Asetnya naik Rp 800 triliun. Tapi kalau seluruh BUMN melakukan ini, asetnya akan naik Rp 2.500 triliun. Sehingga kita menerbitkan financing 100 miliar dolar AS mempercepat pertumbuhan ekonomi," kata Rizal.

Rizal bilang, apabila gagasan ini dijalankan maka akan membangkitkan kepercayaan investor. Sehingga mereka akan merebut memborong obligasi tersebut. Selanjutnya, dana masuk itu bisa dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur di seluruh Indonesia, sisanya untuk mendorong berkembangnya sektor riil.

Mega proyek infrastruktur Jokowi yang digarap selama lima tahun, dan memerlukan dana Rp 5.500 triliun itu, masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Diperkirakan, kebutuhan dana untuk proyek infrastruktur sebesar Rp 5.500 triliun, berasal dari APBN sebesar Rp 2.215,6 triliun (40,14%), APBD Rp 545,3 triliun (9,88%), BUMN Rp 1.066,2 triliun (19,32%), dan swasta senilai Rp 1.692,3 triliun (30,66%).

Hanya saja, pelaksanaan proyek infrastruktur Jokowi yang berbiaya mahal sedikit tercoreng dengan adanya kasus suap yang menyeret mantan kader PDIP, Damayanti Wisnu Putranti. Bahkan, tersiar kabar adanya aliran dana haram yang masuk ke kocek petinggi Fraksi PDIP dan Komisi X DPR.

Inilah.com

Read More

23 BUJT Siap Talangi Lahan Rp 9,28 Triliun

Sebanyak 23 badan usaha jalan tol siap menalangi pendanaan pembebasan lahan jalan tol senilai total Rp 9,23 triliun. Komitmen 23 BUJT itu ditandai dengan penandatanganan amendemen perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) sejak pertengahan hingga akhir bulan lalu.

“Hingga saat ini sudah ada 23 badan usaha jalan tol (yang berkomitmen menalangi dana pembebasan lahan) dengan nilai mencapai Rp 9,28 triliun,” kata Kepala Bidang Investasi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Sudiro Roi Santoso di Jakarta, Selasa (3/5).

Berdasarkan data BPJT, jumlah dana talangan yang disiapkan badan usaha jalan tol bervariasi mulai dari Rp 50 miliar hingga Rp 1,2 triliun.

Adapun badan usaha yang siap menalangi dana pembebasan lahan tertinggi adalah PT Hutama Karya senilai Rp 1,2 triliun untuk ruas tol Bakauheni-Terbanggi Besar dan PT Cimanggis Cibitung Tollways sebesar Rp 1,03 triliun untuk tol Cimanggis-Cibitung.

Ruas-ruas tol yang telah berkomitmen menalangi dana pembebasan lahan di antaranya seluruh tol Trans-Jawa, yaitu Pejagan-Pemalang, Pemalang- Batang, Batang-Semarang, Semarang-Solo, Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, Kertosono-Mojokerto, dan Mojokerto-Surabaya. Adapun tol non-Trans-Jawa di antaranya tol Gempol-Pasuruan dan Pasuruan-Probolinggo.

Sementara itu untuk tol Trans- Sumatera adalah tol Bakauheni- Terbanggi Besar, Medan-Kualanamu- Tebing Tinggi, Medan- Binjai, Palembang-Indralaya, dan Pekanbaru-Kandis-Dumai. Sedangkan tol Jabodetabek antara lain Cengkareng-Kunciran, Kunciran-Serpong, Serpong- Cinere, Cinere-Jagorawi, Cimanggis-Cibitung, Bogor Ring Road, Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu), dan enam ruas tol Jakarta.

Roi menambahkan, terdapat tiga badan usaha jalan tol yang belum menandatangani amendemen PPJT untuk klausul pembebasan lahan. Ketiga ruas tol itu adalah tol Pasir Koja-Soreang yang konsesinya dimiliki oleh PT Citra Marga Lintas Jabar, tol Depok-Antasari yang dioperatori PT Citra Wassphutowa, dan tol Cibitung- Cilincing yang dikuasai oleh PT MTD CTP Expressway.

“Masih ada tiga ruas tol lagi yang masih menunggu persetujuan pemegang saham terkait dana talangan ini. Apabila persetujuan itu sudah diperoleh, tentu segera dilakukan amendemen PPJT-nya,” papar dia.

-------------------------------

Amendemen PPJT 23 Ruas Tol Hanya Tambah Klausul

Kepala BPJT Herry Trisaputra Zuna menambahkan, amendemen PPJT untuk 23 ruas tol tersebut hanya menambah klausul mengenai kesanggupan menalangi dana pembebasan lahan tol. Adapun perjanjian-perjanjian lain tidak ada perubahan.

“Setelah menandatangani amendemen PPJT, badan usaha diminta untuk membuka rekening selambatnya 14 hari setelah amendemen diteken. Rekening ini untuk menampung dana talangan itu, dan bisa digunakan sesuai kebutuhan pembebasan lahan,” jelas dia.

Herry melanjutkan, dana talangan ini nanti akan diganti oleh pemerintah pusat melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Adapun regulasi proses pengembalian masih disusun dan direncanakan terbit melalui peraturan presiden (perpres) dan peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Nanti dikembalikan ditambah dengan suku bunga Bank Indonesia,” ujar dia.

Badan usaha jalan tol diminta menalangi dana pembebasan lahan dikarenakan anggaran yang dialokasikan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar Rp 1,4 triliun sudah terserap pada Maret itu.

Di satu sisi, pemerintah berkewajiban membebaskan seluruh lahan jalan tol sebagaimana diatur dalam UU No 2/2012 tentang Pengadaan Lahan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Menurut Herry, badan usaha jalan tol tidak bisa menunggu dana pembebasan lahan tol yang baru dialokasikan dalam APBN Perubahan. Bila menunggu itu, penyelesaian proyek bakal molor dan harga tanah menjadi lebih tinggi.

Investor Daily

Read More

Pemerintah Mulai "Kelimpungan" Cari Dana Infrastruktur

Pemerintah mulai kelimpungan alias kebingungan mencari dana untuk pembangunan infastruktur yang sudah ditargetkan Presiden Joko Widodo hingga 2019 mendatang.

Salah satu sektor yang kekurangan dana untuk mewujudkan target Presiden Jokowi yakni sektor perkeretapian.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan hal tersebut.

"Targetnya cukup berat," ujar Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Hermanto Dwiatmoko, Jakarta, Selasa (10/5/2016).

Seperti tertera dalam Rancana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019, target pembangunan jalur KA mencapai 3.258 km pada lintas Sumatera, Lintas Selatan Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Total biaya yag dibutuhkan pemerintah untuk mewujudkan target pembangunan infrastruktur KA hingga 2019 mencapai Rp 233 Triliun.

Namun kebingungan muncul lantaran anggaran KA pada 2016 jauh dari estimasi kebutuhan.

Pada 2016 kebutuhan dana untuk pembangunan jalur KA mencapai Rp 39 triliun, namun anggaran yang disetujui APBN 2016 hanya Rp 12,9 triliun.

Menurut Hermanto, lantaran alokasi dana yang minim, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan sampai menawarkan sejumlah proyek kepada Jepang dan China.

Tawaran tersebut disampaikan langsung saat Jonan berkunjung ke kedua negara Asia Timur tersebut belum lama ini.

Pemerintah berharap Jepang atau China berminat membiayai proyek yang ditargetkan Presiden Jokowi tersebut.

Sejumlah proyek KA yang ditawarkan yakni proyek KA Trans Sumatera, Trans Sulawesi, dan revitalisasi jalur KA lintas utara Jawa.

Namun upaya itu belum membuahkan hasil.

Menurut Harmanto, Jepang dan China belum memberikan komitmen apapun meski salah satunya tertarik dengan proyek revitalisasi jalur KA Lintas Utara Jawa.

Melihat situasi tersebut, Kemenhub mulai realistis terhadap keterbatasan anggaran.

''Karena pagu anggaran dan sebagainya, (proyek infrastruktur KA) tidak bisa sepenuhnya selesai pada 2019," kata Hermanto.

Tidak hanya tiga proyek infrastruktur KA saja yang ditawarkan ke luar negeri.

Pemerintah juga menawarkan sembilan proyek infrastruktur kepada  pemerintah China dalam pertemuan dua delegasi negara dalam ‘The 2nd High Level Economic Dialogue RI-RRT’, di Jakarta, Senin (9/5/2016).

Kesembilan proyek tersebut adalah :

1. Jalan tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan Seksi I

2. Terowongan Balinka – Matur – Ngarai Sianok

3. Pengadaan material untuk pembangunan dan perawatan jembatan

4. Dam Multifungsi Pelosika

5. Dam Jenelata

6. Dam Rokan Hilir/Lompatan Harimau

7. Dam Multifungsi Jambo Aye

8. Dam Bonehulu

9. Pengadaan material rel kereta api.

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro juga sempat mengakui bahwa anggaran pemerintah terbatas untuk membiayai seluruh proyek infrastruktur.

Karenanya pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla akan memperbesar kesempatan bagi swasta untuk berperan dalam pembangunan proyek infrastruktur.

“Budget itu pasti ada limit, yang membuat kita tidak bisa mendorong semua proyek menggunakan budget pemerintah,” ucap Bambang di Jakarta, Rabu (27/4/2016).

Read More