Proyek Jalan Tol Batulicin-Banjarbaru Ditawarkan ke Swasta

Anggota Staf Khusus Gubernur Kalimantan Selatan, Rizal Akbar, mengatakan proyek Jalan Tol Batulicin-Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sepanjang 125 kilometer ditawarkan kepada swasta yang berminat menggarap. Dari jalan tol sepanjang itu, kata dia, PT Jhonlin Baratama telah membebaskan lahan sepanjang 90 kilometer.

Menurut dia, PT Jhonlin memang membeli tanah menyesuaikan rute jalan tol. Selain menebus tanah milik warga, kata Rizal, perseroan juga membeli tanah di sekitar bekas jalan salah satu perusahaan kayu. Rute jalan tol melewati Kota Batulicin-Kabupaten Hulu Sungai Selatan-Kabupaten Banjar-Kota Banjarbaru.

Proyek jalan tol dibuka, ujar dia, sebagai respons pemerintah daerah atas konsep pembangunan industri kawasan pesisir Kalimantan Selatan yang ditetapkan dalam master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) oleh pemerintah pusat. “Sisanya terkendala pembebasan lahan. Sebagian melintasi Pegunungan Meratus,” kata Rizal di kediaman Gubernur Kalimantan Selatan, Selasa, 10 Mei 2016.

Rizal menuturkan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor antusias merealisasikan proyek jalan tol pertama di wilayahnya itu. Namun Rizal enggan memastikan apakah PT Jhonlin Baratama satu-satunya kandidat terkuat untuk menggarap jalan tol. “Bisa saja ada pihak swasta lain yang berminat. Nilai investasinya belum tahu,” ujarnya.

Rizal tak menampik bahwa dia sempat bekerja di Jhonlin Baratama, salah satu perusahaan kakap pendulang batu bara di Kabupaten Tanah Bumbu.

Menurut Ketua Staf Khusus Gubernur Kalimantan Selatan, Noor Aidi, selain berambisi menggarap jalan tol, Gubernur Sahbirin Noor juga mengebut sejumlah proyek infrastruktur, seperti perluasan Bandara Syamsudin Noor, jembatan Batulicin-Kotabaru yang membelah Selat Laut, pembangunan pembangkit listrik, dan pembangunan jalur rel kereta api.

“Gubernur akan menghadap Presiden Joko Widodo membicarakan masalah ini. Konsepnya money follow program, uang harus bermanfaat bagi masyarakat luas,” tutur Noor Aidi.

Selain proyek fisik, Noor Aidi berujar, Kalimantan Selatan juga bakal menggencarkan sektor peternakan dan pertanian di tengah pelemahan harga komoditas batu bara dan sawit.

Tempo

Read More

Percepat Infrastruktur, Pemerintah Dorong Penerapan 2 Skema Kerjasama dengan Swasta

Pemerintah akan mendorong penerapan dua skema kerjasama dengan swasta dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur di 2016, setelah peraturan pendukung kedua skema tersebut terbit tahun ini.

Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hediyanto W. Husaini mengatakan, meski telah diakomodasi dalam dua perpres yang terbit tahun ini, kemudahan yang ditawarkan pemerintah tersebut belum sepenuhnya diterapkan.

Keduanya yakni pertama, investor swasta pemegang hak konsesi diberi kesempatan untuk menalangi pembebasan lahan dalan proyek infrastruktur agar proyek dapat secepatnya berjalan tanpa tertunda lambatnya ketersediaan dana APBN untuk pembebasan lahan.

Kebijakan ini tertuang dalam Perpres 30/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Kedua, swasta diberi kesempatan untuk membangun infrastruktur terlebih dahulu untuk kemudian dibayar oleh pemerintah dalam beberapa tahun. Hal ini didukung oleh Perpres 38/2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

“Ada beberapa investor yang sudah menawarkan diri untuk beberapa proyek di 2016 dengan skema kemudahan yang kita tawarkan. Ada beberapa kandidat [proyek] yang akan kita terapkan,” katanya kepada Bisnis,dikutip Rabu (30/12/2015).

PT Jasa Marga, misalnya, sudah menawarkan untuk menalangi pembebasan lahan untuk proyek-proyek tol yang tengah diprakarsai. Selain itu, PT Waskita Karya pun menurutnya telah menyampaikan komitmen untuk membayar tanah terlebih dahulu untuk ruas-ruas tol, khususnya di trans Jawa, yang telah diakuisisi.

Menurutnya, saat ini pemerintah tengah mengidentifikasi sejumlah ruas jalan nasional yang bisa dikerjakan dengan dana swasta melalui sistem PBAS atauPerformance Based Annuity Scheme. Pembayaran akan dilakukan secara berkala oleh pemerintah sesuai dengan kualitas atau kriteria yang ditentukan setelah infrastruktur terbangun.

“Tentunya kita memilih proyekexpresways yang mendukung kawasan strategis, misalnya Palembang—Tanjung Api-Api itu bisa saja ditangani dengan sistem PBAS,” katanya.

Untuk sistem PBAS, menurutnya pemerintah akan memberikan ruas jalan yang tanahnya telah bebas, sehingga swasta yang ingin membangun tidak lagi kesulitan oleh kendala ketersediaan lahan. Sistem PBAS juga menurutnya dapat diterapkan untuk dukungan konsturksi pemerintah di sejumlah ruas tol yang tengah dibangun.

Setelah didaftarkan sebagai proyek PBAS, proyek tersebut akan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk disetujui. Pemerintah juga akan memberikan penjaminan melalui PT Panjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) untuk meminimalisir resiko bagi swasta.

Hediyanto mengatakan, sebagai sebuah skema baru, dirinya belum dapat memastikan implementasinya akan berjalan mulus tahun depan. Meski demikian, pemerintah akan benar-benar selektif dalam memilih proyek dan calon investor.

“Kita akan mulai tawarkan tahun depan. Ada prosesnya dan tidak semua orang [investor] boleh mengerjakan itu,” katanya.

Bisnis.com

Read More