Ada proyek yang mandek sejak masa Orde Baru dan SBY, kini digulirkan.
Infrastruktur. Kata ini nyaris sudah jadi klise di setiap seminar
yang membahas apa masalah utama yang membelit perekonomian Indonesia
selama ini, dan laju pembangunannya seperti terus macet, tak bergerak.
Namun kini, di tengah perlambatan ekonomi di mana-mana, pemerintahan
Presiden Joko Widodo terus berupaya mendorong dan mendobrak pembangunan
proyek-proyek infrastruktur. Termasuk sejumlah di antaranya yang sudah
mangkrak bertahun-tahun, karena berbagai macam persoalan.
“Ada yang sudah mangkrak bertahun-tahun, sekarang harus jalan,” kata
Presiden saat bertemu sejumlah wartawan senior ekonomi di Istana Negara,
Senin kemarin, “Hambatannya kan cuma dua: perizinan dan pembebasan
lahan.”
Contohnya, baru-baru ini pemerintah secara resmi menggelar
acara penggenangan Waduk Jatigede di Sumedang, Jawa Barat, waduk
terbesar kedua di Indonesia. Pembangunan waduk yang sudah digagas sejak
1960-an ini akhirnya mulai beroperasi pada 31 Agustus 2015, setelah
melewati proses panjang dan berliku.
Groundbreaking proyek dengan total investasi sebesar Rp4
triliun ini sudah dihelat sejak masa SBY pada 2008 silam. Namun, begitu
luasnya wilayah penggenangan waduk yang mencapai 5.000 hektare, memicu
permasalahan di kalangan warga setempat, khususnya menyangkut masalah
ganti rugi.
Selain Waduk Jatigede, pada pertengahan tahun ini pemerintahan Jokowi
juga mengoperasikan tol terpanjang di Indonesia, yakni Tol
Cikopo-Palimanan (Cipali). Jalan tol sepanjang 116 km ini -- yang
pembangunannya menelan dana investasi Rp12,5 triliun -- akhirnya selesai
setelah hampir empat tahun mangkrak. Jalan yang menjadi bagian dari
proyek Tol Trans Jawa ini sebenarnya sudah menggelar groundbreaking pada 2011 lampau, Tapi, lagi-lagi terganjal persoalan pembebasan lahan.
Pada 28 Agustus baru lalu, Presiden Jokowi meresmikan
proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Batang, Jawa
Tengah. Proyek vital ini tertunda-tunda selama empat tahun, juga karena
masalah pembebasan lahan.
Selain mendobrak pelaksanaan tiga proyek yang sempat mangkrak, pada
tahun ini pemerintahan Jokowi-JK juga melanjutkan pembangunan sejumlah
proyek yang terhenti di tengah jalan.
Pada Oktober 2014, Presiden Jokowi yang baru dilantik langsung
memutuskan untuk melanjutkan pembangunan jalan tol Bekasi - Cawang -
Kampung Melayu (Becakayu), yang mandek setelah krisis moneter 1998.
Jalan tol yang menghubungkan Bekasi dan Jakarta ini menelan dana
investasi sebesar Rp7,2 triliun, dan sampai Agustus proses konstruksinya
sudah mencapai 4,2 persen.
Pemerintah juga memutuskan mengambil alih kepemilikan dua ruas jalan
tol Trans Jawa yang mangkrak, yang sebelumnya dimiliki investor asing.
Pemerintah menyerahkan kepemilikan ruas tol Solo - Ngawi - Kertosono
dari tangan PT Thiess Contractors Indonesia (TCI) ke dua Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), yakni PT Jasa Marga Tbk (JSMR), dan PT Waskita
karya Tbk (WSKT).
Di tangan TCI, selama 2011-14 pembanguan ruas tol itu nyaris tanpa
perkembangan. Setelah diambil alih, pembangunannya mulai
bergerak. Berdasarkan data yang dikompilasi analis Bareksa
sampai Agustus 2015, sekitar 98 persen lahan di ruas tol Solo - Ngawi
sudah berhasil dibebaskan dan pembangunan fisik tol sudah mencapai 15,2
persen. Sementara untuk ruas Ngawi - Kertosono pembebasan lahan terus
meluas hingga mencapai 67 persen.
Tabel: Daftar Proyek Berjalan 2015
Sumber: Riset Bareksa
Untuk
menggulirkan pembangunan proyek-proyek infrastruktur ini, pemerintahan
Jokowi-JK mematok anggaran infrastruktur dengan nilai yang jauh lebih
besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dalam pagu anggaran 2015,
anggaran infrastruktur mencapai Rp281 triliun, naik 50 persen dibanding
tahun sebelumnya yang Rp177,9 triliun.
Grafik: Pertumbuhan Anggaran infrastruktur
Sumber: Bareksa |
Selain
itu, pemerintah juga meluncurkan sejumlah inisiatif untuk menggunting
regulasi berbelit dan mempermudah dunia usaha berinvestasi. Ini mulai
dari perubahaan UU Pengadaan Lahan sampai dengan meluncurkan Pelayanan
Terpadu Satu pintu (PTSP) di Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM).
"Langkah-langkah itu sudah ada di jalan yang tepat," demikian dinyatakan
Christine Lagarde, Managing Director IMF, mengapresiasi langkah
pemerintah menggenjot proyek-proyek infrastruktur itu.
bareksa.com
0 komentar:
Posting Komentar