Hadapi MEA, Pemerintah Diminta Pertegas Sertifikasi Tenaga Kerja

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Edy Suandi Hamid mengatakan kepemilikan sertifikasi harus dipertegas dalam lalu lintas tenaga kerja antarnegara ASEAN.

"Di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) memungkinkan kebebasan lalu lintas tenaga kerja antarnegara ASEAN, tetapi kepemilikan sertifikasinya harus diperjelas," kata Edy pada diskusi "Refleksi Akhir Tahun Pemerintahan Jokowi dan kontribusi KAHMI untuk Negeri" di Kampus Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Senin (2/1/2017).

Menurut Edy, dalam konteks pemberlakuan MEA seluruh negara anggota ASEAN telah menyepakati konsep aliran bebas tenaga kerja terampil (free flow of skilled labor) selain aliran bebas jasa (free flow of services) dan aliran bebas barang (free flow goods).

Adapun tenaga terampil yang disepakati negara-negara ASEAN sesuai "Mutual Recognition Arrangement (MRA)" ada delapan profesi yakni insinyur, perawat, arsitek, tenaga survei, dokter gigi, akuntan, jasa wisata, dan dokter.

"Tidak serta merta dapat keluar masuk, mereka harus tersertifikasi betul," kata mantan rektor UII itu.

Oleh sebab itu, menurut dia, apabila tenaga kerja asing yang telah keluar masuk di Indonesia saat ini banyak di antaranya adalah tenaga kasar maka hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip kesepakatan dalam pemberlakuan MEA.

"Apabila yang tersebar di media sosial (medsos) benar maka tidak sesuai. Apalagi di Indonesia sendiri masih banyak pengangguran," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, mantan Ketua Mahmakah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan 21.000 orang tenaga kerja kasar yang dikabarkan masuk Indonesia bisa jadi merupakan tenaga kerja ilegal.

Jika demikian, menurut dia, sebetulnya jumlah itu lebih sedikit dibandingkan tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal yang tersebar di Arab Saudi dan Malaysia yang jumlahnya justru mencapai jutaan orang.

"Kalau tenaga asing itu ilegal maka tidak membahayakan, karena tinggal ditindak secara hukum dan dideportasi," kata dia.

Pasar Lebih Banyak Menyerap Tenaga Kerja Berpendidikan Rendah

Pemerintah menyatakan siap untuk meningkatkan kualitas pendidikan para tenaga kerja Indonesia, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Pemerintah akan meningkatkan kualitas pendidikan pekerja Indonesia," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto saat dihubungi di Jakarta, Senin (2/1/2016).

Menurut dia, peningkatan kualitas pendidikan tenaga kerja di Indonesia berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan rakyat. Karena itu, pemerintah menyatakan siap meningkatkan kualitas pendidikan pekerja Indonesia.

Ia mengatakan, saat ini, pasar tenaga kerja cenderung lebih banyak menyerap pekerja yang berpendidikan rendah, dibanding pekerja yang berpendidikan lebih tinggi.

Implikasinya, kata dia, tergambar pada kurang membaiknya tingkat kesejahteraan rakyat. Hal itu terlihat dari data BPS yang mencatat, pekerja berpendidikan tidak/belum tamat yang terserap pasar sebanyak 97,20 persen laki-laki dan 98,10 persen perempuan.

Pekerja berpendidikan SD yang terserap adalah 96,75 persen laki-laki dan 97,19 persen perempuan.

Sementara itu, pekerja berpendidikan SMP yang terserap sebanyak 93,95 persen laki-laki dan 93,43 persen perempuan. Pekerja berpendidikan SMA sebanyak 89,86 persen laki-laki dan 86,69 persen perempuan yang terserap pasar.

Pekerja berpendidikan Diploma I-III yang terserap 92,82 persen laki-laki dan 92,13 persen perempuan. Dan akhirnya, pekerja berpendidikan D-IV/Universitas yang terserap pasar sebanyak 94,16 persen laki-laki dan 92,91 persen perempuan.

Lebih jauh, katanya, tenaga kerja laki-laki yang tidak atau belum pernah sekolah, lebih banyak terserap di pasar tenaga kerja. Yaitu, sebanyak 98,33 persen pekerja laki-laki yang tidak/belum pernah sekolah, telah terserap oleh pasar. Dan hanya 1,67 persen yang tidak bekerja atau pengangguran. Di sisi lain, tenaga kerja perempuan yang tidak/belum pernah sekolah yang terserap pasar sebanyak 99,07 persen, dan hanya 0,93 persen lainnya menganggur.

Lebih jauh, kata dia, untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau SMA ke atas, persentase pekerja perempuan lebih rendah dibanding pekerja laki-laki. Contohnya, dari angkatan kerja laki-laki yang telah menamatkan Diploma IV (D-IV) atau Universitas, sebanyak 94,16 persen bekerja, sementara dari angkatan kerja perempuan yang telah menamatkan pendidikan D-IV/Universitas dan berstatus sebagai pekerja sebesar 92,91 persen.

"Data-data ini mengindikasikan ketidakselarasan profil lulusan perguruan tinggi di Indonesia dengan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pasar tenaga kerja," papar Kecuk, panggilan akrab Suhariyanto.

Ia menjelaskan, pendidikan yang rendah turut berkontribusi menyebabkan diskriminasi dalam pekerjaan. Sebab rendahnya pendidikan dan keterampilan, menjadikan perempuan mengalami kesulitan mencari pekerjaan untuk menghidupi diri dan keluarganya.

warta10.com

Read More

Apa yang Tersisa dari Bangsa ini?

Seorang menteri hanya geleng-geleng kepala. Ia tak habis pikir bagaimana bisa besi baja termasuk benda yang diselundupkan ke Indonesia. Besi baja pasti berat dan ada yang lebar, ada pula yang panjang.

Bayangan kita tentang penyelundupan adalah benda-benda relatif kecil dan relatif ringan, seperti narkoba, ponsel, dan barang elektronik lainnya. Hilang akal kita jika besi baja saja bisa diselundupkan, apalagi yang lain-lainnya.

Intinya, bangsa ini benar-benar sudah tak waras. Kejahatan yang masif, sistematis, dan terstruktur ini tak mungkin hanya masalah pejabat di pelabuhan dan di bea cukai. Ini pasti melibatkan semuanya, termasuk polisi dan tentara.

Pembicaraan itu berawal dari kondisi BUMN baja yang kini kembali dalam fase yang tak menggembirakan. Padahal, BUMN ini sudah bermitra dengan perusahaan baja besar dari luar negeri. Perusahaan itu menjadi sulit berkembang akibat pasar yang dirusak oleh penyelundupan. Tentu, penyelundupan hanya satu faktor, masih banyak faktor lain yang bersifat internal.

Kerusakan negeri ini masuk di segala lini, utamanya adalah karena faktor korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pembangunan ekonomi, hukum, politik, dan pendidikan selalu terbentur pada tiga poin itu. Pemilu atau pilkada yang diadakan lima tahun sekali menjadi katarsis yang semu.

Upaya penyucian, pembaruan, dan pembangun harapan baru sebetulnya sia-sia belaka. Semua janji saat kampanye tak mungkin bisa dipenuhi. Sistem kepartaian dan sistem politik yang kita bangun sangat mengandalkan kekuatan uang.

Di tengah ketimpangan ekonomi yang dahsyat, maka hal itu hanya menciptakan ketergantungan pada beberapa gelintir orang. Hal itu pada akhirnya menuntut dikembalikan melalui kebijakan yang bersifat koruptif dan kolutif. Akibatnya, tujuan politik untuk membangun kesejahteraan, keadilan, dan pemerataan menjadi punah.

Sudah menjadi watak sebuah kejahatan, apalagi jika dilakukan pemimpinnya, maka akan dengan cepat menjadi teladan. Tak hanya mendekonstruksi birokrasi dan partai yang bersentuhan langsung, tapi menjalar ke seluruh elemen sosial. Karena itu, negeri ini sebenarnya berjalan tanpa cetak biru. Semua alamiah saja. Jika pun tak runtuh, ini karena alam negeri ini demikian kaya.

Habis minyak ada kayu, habis kayu ada batu bara, habis batu bara ada gas, habis gas ada minyak goreng, lalu kita tak tahu setelah itu apa. Yang diupayakan adalah pariwisata, yang ini pun karena alam kita yang indah tiada tara.

Seorang duta besar bercerita bahwa dirinya ditugasi pemerintah untuk berjualan. Lalu, ia menggali data perdagangan. Hasilnya adalah perdagangan sumber daya alam belaka. Paling banter, ia berpromosi pariwisata. Barang industri lebih banyak kerajinan masyarakat, yang nilainya relatif kecil. Tak ada barang industri besar yang bisa dijual.

Tak heran jika perjalanan negeri ini secara kualitatif hanya sedikit bergerak. Karena itu, di akhir obrolan selalu berujung pada kegetiran. Tak jarang, kemudian mulai bicara ngelantur, seperti menghitung hari kapan Papua lepas, kapan Aceh lepas, kapan Manado lepas, kapan Bali lepas, kapan Maluku lepas. Jleb!

Kita pun mulai takut, walaupun untuk Indonesia terbalkanisasi tak juga mudah. Namun, menakut-nakuti bahwa itu karena intervensi asing, sebetulnya relatif ilusif. Faktor terbesar dan terpenting adalah dari dalam negeri, utamanya dari pemerintah pusat, bukan faktor asing atau faktor daerah. Faktor internal itu adalah masalah kesejahteraan, pemerataan, dan keadilan.

Ada dua institusi yang sangat penting untuk negeri yang berpenduduk besar dan berwilayah luas. Dua lembaga itu adalah lembaga militer (TNI) dan intelijen. Di negeri demokratis, dua lembaga ini hampir-hampir tak terpengaruh dinamika politik. Sedangkan, lembaga lainnya sangat dekat dengan dinamika politik.

Seiring pergantian pemerintahan, maka akan berganti pejabat, yang berasal atau ditunjuk oleh partai pemenang. Sedangkan, watak partai paling ekstrem adalah berpecah belah dan mengejar kepentingan partainya. Desain ini untuk membangun kompetisi, pergiliran, dan pengawasan, serta keseimbangan.

Adapun lembaga intelijen dan militer justru harus relatif steril, dan sejak dini, aparatusnya didoktrin sebagai pemersatu dan penjaga kepentingan nasional. Loyalitasnya hanya pada konstitusi dan ideologi negara. Karena itu, dua institusi ini adalah tumpuan harapan, yang berarti pula jika negeri ini kacau maka mereka pula yang paling bertanggung jawab.

Namun, kita menyaksikan bahwa para pemimpinnya sering ikut bermain politik pragmatis, terjebak pada perilaku koruptif, dan menjadi alat para pemodal bahkan dibina kepentingan asing. Bagi wartawan, bukan hal sulit untuk mendapatkan pergunjingan semacam itu.

Saat Uni Soviet runtuh, Putin sedang bertugas sebagai intel di Berlin Timur. Ketika negeri itu berubah menjadi Rusia, ia pulang dan bergabung dengan pemerintahan baru. Diam-diam, ia menghimpun intel-intel yang seide untuk membangun kekuatan politik. Ia pun mendirikan partai dan memenangkan pemilu. Putin dengan cepat mengembalikan marwah Rusia dan lepas dari boneka asing.

Kekuatan Cina adalah di tentara rakyat, demikian pula dengan Amerika Serikat yang memiliki intelijen dan militer yang kuat. Contoh kecil, Nixon jatuh akibat keterlibatan petinggi intelijen yang memandu wartawan The Washington Post dalam menginvestigasi kasus Watergate.

Sehatnya intelijen dan militer bukan untuk mengendalikan dan melakukan intervensi proses dan sistem demokrasi, tapi untuk menjadi pendulum agar bandul sejarah bergerak menanjak. Kita menunggu para idealis di militer dan intelijen untuk bergerak dan tak diam berpangku tangan.

Sumber : KOLOM republika

Read More

Proyek Tol Trans Jawa Akan Menggunakan Dana Pensiun

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah berencana menggunakan dana pensiun untuk membiayai proyek jalan tol Trans Jawa. Hal ini demi mendorong pembiayaan infrastruktur tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sehingga ke depan, proyek infrastruktur tidak lagi menggunakan anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L). Pemerintah juga tidak akan lagi menginjeksikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada perusahaan pelat merah.

"Kita akan fokus bagaimana mendorong infrastruktur pembiayaan non APBN. Jadi tidak lagi menggunakan belanja di K/L, tidak lagi menggunakan PMN," katanya ddi Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (21/10/2016).

Pemerintah sendiri menargetkan tol Trans Jawa dapat terkoneksi dari Jakarta ke Surabaya pada 2018. Untuk mewujudkannya, BUMN yang mendapatkan tugas untuk membangun proyek tersebut tentu membutuhkan modal tambahan.

Masalahnya, kata mantan Wamenkeu ini, perusahaan pelat merah tersebut kekurangan ekuitas untuk menarik pinjaman di bank. Oleh karena itu, mau tidak mau, pemerintah harus mencari akal agar target yang telah ditetapkan tidak molor.

"Maka kalau kita lihat saat ini atau sedang dan akan dikerjakan, dan sudah diserahkan ke BUMN baik itu Wika, Jasa Marga, atau Hutama Karya, untuk pembangunannya membutuhkan tambahan modal. Kalau mereka mampu untuk investasi, loan itu banyak tersedia di bank. Masalahnya adalah mereka kekurangan ekuitas," imbuh dia.

Bambang menyatakan, pemerintah telah memutuskan bahwa ekuitas yang dibutuhkan tersebut akan disediakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, PT Taspen (Persero), dan PT Sarana Multi Infrastruktur. Menurut Bambang, ini adalah pertama kalinya proyek infrastruktur menggunakan dana pensiun.

Pasalnya selama ini, dana-dana pensiun, baik dalam dan luar negeri hanya idle (nganggur) di bank dan diletakkan sebagai deposito atau surat utang negara (SUN). Padahal, dana jangka panjang ini sangat ideal untuk pembiayaan proyek jangka panjang seperti infrastruktur.

"Ini pertama kali kita mendorong dana pensiun masuk langsung ke dalam kepemilikan proyek infrastruktur atau sektor riil. Jadi mereka tidak lagi mengandalkan return dari menaruh deposito di bank atau beli SUN. Jadi mereka masuk proyek riil," terangnya.

Dengan skema ini, tambah mantan Menkeu ini, diharapkan financial closing dapat terjadi pada November atau Desember 2016. "Sehingga 2017, mereka sudah bisa membangun semua ruas, dengan target akhir 2018 Jakarta-Surabaya sudah terkoneksi dengan jalan tol," tandasnya.

Sindonews

Read More

2 Tahun Jokowi-JK: Infrastruktur terbentur-bentur

2 TAHUN JOKOWI-JK

Dua tahun sudah Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) memerintah negeri ini. Selama kurun waktu itu, salah satu fokus pemerintah membangun infrastruktur sebagai pengungkit utama produktivitas dan daya saing nasional.

Untuk mendukung fokus itu, pemerintah memilih proyek infrastruktur bertema konektivitas dan  proyek infrastruktur yang mendorong kemandirian air dan pangan. Untuk proyek konektivitas misalnya, pemerintah mengembangkan sistem transportasi umum terintegrasi dan meningkatkan kapasitas jalan, pelebaran jalan serta pembangunan jalan tol.

Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, setidaknya pemerintah merancang 52 proyek pembangunan jalan tol. Antara lain proyek jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan di Jawa Barat sepanjang 56 kilometer (km), jalan tol Pejagan-Pemalang sepanjang 58 km.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, dalam dua tahun pertama pemerintahan, Jokowi-JK menuntaskan pembangunan beberapa ruas tol antara lain ruas jalan tol Cikopo-Palimanan sepanjang 116,7 km dan ruas tol Pejagan-Pemalang seksi I dan II sepanjang 20 km yang pembangunannya sempat mangkrak sejak tahun 1996.

Selain itu, pembangunan beberapa ruas tol seperti ruas tol Pemalang-Batang, ruas Batang-Semarang, dan Balikpapan-Samarinda juga dimulai. "Harapannya, dalam lima tahun, panjang jalan tol bisa bertambah 1.060 km," ujar Basuki.

Di bidang penyediaan air dan pangan,  salah satu fokus pemerintah adalah membangun 65 waduk dalam lima tahun. Hingga tahun lalu, proyek pembangunan merealisasikan proyek pembangunan 29 waduk dan bertambah menjadi  32 waduk. Salah satu waduk yang kini telah terealisasi adalah Waduk Jatigede di Jawa Barat.

Lahan masih menghambat

Meski begitu, hingga kini, pemerintah masih kerap menemukan ganjalan dalam membangun infrastruktur. Menurut Basuki, salah satu kendala terbesar dalam pembangunan infrastruktur adalah masalah lahan. Basuki bilang, pemerintah kerap kesulitan mendapat lahan yang luas untuk membangun infrastruktur. Untuk proyek waduk atau sarana irigasi misalnya, pemerintah sulit mendapat lahan lebih dari 3.000 hektare (ha) dalam satu hamparan.

Direktur Sumber Daya Air Kementerian PU-Pera Imam Santosa menambahkan, masalah aturan dan birokrasi juga kerap menghambat pelaksanaan proyek infrastruktur. Untuk mengatasinya, kini pemerintah terus memperbaiki birokrasi dan aturan terkait pelaksanaan proyek infrastruktur.

Berbagai aturan juga telah dirilis demi mempercepat pelaksanaan proyek infrastruktur. Antara lain Peraturan Presiden No 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Sumantri Brodjonegoro mengakui, pembangunan infrastruktur pemerintah masih perlu perbaikan, khususnya menyangkut peningkatan peran swasta dan masalah perizinan. "Ini yang akan diperbaiki ke depan," ujarnya.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyatakan, pemerintahan Jokowi-JK memang bekerja cepat, namun masih kurang tepat dalam mematuhi tahapan. Alhasil, kini banyak proyek yang sudah diresmikan awal proyeknya (groundbreaking), tapi pembangunannya belum bisa dimulai. "Jadi slogannya jangan hanya kerja cepat, tetapi juga kerja tepat," ujarnya.

Pengamat ekonomi Universitas Indonesia Berly Martawardaya juga menyatakan, ketersediaan lahan masih jadi kendala utama. Makanya, "Masalah lahan harus menjadi prioritas untuk dituntaskan agar pembangunan infrastruktur bisa lebih efisien," jelasnya.

Kontan.co.id

Read More

Defisit Akan Dikerek Lagi Lebih dari 2,5% PDB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal akan mengerek lagi outlook defisit anggaran tahun ini setelah sebelumnya menaikkan hingga 2,5% dari produk domestik bruto.

Dalam rapat kerja dengan komisi XI DPR, Kamis (16/9/2016) malam, pihaknya mengaku masih ada potensi shortfall – selisih antara realisasi dan target – beberapa pos penerimaan negara setelah monitoring terus dilakukan.

“Kami akan sampaikan ke Presiden dan akan sidang kabinet besok untuk salah satunya juga adalah usulan bahwa 2016 ini kami akan usulkan ada sedikit pelebaran defisit dengan tetap tidak melebihi 3% seperti diamanatkan Undang-Undang Keuangan Negara,” jelasnya.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi yang disampaikan pihak Kementerian Keuangan kepada publik terkait posisi keuangan negara saat ini. Keterangan resmi yang dijanjikan akan terus di-update tiap bulannya berhenti hingga bulan lalu.

Dari data Kemenkeu, hingga minggu pertama Agustus 2016, realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp775,2 triliun atau sebesar 43,4% dari target APBNP 2016 Rp1.786,2 triliun. Realisasi belanja negara mencapai Rp1.037,6 triliun atau 49,8% dari pagu APBNP 2016 senilai Rp2.082,9 triliun. Akibatnya, pergerakan defisit sudah mencapai Rp262,5 triliun atau 2,08% terhadap PDB.

Seperti diketahui, sebelumnya, Otoritas Fiskal mengestimasi shortfall penerimaan perpajakan tahun ini sekitar Rp219 triliun. Dengan pemangkasan dan penghematan belanja hingga Rp137,6 triliun, outlook defisit anggaran dikerek dari 2,35% menjadi 2,5% terhadap PDB.

Dengan batasan defisit pemerintah daerah 0,3 terhadap PDB – seperti yang diatur dalam PMK No. 153 /PMK.07 /2015 – defisit pemerintah pusat memang masih bisa dikerek maksimal hingga 2,7 terhadap PDB.

Bisnis.com

Read More

11 Pasal UU Tax Amnesty Akan Digugat Ke MK

Ketua Yayasan Satu Keadilan Sugeng Teguh Santoso mengatakan telah menyiapkan 11 pasal yang akan digugat untuk diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), yakni Pasal 1 ayat 1 dan 7, pasal 3 ayat (1), (3) dan (5), pasal 4, pasal 11 ayat (2) dan (3), pasal 19, pasal 21, pasal 22, dan pasal 23.

"Kami gugat 11 pasal. Sebetulnya kalau pasal 1 ayat (1) dibatalkan, seluruh jiwa dari UU itu batal semuanya," ujarnya dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (10/7/2016).

Gugatan tersebut akan dilayangkan oleh Yayasan Satu Keadilan (YSK) bersama Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) selambat-lambatnya 30 hari setelah UU tersebut disahkan DPR, yakni 29 Juli 2016.

Mengingat setelah 30 hari UU Tax Amnesty disetujui bersama oleh DPR, tanpa atau dengan tanda tangan presiden, UU tersebut telah sah menjadi UU dan wajib diterapkan.

Sugeng juga menyoroti Pasal 22 di dalam UU Tax Amnesty. Di situ diatur impunitas atau kebal hukum terhadap pejabat yang berwenang melaksanakan pengampunan pajak.

Dia menduga pasal tersebut dicantumkan karena khawatir kebijakan ini dipermasalahkan melalui jalur hukum oleh rezim selanjutnya. Padahal dengan mencantumkan pasal itu berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan oleh rezim yang berkuasa saat ini.

21 Alasan Undang-Undang Tax Amnesty Bakal Digugat

Sugeng mengatakan pihaknya memiliki 21 alasan untuk menggugat Undang-undang yang baru disahkan pada 28 Juli 2016 tersebut. Menurut dia, Undang-undang Tax Amnesty patut digugat lantaran:

1. Merupakan praktek legal pencucian uang.

2. Merupakan karpet merah bagi pengemplang pajak.

3. Merupakan prioritas terhadap penjahat kerah putih.

4. Memberikan diskon habis-habisan terhadap pengemplang pajak.

5. Menggagalkan program whistleblower.

6. Menabrak prinsip keterbukaan informasi.

7. Dimanfaatkan oleh penjahat perpajakan.

8. Tidak akan efektif seperti pengampunan pajak yang berlaku pada 1964 dan 1986.

9. Menghilangkan potensi penerimaan negara.

10. Merupakan penghianatan terhadap warga miskin.

11. Mengajarkan rakyat untuk tidak taat pajak.

12. Memarjinalkan pembayar pajak yang taat.

13. Pajak bersifat memaksa.

14. Aneh bin ajaib karena hanya berlaku satu tahun.

15. Pengesahan UU Tax Amnesty memposisikan Presiden dan DPR sebagai pelanggar konstitusi.

16. Menabrak prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

17. Mengintervensi San menghancurkan proses penegakan hukum.

18. Cermin kelemahan pemerintah terhadap pengemplang pajak.

19. Melumpuhkan institusi penegak hukum.

20. Diduga sebagai pesanan pengemplang pajak karena memberikan hak eksklusif bagi pengemplang pajak.

21. Membuat proses hukum pajak yang berjalan menjadi tertunda.

Bisnis.com
Tempo.co

Read More

Proyek Tol Pekanbaru Disiapkan Tampung Dana Repatriasi

“Jadi repatriasi dengan pinjaman Cina ini sangat positif karena akan menambah opsi pendanaan kami.”

PT Hutama Karya (Persero) selaku kontraktor proyek Trans Sumatera menyiapkan ruas tol Pekanbaru–Dumai agar dapat dibiayai dari dana repatriasi yang masuk ke dalam negeri pasca pemberlakuan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Hal ini juga merespons keinginan pemerintah yang menginginkan agar dana program pengampunan pajak yang masuk ke dalam negeri itu disalurkan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur.

Sekretaris Perusahaan HK Sigit Roesanto mengatakan, pembiayaan ruas Pekanbaru-Dumai juga menggunakan pinjaman dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) atau bank infrastruktur Cina. Alasannya, Penyertaan Modal Negara (PMN) saat ini belum mencukupi untuk membangun seluruh ruas Trans Sumatera. Apalagi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menolak tambahan PMN untuk Hutama Karya sebesar Rp 3 triliun.

“Jadi repatriasi dengan pinjaman Cina ini sangat positif karena akan menambah opsi pendanaan kami,” kata Sigit kepada Katadata, Jumat (1/7).

Sigit mengatakan, nantinya opsi pembiayaan ini akan dikaji lebih jauh oleh Kementerian Keuangan. Yang pasti, dia menyambut baik banyaknya opsi pembiayaan tol Trans Sumatera ini lantaran ini merupakan proyek strategis namun memiliki kendala pembiayaan. “Kami dalam tahap menyiapkan proposal (pendanaan),” katanya. Sebagaimana diketahui Hutama Karya sedang mengajukan Utang ke Bank Cina untuk pendanaan Tol Sumatera tersebut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, dana hasil repatriasi tax amnesty akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Dalam lima tahun masa jabatannya, anggaran untuk membangun infrastruktur mencapai Rp 4.900 triliun, sedangkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hanya bisa menutup sebesar Rp 1.500 triliun. Karena itu, investasi melalui dana repatriasi ini sangat dibutuhkan.

Jokowi mengklaim, dalam 1,5 tahun usia pemerintahannya, sudah banyak proyek mangkrak yang mengalami banyak kemajuan. Begitu juga dengan proyek yang baru dibangun. "Dulu banyak yang meragukan bahwa ini hanya diomongkan. Tetapi setelah 1,5 tahun ini bahwa realisasi itu ada. Orang baru yakin kita serius. Mungkin pahit di depan, tapi saya meyakini ini akan sangat bermanfaat 4-5 tahun ke depan apabila semua selesai," katanya. Karena memang faktanya Tol Trans Sumatera Gagal Digunakan untuk Mudik, hanya sebagian kecil saja yang baru dapat digunakan.

Di sisi lain, Jokowi menginstruksikan penyiapan instrumen investasi untuk menampung dana repatriasi. Proyek Pelabuhan Kuala Tanjung, Makassar, New Port, Tanjung Priok, pelabuhan-pelabuhan kecil, sedang, dan besar di Sorong, merupakan contoh-contoh investasi yang bisa dimasuki dana repatriasi tersebut. Begitu pula dengan investasi di pembangkit listrik.

Sedangkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) Basuki Hadimuljono mengatakan, beberapa proyek infrastruktur yang disiapkan untuk menampung dana repatriasi adalah jalan tol, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan bendungan untuk keperluan pembangkit listrik. Salah satu proyek tol yang bisa ditawarkan untuk menampung dana repatriasi adalah Trans Sumatera.

Agar para pemilik dana tertarik untuk menaruh uangnya di proyek tersebut, pemerintah sedang mempersiapkan skema yang tepat. Kementerian PUPR masih membicarakan hal ini dengan Kementerian keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Katadata

Read More

Menanti Euforia Ekonomi Infrastruktur ala Jokowi

Sudah lebih  dari  setahun,  kita mempunyai pemerintahan baru. Tapi, rasa-rasanya, kita masih susah untuk bilang bahwa ekonomi kita sudah bergerak cepat. Semuanya terasa lamban, jauh dari jargon ketika Joko Widodo dan Jusuf Kalla berkampanye untuk menjadi presiden dan wakil presiden.   

Rasanya fair bagi kita  untuk menuntut perubahan yang hingar-bingar dan revolusioner di banyak sektor. Mengingat, Presiden Jokowi dan Wapres Kalla memiliki dukungan yang mutlak dari rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan.

Hanya  perubahan nyata memang belum banyak kita rasakan. Misalnya, masalah pangan masih jadi problema dilematis sekaligus simalakamis. Keinginan menurunkan harga daging, bawang merah, hingga gula dengan kebijakan impor tak mampu memangkas harga. Harga masih bertengger di atas. Hanya pemburu rente yang bisa  menikmati pembebasan impor pangan.

Upaya pemerintah menggenjot proyek infrastruktur juga tak semudah membalik tangan. Selain lahan, ketidaksiapan anggaran juga menjadi masalah. Pekan-pekan ini, kita disuguhi kenyataan bahwa alokasi anggaran untuk menggerakkan ekonomi sangat terbatas.

Pembahasan revisi anggaran 2016 menjadi bukti minimnya ruang gerak pemerintah untuk bisa mengungkit ekonomi. Target penerimaan negara Rp 1.786,2 triliun masih rentan bisa terpenuhi, mengingat tumpuan anggaran  ada di tax amnesty dan kenaikan asumsi minyak mentah Indonesia dari US$ 35 menjadi US$ 40 per barel.

Target penerimaan tax amnesty Rp 165 triliun rasanya sulit 100% terpenuhi. Data yang dimiliki pemerintah tak pernah terungkap jelas sumber dan besaran dana-dana yang  dimiliki para wajib pajak yang selama ini tersimpan di luar negeri.

Pun begitu dengan harapan kenaikan harga minyak, belum memiliki fundamental yang kokoh untuk bisa  berharap bisa menyumbang penerimaan negara sebesar Rp 52,3 triliun. Ini artinya, target belanja negara  Rp 2.082,9 triliun masih menyimpan masalah dilematis.

Dus, bila dua target tersebut  yang meleset  anggaran negara berpotensi jebol Rp 217 triliun. Padahal, dana itulah yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan proyek infrastruktur. Makanya, banyak analis maupun ekonom minta pemerintah realistis menetapkan target, berani memangkas anggaran untuk pos-pos yang wah dan seret pencairan. 

Mengalihkan ke pos produktif lebih utama, termasuk untuk mendongkrak daya beli warga.

--------++-------

Harus lebih realistis! Itulah saran para ekonom dan analis atas postur anggaran perubahan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2016 yang pekan-pekan ini tengah dikebut pembahasannya di Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) .  

Banyak sekali pos-pos yang tak menapak kaki, meski sudah disepakati oleh parlemen dan pemerintah.  Catatan saya, setidaknya, ada lima pos yang masih meninggalkan tanda tanya besar. Mulai dari asumsi makro ekonomi,  penerimaan negara, belanja negara, subsidi, hingga penyertaan modal negara alias PMN bagi perusahaan milik pemerintah. Pos-pos yang saling bertautan satu dengan yang lain itu menunjukkan ketidakpastian yang besar.

Semisal, target pemerintah bisa mengeduk penerimaan negara tahun ini sebesar  Rp 1.786,2 triliun. Meski angka ini  turun  Rp 35,8 triliun dari APBN 2016 Rp 1.822,5 triliun,  namun jumlah itu naik sekitar Rp 51,7 triliun dari usulan awal RAPBNP 2016 yang diajukan pemerintah yang segede Rp 1.734,5 triliun.

Tantangan dapat menggaruk penerimaan segede itu tahun ini tak mudah. Berharap dari pajak masih sulit, di tengah ekonomi yang masih lesu darah. Analis dan ekonom banyak yang tak yakin target pajak tahun ini yang direvisi menjadi  Rp 1.527,1 triliun bisa tercapai. Proyeksi para ekonom maupun analis, paling banter tercapai sekitar 70%. Lantaran ekonomi global masih jauh dari kata sembuh. Alhasil, efeknya bakal mempengaruhi ekspor, dan ujungnya ruang gerak bisnis juga kian terbatas. Kalau sudah begitu, target penerimaan pajak penghasilan hingga pajak pertambahan nilai bisa meleset dari target.

Itulah sebabnya, pemerintah ngotot perburuan pendapatan dari pajak bisa ditutup dengan pengampunan pajak atau tax amnesty.  Lagi-lagi, ini tak mudah. Apalagi targetnya terbilang jumbo Rp 165 triliun. Kini, pemerintah tengah berupaya memotong-motong anggaran pengeluaran, seperti subsidi dan belanja negara.

Meski DPR menolak usulan pencabutan subsidi bagi pelanggan listrik 900 VA, pemerintah tetap bersikeras memangkas dana subsidi listrik. Sebab, alokasi subsidi untuk pos ini lumayan gede Rp 57 triliun untuk 18 juta pelanggan listrik yang disebut-sebut pemerintah tak layak menerima subsidi. Pun alokasi subsidi untuk pupuk, rencananya juga dipangkas.

Usulan tersebut harus dilakukan lantaran pemerintah butuh dana untuk menyokong  belanja negara  yang disepakati Rp 2.082 triliun. Pemerintah membutuhkan tambahan dana untuk mendongkrak ekonomi yang ditargetkan tumbuh 5,2%. Upaya pemerintah mendongkrak ekonomi dengan kembali mengusulkan suntikan modal, sejauh ini tak 100% disetujui DPR. 

Lebih celaka lagi, celengan semar yang diharapkan bisa mendongkrak ekonomi sulit terisi. Selain penerimaan pajak yang sulit, pemotongan dana subsidi yang masih ditentang DPR hingga tambahan dana dari naiknya patokan harga minyak dari hanya US$ 35 ke US$ 40 ke barel. Semunya pos-pos untuk mengisi celengan semar masih rawan meleset.

Seperti mengelola bisnis, realisasi bisa dan boleh saja meleset dari target. Itu yang wajar. Hanya kredibilitas jadi taruhan. Pemerintah bisa dicap gagal membaca dan merumuskan gerak ekonomi kita ke depan. Kalau sudah begitu, kepercayaan menjadi taruhan. Untuk itu, pemerintah perlu dan harus berani membuat terobosan,  memangkas dana yang selama lebih sering ngendon di bank, termasuk  mengkaji ulang alokasi anggaran yang dipatok prosentase, sesuai undang-undang tentang anggaran.

Oleh : Titis Nurdiana
Judul Asli : √ Dilematis
                     √ Butuh Terobosan
Sumber : Tajuk --> kontan.co.id
Gambar : google.com

Read More

5 Proyek Infrastruktur Strategis Masih Terkendala

Menko Darmin Percepat Pembangunan Infrastruktur Prioritas 

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution hari ini kembali melakukan rapat koordinasi (rakor) mengenai Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Seperti biasanya, rapat koordinasi ini dilakukan secara tertutup di ruang rapat Kemenko Perekonomian di Gedung Ali Wardhana lantai 3, Lapangan Banteng, Jakarta.

Rapat koordinasi sendiri dijadwalkan akan dimulai pada pukul 09.00 WIB. Namun, hingga pukul 09.30 WIB, undangan perserta rapat belum terlihat hadir secara lengkap.

Pantauan Okezone, Jakarta, Rabu (22/6/2016) rapat koordinasi ini dihadiri oleh Menteri PPN Sofyan Djalil dan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Robert Pakpahan. Dijadwalkan, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro nantinya juga turut hadir dalam rapat koordinasi ini.

Seperti diketahui, KPPIP sendiri sudah dibentuk pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pembentukan KPPIP sendiri dilakukan melalui penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas pada 17 Juli 2014.

Pada tahun 2015 KPPIP sudah mulai beroperasi dan telah melakukan penyelesaian hambatan proyek prioritas. Pada tahun ini, KPPIP juga telah mempersiapkan fasilitas proyek terkait proyek prioritas. KPPIP pun membuat keputusan memberikan insentif dan disinsentif selama pemantauan proyek.

Pencapaian KPPIP selama ini di antaranya adalah peningkatan kualitas persiapan proyek, memiliki guide line dan standar kuantitatif pra-studi untuk jalan tol, kilang Bontang, penetapan skema pendanaan, the bottle necking, percepatan proyek, menentukan lokasi PLTU Batang dan percepatan lelang jalan tol Balikpapan serta Tol Manado-Bitung.

KPPIP pun telah memilih 30 proyek prioritas yang diatur peraturan menteri ekonomi Nomor 12 Tahun 2015 dan akan menerima fasilitas sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016. Berikut 30 proyek prioritas KPPIP :

1. Jalan tol Balikpapan-Samarinda

2. Jalan tol Mando-Bitung

3. Jalan tol Panimbang Serang

4. 8 Ruas Jalan tol Trans Sumatera

5. Kereta Api Express SHIA

6. MRT Jakarta Jalur Selatan -Utara

7. Kereta Api Makassar-Pare Pare

8. Pelabuhan Hub International Kuaa Tanjung

9. Pelabuhan Hub International. Bitung NCICD

10. PLTA Karangkates IV (2x50 MW)

11. PLTA Kesamben (37MW)

12. PLTA Lodoyo ( 10 MW)

13. Inland Waterway/Cikarang-Bekasi-Laut (CBL)

14. Light Rail Transit di Sum sel

15. LRT terintegrasi di wilayah Jakarta Bogor Depok dan Bekasi

16. National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A

17. Sistem Pengolahan limbah Jakarta

18. SPAM Semarang barat

19. High Voltage Direct Current (HVDC)

20. Transmisi Sumatera 500 KV

21. Central- West Java Transmission Line 500 KV

22. Central Java power plant /PLTU Batang

23. PLTU Indramayu

24. PLTU Mulut Tambang Sumatera selatan

25. Kilang Minyak Bontang

26. RDMP/Revitalisasi Kilang Existing (Balikpapan,Cilacap, Balongan, Dumai, Plaju)

27. Pelabuhan di Jawa Barat bagian utara

28. Kilang Minyak Tuban

29. Palapa Ring Broadband

30. Kereta Api kaltim

Namun, di antara 30 proyek prioritas tersebut, hingga pertengahan Juni, terdapat satu proyek yang masih belum jelas skema pendanaannya. Proyek tersebut adalah jaringan transmisi listrik Sumatera 500 kV.

Proyek ini sejatinya adakan dibangun disepanjang 1.300 km Jalan Tol Lintas Sumatera. Hanya saja, 900 km dari rencana proyek ini masih belum dapat dipastikan skema pendanaannya. Sementara itu, 400 km sisanya telah dipastikan akan didanai melalui pembiayaan BUMN.

Upaya pemerintah mempercepat pembangunan proyek infrastruktur yang masuk dalam daftar proyek strategis nasional menemui sejumlah kendala, mulai dari pembebasan lahan hingga pendanaan. Pemerintah tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mengatasi hambatan tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan, pemerintah terus memantau pengerjaan proyek strategis nasional yang masuk dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 3/2016.

Pihaknya selaku penanggung jawab Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) membahas lima proyek yang berjalan lambat.

”Ada lima proyek yang dibahas. Kilang Tuban, lalu Kilang Bontang, Tol Serang-Panimban, SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Umbulan, dan Tol Trans-Sumatera seksi Pekan Baru-Dumai,” kata Wahyu seusai rapat koordinasi di kantornya, Jakarta.

Wahyu mengatakan, persoalan yang menghambat proses pengerjaan Kilang Tuban, Jawa Timur, adalah tumpang tindih rencana lahan untuk kilang dengan rencana pembangunan Pelabuhan Tanjung Awar-Awar, Tuban.

Pemerintah pun memutuskan, Pelabuhan Tanjung Awar-Awar akan menggunakan sebagian lahan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. ”Kira-kira antara 15 ha sampai 20 ha akan dipakai pelabuhan,” ujar dia.

Tidak berhenti di situ, proyek kerja sama antara Pertamina dan perusahaan minyak dari Rusia, Rosneft, itu juga mengalami kendala soal ganti rugi lahan sekitar 25 ha yang akan dibebaskan.

Kendala tersebut menyangkut ketentuan tanah kas desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1/2016. Dalam aturan itu lahan yang dipakai harus diganti seluas dan dalam satu desa yang sama.

”Ini nanti kami akan undang Mendagri supaya bisa direlaksasi. Bisa enggak penggantian tidak harus dengan tanah, tapi dengan uang,” sambung Wahyu.

Tentang Kilang Bontang, persoalan yang menghambat adalah konsultan internasional yang telah ditunjuk untuk mempersiapkan proyek, International Finance Corporation (IFC) meminta agar tidak hanya dilibatkan dalam proyek Bontang.

Konsultan tersebut, kata Wahyu, mengaku memiliki prinsip bahwa mereka juga harus terlibat dalam proyek yang ramah lingkungan di samping Kilang Bontang yang menggunakan fosil.

”Mereka ingin melakukan hal yang sama untuk proyek energi baru dan terbarukan (EBT). Mereka mengusulkan dua sampai tiga proyek. Ada di Makassar, Tangerang, dan mungkin Jakarta,” imbuhnya.

Sementara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Sofyan Djalil meminta agar IFC bisa bekerja sama dengan konsultan lokal seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Dia mengatakan, kerja sama tersebut penting agar terjadi transfer pengetahuan karena IFC memiliki pengalaman dalam menangani proyek.

Adapun terkait Jalan Tol Serang-Panimban, masalah yang muncul adalah terkait bentuk penjaminan pemerintah yang akan diberikan kepada proyek yang akan menyokong Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung itu agar layak secara bisnis.

Sebelumnya ada tiga pilihan yaitu viability gap fund (VGF), availabity payment (AV), atau gabungan antara keduanya (hybrid). ”Disepakati, skema hybrid yang dipilih,” ungkapnya.

Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Danis H Sumadilaga menambahkan, besaran penjaminan yang akan diberikan oleh Kementerian Keuangan dalam proyek jalan tol sepanjang 83,8 km tersebut mencapai Rp3 triliun.

Skema penjaminan itu sudah dipakai untuk empat proyek jalan tol, yaitu Manado-Bitung (39 km), Balikpapan-Samarinda (99 km), Pandaan-Malang (38 km), Serpong-Balaraja (30 km), dan Terbanggi Besar-Pematang-Kayu Agung (185 km).

Sedangkan terkait SPAM Umbulan, persoalan berkisar pada masalah politik yaitu belum adanya persetujuan DPRD Kabupaten Pasuruan dan Provinsi Jawa Timur.

Dia mengatakan, Bupati Pasuruan dan Gubernur Jawa Timur diundang dalam rapat koordinasi untuk menyanggupi persetujuan dari DPRD bisa didapatkan dalam bulan ini.

Sementara persoalan pada proyek jalan tol Pekan Baru-Dumai adalah pada pendanaan yang terkendala lantaran penyertaan modal negara (PMN) yang dialokasikan kepada PT Hutama Karya selaku kontraktor belum dicairkan oleh pemerintah dan Komisi VI DPR.

Wahyu menyebut, masih belum jelasnya PMN membuat pemerintah membuat alternatif pendanaan untuk proyek dengan nilai investasi Rp16,2 triliun tersebut.

”Kita berpikir ada dua opsi. Satu, menggunakan dana AIIB (Asia Infrastructure Investment Bank) yang memang sudah diusulkan Kemenkeu dalam bentuk soft loan atau direct lending. Opsi dua, menerbitkan median term note (MTN). Tadi, disepakati condong menggunakan fasilitas AIIB,” ucapnya.

Okezone

Read More

ADB Setujui Pinjaman US$ 500 Juta untuk Indonesia

Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) menyetujui penyaluran pinjaman US$ 500 juta kepada Indonesia untuk mendorong kerja sama publik-swasta dalam pembiayaan proyek infrastruktur.

Direktur ADB untuk Indonesia Steven Tabor mengatakan, pinjaman ini diberikan setelah dijalankannya Paket Kebijakan Ekonomi untuk mengurangi hambatan investasi.

"Terbitnya dua belas paket reformasi ekonomi sejak September 2015 menunjukkan tekad pemerintah untuk melakukan perbaikan besar-besaran terhadap iklim investasi," kata Steven melalui keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Rabu.

Pinjaman kedua dari ADB di bawah Program Peningkatan Investasi untuk Percepatan Pertumbuhan ini akan didukung dengan pembiayaan bersama yang nilainya setara US$ 224,6 juta dari KfW Bankengruppe, bank pembangunan berbasis di Jerman.

Di tahap pertama program, KfW telah memberikan pembiayaan paralel senilai US$ 245 juta.

Menurut Steven, peraturan yang memberatkan serta biaya tinggi untuk mendirikan dan menjalankan usaha telah menghambat tumbuhnya investasi baru dan membuat Indonesia hanya berada di peringkay 109 dari 189 negara dalam laporan Bank Dunia tentang kemudahan menjalankan usaha. Peringkat ini jauh di bawah negara tetangga di kawasan yang sama.

Sementara itu, Ekonom Departemen Asia Tenggara ADB Rabin Hattari mengatakan Indonesia perlu menciptakan sumber-sumber tumbuhnya investasi baru agar bisa kembali ke jalur pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan lebih inklusif.

"Investasi swasta berperan sangat penting untuk mendorong perekonomian yang kuat dan lebih terdiversifikasi," kata Rabin.

Adapun tahap pertama reformasi pemerintah mencakup penetapan batas kepemilikan asing yang lebih tinggi di bidang transportasi darat, perkapalan dan pengelolaan pelabuhan; pembentukan kantor khusus untuk merumuskan kebijakan pengadaan lahan; dan pengembangan kerangka untuk sistem pengadaan secara elektronik (e-procurement).

Di tahap kedua reformasi, berbagai langkah diambil untuk mengurangi pembatasan investasi, merampingkan proses memulai dan menjalankan usaha, serta memperluas jenis kerjasama publik-swasta.

Tahap ketiga yang akan dilaksanakan mulai Juli 2016 hingga Juni 2018, akan mencakup langkah-langkah lanjutan guna memperluas reformasi berbasis bukti, meningkatkan kemudahan berusaha, menguatkan kerjasama publik-swasta, dan meningkatkan sistem pemerintah untuk pengadaan secara elektronik.

ADB Biayai Infrastruktur Kota di Indonesia US$ 2 Miliar/Tahun

Bank Pembangunan Asia (ADB) menyiapkan dana pinjaman hingga dua miliar dolar AS per tahun untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur perkotaan di Indonesia.

"Biaya pembangunan seluruhnya selama 10 tahun yang akan datang berkisar US$ 500 miliar. ADB bisa meminjamkan US$ 2 miliar per tahun untuk Indonesia," kata Direktur ADB untuk Indonesia Steven Tabor di Jakarta, Kamis.

Menurut Tabor, pinjaman tersebut bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan berbagai proyek, seperti kelistrikan, sanitasi serta air bersih yang selama ini menjadi faktor utama dalam pengembangan wilayah perkotaan.

"Pertama, untuk listrik karena tanpa listrik lampu mati, maka tidak ada kegiatan. Kedua, untuk sanitasi, ini perlu diprogramkan agak besar. Ketiga, adalah air bersih karena banyak jaringan yang sudah tua dan harus diganti," jelasnya.

Ia menjelaskan pinjaman itu juga bisa dimanfaatkan untuk pembenahan proyek lainnya seperti sarana irigasi, yang pada 2016 telah dianggarkan sebesar US$ 600 juta, agar bermanfaat seluruhnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan.

Pinjaman dari ADB juga bisa digunakan untuk perbaikan mutu pendidikan, deregulasi investasi dan berbagai proyek teknis lainnya yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tabor menambahkan pinjaman yang diberikan masih kecil dibandingkan kebutuhan pembiayaan infrastruktur Indonesia, karena itu peran BUMN dan swasta sangat penting agar pembangunan infrastruktur benar-benar terwujud sepenuhnya.

Wakil Presiden ADB Bambang Susantono menambahkan pembenahan infrastruktur di wilayah perkotaan sangat penting karena sekitar 50% masyarakat Indonesia tinggal di kawasan ini, dan hal ini memunculkan tantangan tersendiri dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

"Banyak sekali di Indonesia, desa yang sudah tidak bernuansa desa lagi. Saat ini, wilayah perkotaan diyakini telah menyumbang 70 hingga 80% PDB suatu negara, sehingga ada tantangan luar bisa dalam pemenuhan kebutuhan dasar," kata mantan Wakil Menteri Perhubungan Indonesia ini.

ADB memperkirakan, pada 2030, sekitar dua per tiga penduduk Indonesia akan tinggal di wilayah perkotaan, sehingga dibutuhkan perhatian khusus dalam pemenuhan infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, sanitasi, transportasi serta telekomunikasi.

Investor daily / beritasatu

Read More

Selamat Datang Rezim Ekonomi Cekak

PEMERINTAH telah sepakat untuk memangkas besaran anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Jumlahnya tak tanggung-tanggung, mencapai Rp47,5 triliun, termasuk di dalamnya anggaran untuk infrastruktur yang menjadi jualan pemerintahan Jokowi-JK.

Pemerintah terpaksa memotong anggaran karena penerimaan pajak tak sesuai dengan harapan. Daripada mengorbankan defisit anggaran yang lebih besar, selain akan melanggar batas defisit yang disepakati sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB), mau tak mau harus memotong pengeluaran. Tahap pertama pemotongan anggaran tidak termasuk pada anggaran wajib, seperti gaji atau subsidi pendidikan, tapi untuk hal-hal yang melekat pada perjalanan dinas dan seminar serta hal-hal lain seperti peninjauan proyek. Risiko akan lebih besar jika membiarkan defisit anggaran. Selain akan menekan nilai tukar rupiah, tentu harus mencari sumber-sumber penerimaan atau pemasukan, salah satunya akan berutang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Defisit anggaran yang besar dengan sendirinya akan menekan nilai tukar rupiah. Repot.

Sudah tentu pemotongan anggaran ini akan berdampak ke mana-mana, termasuk ke sektor perbankan lewat sektor riil yang selama ini mendapat berkah anggaran. Apalagi, ekonomi Indonesia adalah ekonomi APBN. Karena itu, pemotongan anggaran akan membawa dampak yang tidak kecil bagi perbankan dan sektor riil.

Obat yang diberikan oleh Bank Indonesia (BI) ialah penurunan BI Rate menjadi 6,50% dari sebelumnya 6,75%. Penurunan BI Rate ini memberi sinyal bahwa inflasi akan terjaga pada kisaran 4% dan dunia usaha akan merasa lebih longgar dalam berinvestasi. Peningkatan investasi menjadi penting setelah anggaran tidak sesuai dengan harapan.

Langkah BI menurunkan BI Rate sudah menunjukkan arah yang benar, kendati respons BI Rate berupa penurunan suku bunga kredit akan terjadi setidaknya pada tiga bulan ke depan. Transmisi penurunan suku bunga oleh BI ini memang tidak serta-merta akan menggairahkan kredit, tapi setidaknya arahnya sudah benar.

Permintaan kredit perbankan yang relatif rendah (7%) bukan semata-mata karena tinggi atau rendahnya suku bunga. Menurut catatan Infobank Institute, salah satu hal terpenting ialah risiko kredit yang masih tinggi akibat penurunan harga komoditas dan pertambangan serta transportasi. Sektor komoditas dan pertambangan yang kini meninggalkan non-performing loan (NPL) yang relatif tinggi di bank-bank BUMN dan bank swasta besar.

Risiko kredit menjadi pertimbangan utama, selain dunia usaha sendiri yang juga tidak banyak memanfaatkan fasilitas kredit yang diberikan. Lihat saja angka undisbursed loan terus membesar. Di lain sisi, angka loan to deposit ratio (LDR) juga sudah mendekati 89,6% atau sudah diambang batas tinggi, 92%.

Pemotongan anggaran, terutama anggaran departemen untuk keperluan perjalanan dinas, seminar, dan rapat-rapat, tentu akan membawa efek yang besar bagi dunia perhotelan, agen perjalanan, dan trasportasi.

Sebenarnya pemerintah sendiri banyak berharap dari tax amnesty yang diharapkan sedikit banyak akan menghasilkan penerimaan. Namun, dengan pemotongan anggaran ini memberikan sinyal bahwa pemerintah sendiri tidak yakin akan keberhasilan tax amnesty karena sudah lebih awal melakukan pemotongan anggaran.

Kita tidak berharap tax amnesty ini gagal karena jika gagal akan terjadi banyak pemangkasan, yang salah satunya bisa subsidi-subsidi atau gaji pegawai yang tidak kita harapkan. Atau, akan menaikkan tarif pajak yang membuat dunia usaha makin tidak kondusif.

Jika demikian, ada baiknya tax amnesty ini terus didorong untuk segera diberlakukan, kendati masih banyak argumen di masyarakat tentang istilah bebas dari kejahatan pajak tapi tidak bebas kejahatan tindak pidana yang lain. Meski Menteri Keuangan menegaskan, bagi yang membocorkan data-data tax amnesty akan terkena tindak pidana, di Indonesia kredibilitas lembaga terutama menyangkut data-data bisa didapat dengan mudah.

Kondisi keuangan negara saat ini benar-benar berada dalam tepi jurang. Jika tahun-tahun sebelumnya ada pada risiko penyerapan, sekarang lebih mengerikan, yaitu risiko penerimaan. Ketidakpastian penerimaan akibat lesunya ekonomi dan penurunan harga komoditas dan pertambangan akan mendorong pengelolaan anggaran rawan defisit.

Pertumbuhan ekonomi yang tidak sesuai dengan ekspektasi sebelumnya makin membuat situasi berusaha makin tidak keruan. Para menteri yang membuat kebijakan-kebijakan parsial dengan data yang berbeda, seperti data sapi, data ikan, dan data beras, membuat para menteri saling membuat kebijakan akrobat. Impor daging tapi tidak membuat daging turun harganya. Di bilang surplus beras tapi tidak ada satu negara di dunia pun yang mengimpor beras kita.

Pada akhirnya pemotongan anggaran belanja telah memberi sinyal bahwa perekonomian Indonesia tidak akan sebagus tahun lalu. Bank-bank harus menyesuaikan diri dengan kondisi anggaran yang deg-degan ini. Penurunan suku bunga merupakan hal yang baik, tapi tidak otomatis akan menggenjot kredit, karena memang ekonomi Indonesia sedang rawan.

Selamat datang ekonomi cekak—ekonomi yang ketat dan bank-bank harus menekan banyak biaya sebagai konsekuensi dari penurunan pendapatan atas risiko kredit macet yang terus membesar. Lebih dari itu, perbankan membutuhkan kebijakan yang kredibel dan tak sekadar paket-paket yang entah bagaimana nasibnya. (*)

Penulis adalah Pimpinan Redaksi Infobank

Read More

Konsumsi Lemah, Ekonomi Kuartal II Diduga Cuma Tumbuh 4,9 Persen

Konsumsi Lemah, Ekonomi Kuartal II Diduga Cuma Tumbuh 4,9 Persen

Ramalan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada kuartal kedua 2016 akan pupus. Bank Indonesia dan sejumlah ekonom memperkirakan geliat ekonomi April – Juni tak mampu menembus lima persen seperti yang diperkirakan sebelumnya.

Konsumsi rumah tangga yang menjadi andalan, ternyata tidak tumbuh signifikan, meski sudah memasuki pekan kedua Ramadhan. Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Fiskal Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di triwulan kedua ini sebesar 4,9 - 5 persen, menurun dibandingkan perkiraan awal di atas lima persen.

“Awalnya kami perkirakan bisa sedikit di atas lima persen. Tetapi assesment kami terakhir di bawah itu, sekitar 4,9 - 5 persen,” kata Juda di Gedung BI, Jakarta, Kamis malam, 16 Juni 2016.

Dari sisi konsumsi, dia mencatat belum ada kenaikan permintaan yang signifikan hingga pertengahan bulan puasa. Dilihat dari sisi kredit, misalnya, pertumbuhan pembiayaan hingga April negatif satu persen year to date. Meskipun, dibandingkan tahun lalu masih tumbuh delapan persen.

Walau demikain, ada pembalikan di Mei dengan kenaikan pertumbuhan kredit 0,3 persen year to date atau 8,3 persen dibanding tahun lalu.

Melihat kondisi tersebut, Juda meyakini semestinya konsumsi rumah tangga akan membaik di kuartal ketiga. Selain itu ditopang oleh pencairan gaji ke-13 dan 14 untuk Pegawai Negeri Sipil. Penjualan ritel pun diharapkan meningkat menjelang Idul Fitri, sehingga bisa mendorong konsumsi rumah tangga.

Dari sisi investasi, kontribusi permodalan nonbangunan tercatat belum meningkat signifikan. Padahal belanja modal pemerintah sudah naik dua kali lipat dibanding tahun lalu, yakni menjadi Rp 27,2 triliun per Mei 2016. Komponen pertumbuhan ekonomi lainnya, seperti ekspor pun masih melambat.

Kabar baiknya, sudah ada tanda-tanda peningkatan seiring dengan kenaikan harga beberapa komoditas. Karena itu, meski seluruh indikator belum menunjukan perbaikan, bank sentral meyakini pertumbuhan ekonomi hingga ahir tahun bisa mencapai 5 - 5,4 persen.

Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Mandiri Anton Gunawan memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tak akan jauh berbeda dari kuartal sebelumnya yakni 4,92 persen. Dia memperkirakan konsumsi rumah tangga masih bertahan pada kisaran 4,9 persen lantaran penjualan ritel belum meningkat.

Kemudian investasi, menurut dia masih stagnan. Sebanyak 78 perusahaan yang dicakup oleh Mandiri Sekuritas cenderung mengurangi ekspansinya. Maka dari itu, Anton tak yakin Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) -sebagai implementasi dari investasi- akan meningkat. Belum lagi pemerintah berencana mengurangi anggaran belanja hingga Rp 70 triliun.

“View tentang pertumbuhan ekonomi secara umum, saya kira untuk mencapai 5,1 - 5,2 persen (perkiraan pemerintah) itu berat. Paling hanya 4,9 persen sampai akhir tahun,” tutur Anton.

Katadata

Read More

Gawat, Kredibilitas Jokowi Bisa Jatuh karena Faktor Ini

Kredibilitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) diyakini bisa jatuh jika pemerintah selalu merevisi anggaran belanjanya menjadi lebih rendah‎.

Tidak hanya itu, kompetensi dan kemampuan Pemerintahan Jokowi juga akan diragukan dalam merancang serta mengeksekusi anggaran‎.

Anggota Fraksi Partai Golkar DPR, M Misbakhun‎ berpendapat, persoalan kepercayaan merupakan hal penting. “Masalah trust (kepercayaan) ini sangat penting. Pemerintah harus bisa menjaga kepercayaan pasar dan investor,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, Minggu (12/6/2016).

‎Maka itu, Pemerintahan Jokowi diingatkan agar bertindak cermat dalam merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Sebab implikasi merevisi APBN 2016 yang berisi pemangkasan anggaran tidak hanya berimbas secara ekonomi, tetapi juga psikologis.

Hal demikian dikatakan Misbakhun menanggapi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016 ‎yang berisi pemangkasan anggaran.

Walaupun pemangkasan anggaran melalui revisi APBN bukan hal baru di era Presiden Jokowi, namun hal itu diyakininya bisa memicu ketidakpercayaan.

“Pemotongan anggaran belanja negara sebenarnya memberikan sinyal buruk ke pasar dan investor. Terlepas dari apa pun alasannya, pasar dan investor akan memaknainya sebagai kontraksi pertumbuhan,” tuturnya.

Misbakhun lantas merujuk pada APBN 2015 yang menjadi tahun pertama Pemerintahan Jokowi. Belanja negara dalam APBN 2015 dipatok pada angka Rp2.039,5 triliun. Sedangkan target penerimaan negara ditetapkan Rp1.793,6 triliun.

Akan tetapi, pemerintah mengajukan APBN Perubahan 2015 yang berisi penyusutan anggaran. Target pendapatan negara diturunkan menjadi Rp1.761,6 triliun, sedangkan belanja negara dipangkas menjadi Rp1.984,1 triliun.

Dirinya mengingat kala itu faktor penyebab pemangkasan anggaran adalah perekonomian domestik dan global terus melesu. Dia menambahkan, dari sisi eksternal, ekonomi di Eropa dan Jepang masih terpuruk.

Pemulihan ekonomi Amerika Serikat pun belum solid. Sementara, ekonomi Tiongkok, meskipun mengarah ke kondisi yang lebih stabil, namun risiko pelemahan masih tinggi.

Sementara di dalam negeri, kejatuhan harga komoditas terutama batubara membuat banyak perusahaan tambang merugi, bahkan gulung tikar.

“Dampaknya, penerimaan negara terutama dari pajak jauh menyusut. Kejatuhan harga minyak juga membuat pendapatan negara dari minyak dan gas anjlok drastis,” tuturnya.

Namun, dirinya menduga pengalaman 2015 akan terulang. Sebab, dia melihat tanda-tanda anggaran belanja dalam APBN-P 2016 juga bakal dipangkas. Karenanya, dia mewanti-wanti pemerintah agar sebisa mungkin menghindari pemangkasan anggaran.

“Dalam teori ekonomi, sinyal kontraksi pertumbuhan merupakan hal yang sangat berbahaya sehingga sebisa mungkin harus dihindari oleh pemerintah,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur II itu.

Mantan pegawai Ditjen Pajak tersebut mengatakan, psikologis pasar dan investor akan terganggu‎ jika melihat sinyal kontraksi. Sebagai imbasnya, pasar dan investor bakal mengerem segala aktivitasnya.

Okezone

Read More

Konsumsi Lemah, Menkeu Turunkan Target Pertumbuhan Ekonomi

12 paket kebijakan ekonomi yang dirilis pemerintah sejak September tahun lalu, belum berdampak pada peningkatan investasi ataupun ekspansi swasta.

Menteri Keungan Bambang Brodjonegoro mulai pesimistis target pertumbuhan ekonomi tahun ini dapat tercapai. Penyebabnya, hingga kini konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi, masih lemah. Alhasil, ekonomi tahun ini diperkirakan hanya tumbuh 5,1 persen, lebih rendah dibandingkan target sebesar 5,3 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016.

Menurut dia, lemahnya konsumsi rumah tangga terlihat dari penjualan ritel yang masih rendah. Dalam catatannya, penjualan ritel, seperti pakaian di Pasar Tanah Abang, Jakarta, misalnya, ataupun barang elektronik di kawasan Mangga Dua, menurun dibandingkan tahun lalu. Secara keseluruhan, dia mencatat penurunan penjualan ritel tahun ini.

Namun, Bambang masih mengkaji kemungkinan beralihnya penjualan ritel melalui perdagangan elektronik (e-commerce). Kajian ini akan dipercepat guna menentukan kebijakan perpajakan, sehingga ada keadilan antara pedagang riil dan dalam jaringan (daring) atau online.

Karena itu, Bambang pesimistis target pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 5,1 persen tahun ini dapat tercapai. Meskipun konsumsi rumah tangga bakal didukung oleh kenaikan permintaan saat bulan Ramadan, perayaan Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru.

“Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,1 persen, target yang sangat berat. Kemungkinan hanya lima persen,” kata dia saat Rapat Kerja dengan Komisi Keuangan (XI) di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (7/6) malam.

Dari sisi konsumsi pemerintah, Bambang masih meyakini adanya peningkatan terutama investasi infrastruktur. Sektor tersebut akan menjadi jalur utama pendorong pertumbuhan ekonomi. Karena itu, dia optimistis target pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar enam persen tahun ini bisa tercapai.

Sayangnya, peningkatan investasi pemerintah di bidang infrastruktur tersebut belum mampu mendorong swasta melakukan hal yang sama. Bahkan, Bambang mengakui, 12 paket kebijakan ekonomi yang telah dirilis pemerintah sejak September tahun lalu, belum berdampak pada peningkatan investasi ataupun ekspansi swasta.

Padahal, selusin paket tersebut disiapkan untuk tranformasi ekonomi dari berbasis konsumsi rumah tangga menjadi investasi, khususnya di manufaktur, infrastruktur, dan jasa. “Tapi transformasi ini butuh waktu. Meskipun di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ada realisasi investasi, pertumbuhannya tidak secepat sebelumnya. Ini jadi catatan, untuk memperbaiki lebih tinggi (minat investasi) di swasta yang saat ini masih tertahan,” kata Bambang.

Sementara itu, komponen lain pembentuk pertumbuhan ekonomi yakni ekspor-impor, diperkirakan masih akan terkontraksi alias turun dibandingkan tahun sebelumnya. Semula, Bambang meyakini kedua indikator ini masih bisa tumbuh 0,1 persen dan 0,4 persen tahun ini. Tetapi melihat perkembangan harga komoditas, dan lesunya permintaan dunia, ia pesimistis pertumbuhan ekspor-impor bisa bertahan pada teritori positif seperti harapannya.

Karena itulah, Bambang menilai target pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,3 persen perlu dikoreksi. “Angka (pertumbuhan) ekonomi global sangat dinamis, maka untuk pertumbuhan ekonomi kami berpikir 5,1 persen adalah angka yang barangkali—untuk pemerintah—masuk akal,” katanya sembari menjawab pertanyaan Ketua Komisi XI Ahmadi Noor Supit. Sebelumnya, politisi Golkar ini mempersoalkan pernyataan Bambang di media massa bahwa pertumbuhan ekonomi 5,1 persen ataupun 5,2 persen tahun ini tidak masalah.

Padahal, dalam RAPBN-P 2016 yang telah diajukan pemerintah dan tengah dibahas DPR, target pertumbuhan ekonomi 2016 dipatok 5,3 persen. “Revisi ini tidak akan mempengaruhi postur RAPBN-P 2016,” ujar Bambang.

Katadata

Read More

Liberalisasi Gila-gilaan Era Jokowi

Indonesia telah mengeluarkan peraturan baru untuk membuka sektor bisnis investor dengan cara mempermudah kepemilikan asing, Presiden Joko Widodo mengatakan kebijakan itu sebagai langkah melakukan liberalisasi ekonomi secara besar-besaran.

Keputusan presiden itu ditandatangani Jokowi beberapa waktu lalu. Secara umum isinya mengarahkan kepada kelonggaran syarat-syarat dalam berbagai usaha termasuk pariwisata, transportasi dan bioskop.

Selain itu kelonggaran perizinan juga terjadi pada usaha di sektor jasa, ritel dan pelabuhan, meskipun peraturan diperketat pada kontrol telekomunikasi dan e-commerce.

Liberalisasi merupakan strategi Jokowi untuk memperluas sektor manufaktur dan pariwisata dalam perekonomian terbesar di Asia Tenggara untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas mentah.

Kemudian peraturan baru ini mengizinkan orang asing untuk memiliki 67 persen dari department store dengan luas lantai penjualan 400 meter persegi sampai 2.000 meter persegi, padahal sebelumnya mereka hanya bisa berinvestasi di sebuah department store dengan lantai penjualan 2.000 meter persegi.

“Ini pertama kalinya dalam bertahun-tahun terakhir, mungkin lebih dari 10 tahun, bahwa Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk membuka investasi selebar itu,” kata Direktur dari American Chamber of Commerce di Indonesia, Lin Neumann yang dilansir dari Reuters, Sabtu (28/5).

Dia menambahkan bahwa perusahaan-perusahaan Amerika memiliki minat investasi “Mari kita lihat bagaimana mudahnya untuk datang. Mudah-mudahan birokrasi akan merespon,” pungkas Neumann.

Republikana.id
-----------------------

Sekedar pelengkap, berikut informasi berita yang dapat ditelusuri via media.

1. Warga asing dari 169 negara bebas visa masuk ke Indonesia. Bebas, bas bas...

http://news.detik.com/berita/3141007/pemerintah-terapkan-bebas-visa-bagaimana-soal-keamanannya

2. Warga asing boleh miliki properti di Indonesia.

http://www.tribunnews.com/bisnis/2015/07/23/orang-asing-boleh-beli-properti-efektif-september-2015

3. Pihak asing boleh kuasai 100% industri gula dan karet di Indonesia.

http://www.merdeka.com/uang/pemerintah-persilakan-asing-kuasai-industri-gula-dan-karet.html

4. Asing boleh kuasai 100% saham restoran & perusahaan jalan.

http://www.merdeka.com/uang/asing-boleh-kuasai-saham-restoran-perusahaan-jalan-tol-100-persen.html

5. Asing boleh kuasai 85% saham modal ventura

http://keuangan.kontan.co.id/news/asing-boleh-kuasai-85-saham-modal-ventura

6. Asing bisa kuasai 100% saham di pembangkit listrik.

http://industri.kontan.co.id/news/asing-bisa-kuasai-100-saham-di-pembangkit-listrik

7. Asing boleh kuasai 100% usaha bioskop di Indonesia.

http://economy.okezone.com/read/2016/02/11/278/1309768/asing-boleh-kuasai-bioskop-100-saham-blitz-melonjak-24

Itu semua satu paket! Total ada 35 jenis usaha yg boleh dikuasai asing.

http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/02/12/o2fa485-asing-bisa-kuasai-penuh-35-bidang-usaha-di-indonesia

Bahkan jika perlu, tanah pun digratiskan.

Demi Investor, Jokowi Harap Harga Tanah di Daerah Bisa Murah Bahkan Kalau Perlu Digratiskan

http://republikana.id/2016/05/07/demi-investor-jokowi-harap-harga-tanah-daerah-bisa-murah-bahkan-kalau-perlu-digratiskan/

Read More

APBNP 2016, Rp50,6 Triliun Anggaran K/L Dipangkas

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro,  akan menghemat belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 dari Rp784 triliun menjadi Rp738 triliun atau turun sekitar Rp50,6 triliun. Sedangkan belanja nonkementerian dan lembaga diperkirakan naik Rp9,6 triliun.

Penurunan ini berasal dari efisiensi belanja operasional yang terdiri dari belanja perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa seperti pembayaran listrik, telepon, air, serta jasa lainnya dan pembangunan sejumlah gedung baru.

“Dari efisiensi ini diharapkan bisa dihemat sekitar Rp21,5 triliun,” kata Bambang usai rapat paripurna kabinet, di ruang sidang Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (7/4/2016).

Sementara sisanya, tambah dia, berasal dari efisiensi belanja lainnya seperti belanja pemeliharaan maupun pengadaan peralatan kantor, belanja iklan, belanja modal noninfrastruktur contohnya gedung kantor, serta kendaraan operasional maupun kendaraan dinas dari kementerian.

Selain itu, ada penghematan dari belanja bansos dan kegiatan prioritas dan pendukung yang tidak mendesak dan bisa ditunda. Serta hasil lelang, terutama hasil lelang proyek infrastruktur, kemudian juga hasil optimalisasi mengurangi honorarium kegiatan serta menunda sebagian belanja yang diperkirakan tidak akan bisa dieksekusi pada tahun ini.

“Nah itu adalah program penghematan yang harapannya tahap kedua itu bisa Rp29,2 triliun. Sehingga total Rp50,6 triliun,” ungkap dia.

Dengan adanya penghematan tersebut, dia memperkirakan ada pelebaran defisit neraca berjalan dari 2,15 persen menuju 2,5 persen dengan adanya tambahan kebutuhan utang Rp40 triliun. Dana Rp19 triiliun berasal dari kas tahun lalu dan sisanya utang baru untuk menutupi defisit sekitar Rp21 triliun.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memastikan penghematan maupun pemotongan belanja Kementerian dan Lembaga pada 2016 yang jumlahnya mencapai Rp50 triliun, hanya mencakup belanja operasional, rapat dan honor dan tidak termasuk program prioritas pemerintah.

“Yang dikurangi adalah belanja operasional, tidak dikaitkan dengan belanja prioritas termasuk dengan belanja infrastruktur,” kata Bambang saat ditemui disela Sidang Tahunan Bank Pembangunan Islam (IDB) ke-41 di Jakarta, Selasa (17/5) mengutip Antara.

Bambang menjelaskan belanja operasional dari Kementerian Lembaga yang terkena pemotongan tersebut tidak termasuk belanja pegawai, sehingga rencana untuk menyesuaikan tunjangan kinerja tetap dilakukan pemerintah pada tahun ini.

“Tunjangan kinerja merupakan bagian dari pengembangan SDM, jadi belanja operasional tidak termasuk belanja pegawai. Tunjangan kinerja adalah bagian dari reward kementerian lembaga yang sudah melakukan reformasi di masing-masing institusi,” ujarnya.

Direktur Jenderal Anggaran Askolani menambahkan penghematan maupun pemotongan tersebut bertujuan untuk mendorong efektivitas program-program pemerintah agar berlangsung tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya secara efisien bagi masyarakat.

“Tujuannya untuk mengefektifkan atau menepatsasarankan program-program pemerintah, agar lebih mudah untuk mengatur dan memantaunya. Selain itu, bila pedomannya jelas, maka kebijakan itu bisa fokus,” jelasnya.

Askolani belum mengetahui secara detail terkait rencana penghematan maupun pemotongan yang juga dilakukan untuk alokasi belanja modal, tapi kemungkinan tersebut bisa dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa.

“Kita belum tahu dari kementerian lembaga, terkait belanja modal. Tapi bisa saja belanja modal dihemat, misalnya dari proses pengadaan. Kalau itu bisa dihemat, itu dimungkinkan (pemotongan belanja modal),” ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2016 tentang langkah penghematan dan pemotongan belanja Kementerian Lembaga dalam rangka pelaksanaan APBN 2016.

Kemudian, Presiden menginstruksikan masing-masing Kementerian Lembaga melakukan identifikasi secara mandiri terhadap program maupun kegiatan di Rencana Kerja dan Anggaran yang akan dihemat dan memastikan anggarannya tidak dicairkan melalui blokir mandiri.

Selanjutnya para menteri maupun pimpinan lembaga menyampaikan rincian program maupun kegiatan yang dihemat kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Presiden dan Kepala Staf Kepresidenan, paling lambat tujuh hari sejak Inpres ini terbit pada 12 Mei 2016.

Inpres tersebut menegaskan penghematan dan pemotongan belanja dilakukan terhadap belanja perjalanan dinas dan paket meeting, langganan daya dan jasa, honorarium tim maupun kegiatan, biaya rapat, iklan, dan operasional perkantoran lainnya.

Selain itu, pembangunan gedung atau kantor, pengadaan kendaraan dinas dan operasional, sisa dana lelang atau swakelola, anggaran dari kegiatan yang belum terikat, dan kegiatan yang tidak mendesak atau dapat dilanjutkan (carry over) ke tahun anggaran berikutnya.

Penghematan dan pemotongan belanja ini tidak dilakukan terhadap anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah serta anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum (PNBK-BLU).

Secara khusus, Presiden menginstruksikan Menteri Keuangan untuk mengoordinasikan kebijakan ini, mengesahkan revisi DIPA sebagai hasil blokir mandiri sesuai peraturan perundang-undangan serta melaporkan hasil pelaksanaan penghematan dan pemotongan kepada Presiden.

Total anggaran yang dipotong dari APBN 2016 adalah Rp50,016 triliun yang sebanyak Rp20,951 triliun merupakan efisiensi dari belanja operasional dan sebesar Rp29,064 triliun merupakan efisiensi belanja lainnya.

Dari jumlah tersebut, juga terdapat pemotongan anggaran pendidikan sebesar Rp10,908 triliun dan anggaran kesehatan sebanyak Rp1,434 triliun.

Waspada.co.id

Read More

Kerangka Ekonomi Makro Fokus Pembangunan Infrastruktur

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk Tahun Anggaran 2017 telah disampaikan pemerintah pada Rapat Paripurna DPR. Rencana kerja pemerintah 2017 difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi.

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengatakan, KEM-PPKF difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dan ekonomi kali ini  ditujukan untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan kesenjangan antarwilayah.

Menkeu mengatakan, pencapaian realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2016 cukup menggembirakan, mencapai 4,9 persen. Ini didukung pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah yang stabil. Meski begitu, Menkeu memperkirakan perekonomian global 2017 akan lebih baik dibanding 2016. Selanjutnya, Menkeu mengutarakan asumsi dasar ekonomi makro 2017.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diperkirakan mencapai kisaran 5,3-5,9 persen, inflasi bergerak di kisaran 4,0 ± 1,0 persen, dan nilai tukar rupiah sekitar Rp13.650-13.900 per dolar AS. Sementara itu, lifting minyal dan gas bumi 2017 diperkirakan mencapai 1.790-1.910 ribu barel per hari yang terdiri dari lifting minyak bumi 740-760 ribu barel per hari dan gas bumi 1.050-1.150 ribu barel setara minyak per hari.

Di bidang perpajakan, seperti disampaikan Menkeu, pemerintah berusaha meningkatkan kinerja perpajakan. Untuk mendukung target pendapatan negara, pemerintah terus melakukan optimalisasi perpajakan. Di sisi lain, pemerintah berusaha agar pajak tidak menimbulkan disinsetif bagi keberlangsungan iklim investasi dan dunia usaha.

“Pemerintah juga akan terus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak tahun 2017 sebagai sumber dana pembangunan, meskipun tantangannya diperkirakan akan sangat berat,” kata Menkeu.

Waspada online

Read More

DPR Sarankan Perlebar Defisit Anggaran untuk Genjot Ekonomi

“Target pertumbuhan ekonomi (tahun depan) sudah mempertimbangkan tax amnesty,” kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

Pemerintah telah merevisi asumsi besaran pertumbuhan ekonomi tahun depan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 menjadi 5,3-5,9 persen. Ini lebih rendah dari proyeksi semula yaitu sekitar 5,5-5,9 persen. Namun, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berpandngan lebih optimistis dan melihat potensi perekonomian tahun depan semestinya lebih baik dari taksiran pemerintah.

Sejumlah anggota DPR menilai kemungkinan ruang ekonomi tumbuh hingga enam persen tahun depan terbuka lebar. Alasannya, Indonesia memiliki kekuatan bonus demografi dengan meningkatnya jumlah masyarakat kelas menengah. Hal ini semestinya menjadi andalan untuk mendongkrak konsumsi rumah tangga.

Anggota DPR dari Fraksi Golkar Hamka B. Kady memperkirakan, pertumbuhan ekonomi 2017 bisa mencapai 5,5-6,1 persen. Namun, untuk bisa mencapai pertumbuhan sebesar itu membutuh komitmen dari pemerintah dalam membangun infrastruktur sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, dia menyarankan kepada pemerintah untuk memperlebar defisit anggaran. “Bisa dengan menambah pembiayaan dalam negeri. Ini untuk mendorong belanja modal,” kata Hamka saat menyampaikan tanggapan atas asumsi makro ekonomi 2017 dalam Sidang Paripurna DPR di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (26/5).

(Baca: Penerimaan Masih seret, Pemerintah Pangkas Proyeksi Ekonomi 2017)

Pandangan serupa disampaikan oleh Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Elnino M. Husein Mohi dan Cucun Ahmad Syamsurijal dari Fraksi PKB. Mereka menilai target pertumbuhan ekonomi pemerintah sangat moderat. Padahal, menurut Cucun, pertumbuhan masyarakat kelas menengah masih menunjukkan perbaikan sehingga konsumsi rumah tangga dapat menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Untuk itu, pemerintah dapat memperbesar defisit anggaran. “Ini konsekuensi dari belanja yang ekspansif sehingga bukan merupakan hal tabu (memperbesar defisit). Tapi tetap harus dijaga,” ujarnya.

(Baca: Permintaan Lemah, BI Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi)

Berbeda dengan  Anggota DPR dari Fraksi PAN Sukiman yang berpandangan, tren perlambatan ekonomi global masih akan berlanjut tahun depan sehingga masih berdampak terhadap Indonesia. Apalagi, penerimaan negara yang rendah masih akan menghantui perekonomian tahun depan. Karena itu, target pertumbuhan ekonomi 2017 yang realistis hanya 5-5,5 persen.

Menanggapi pandangan tersebut, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan, penerimaan negara akan mendapat sokongan dari penerapan pengampunan pajak (tax amnesty) yang diharapkan bisa berlaku paruh kedua tahun ini. Dia memperkirakan, kebijakan itu akan menambah penerimaan pajak sebesar Rp 165 triliun.

(Baca: Pemerintah Ajukan Revisi Besaran Tarif Tax Amnesty)

Sementara dampak positif terhadap penerimaan tahun depan terlihat dari sisi peningkatan basis pajak (tax based) lantaran adanya penambahan wajib pajak baru. “Target pertumbuhan ekonomi (tahun depan) sudah mempertimbangkan tax amnesty,” kata Bambang.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, pemotongan anggaran belanja tidak akan mengganggu target pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,3 persen. Begitu pula dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan adanya pemotongan anggaran yang lebih besar lagi sebagai langkah efisiensi.

Katadata

Read More

Nasib 12 Paket Ekonomi Jokowi, Menyedihkan!

Meski Presiden Joko Widodo sudah memimpin langsung tim pemantau 12 paket ekonomi yang berisikan deregulasi dan debirokratisasi, hasilnya masih jauh dari capaian yang ditargetkan. Apa yang terjadi?

Menyedihkan, bahwa pertumbuhan ekonomi era Jokowi tahun ini menggelisahkan, sebab menurun. Pertumbuhan kuartal pertama 4.92 persen, dan kuartal kedua diperkirakan bisa merosot lagi dibandingkan dengan tahun lalu.

BPS melaporkan, tingkat laju pertumbuhan ekonomi justru merosot Semester I-2016, sedangkan realisasi investasi ataupun ekspor juga tak meningkat. Pada saat yang sama, bursa efek melaporkan adanya penjualan efek-efek oleh investor asing serta aliran keluar modal jangka pendek ke luar negeri.

Menurut ekonom UI Anwar Nasution, hal itu mencerminkan belum baiknya kebijakan ekonomi dalam semua segi, baik moneter, fiskal, maupun deregulasi perekonomian untuk merangsang efisiensi dan pertumbuhan ekonomi.

Kondisi ini sekaligus menggambarkan kurangnya pemahaman kabinet pemerintahan dalam memahami masalah perekonomian nasional dan memperbaikinya. Mereka tak mampu membaca perubahan lingkungan regional dan internasional serta mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari potensi dunia itu seraya menghindarkan dampak negatifnya Membuat konsep 12 paket ekonomi , memang lebih mudah ketimbang menjalankannya.

Anwar Nasution menilai, Pemerintahan Jokowi tak punya tokoh seperti Profesor Widjojo Nitisastro dan Ali Wardhana yang punya koneksi internasional sehingga di era mereka mampu meyakinkan pemerintah dan parlemen negara-negara IGGI/CGI untuk memberikan bantuan dan pinjaman lunak selama 32 tahun (1966-1998) terus-menerus kepada Indonesia.

Pemerintahan Jokowi lebih bergantung kepada Tiongkok dan tidak begitu dekat dengan AS/Barat yang selama Orde Baru justru menopang pemerintahan Soeharto. Ketergantungan pada Tiongkok membuat Beijing mudah mengirimkan dan mengerahkan buruh kasar lebih dari 1,2 juta orang bekerja kemari di pabrik dan proyek China di Indonesia. Ini sangat buruk dan menyakitkan Barat maupun Jepang selain menyakitkan bangsa kita sendiri.

Anwar Nasution mengingatkan agar kita belajar dari negara lain, termasuk dari Tiongkok setelah era Deng Xiao Ping, suatu negara dapat menjadi maju dan makmur karena dapat memanfaatkan pasar global. India di bawah PM Manmohan Singh dan Modi sekarang ini, meniru Tiongkok dengan mengundang penanaman modal asing dan merambah pasar perdagangan dan investasi dunia. Investasi asing dan kenaikan kegiatan ekonomi serta ekspor itu yang menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja yang jumlahnya terlalu banyak tetapi tak punya pendidikan dan keterampilan kerja.

Menurut Anwar, peningkatan pendapatan negara dan pendapatan masyarakat Tiongkok dan India memungkinkan rakyatnya hidup lebih layak, membeli rumah, menyekolahkan anak, dan memelihara kesehatan. Korea Utara mungkin satu-satunya negara komunis yang tetap berdikari dan menutup diri dari pergaulan dunia. Karena itu, negara itu tetap melarat dan kelangsungan hidupnya hanya karena adanya bantuan dan subsidi dari Tiongkok. Ada empat aspek utama restrukturalisasi sistem sosial dan ekonomi, yakni: (i) memperbaiki penegakan sistem dan aturan hukum, (ii) meningkatkan kualitas pengaturan negara dan mencegah terjadinya distorsi perekonomian, (iii) meningkatkan efektivitas penyelenggaraan negara, dan (iv) pemberantasan korupsi.

Sejauh ini, keterlambatan akibat dari berbelit-belitnya birokrasi dan maraknya pungli telah menghambat investasi, meningkatkan ongkos produksi, dan mengurangi daya saing ekonomi nasional di pasar dunia. Kemampuan untuk melakukan persaingan di pasar dunia memerlukan efisiensi logistik yang cepat dengan biaya murah.

Sistem hukum mempunyai dua fungsi: (i) melindungi hak milik individu dan (ii) memaksakan berlakunya kontrak perjanjian.

Di Indonesia era Jokowi, sistem hukum yang tak jalan telah menimbulkan ketidakpastian dan meningkatkan biaya transaksi yang mengurangi efisiensi dan produktivitas. Hanya di pengadilan negeri di Indonesia di muka bumi ini di mana pembeli surat utang atau obligasi kalah berperkara dengan pihak yang mengeluarkan surat utang itu. Karena tak ada perlindungan hukum, masyarakat beralih pada preman dandebt collectors untuk menyelesaikan utang-piutang. Akibatnya, ketidakpastian hukum dan law enforcement tidak efektif, bahkan bakal amburadul.

Demokrasi liberal tanpa rule of law telah membuat KKN merajalela dan pemerintahan Jokowi bergerak lambat, membuat rakyat kecewa. Kita ingin kinerja Kabinet Jokowi berubah dan bergerak cepat mewujudkan negara hukum yang berkeadilan, pemerintahan yang efektif dan birokrasi yang melayani agar segalanya tak terlambat. Kita menanti gebrakan Jokowi lagi dan gagasan sosial dan terobosan ekonomi dari menteri Kabinet Kerja. Itu dulu. Ayo bekerja lebih keras dan cerdas agar kepercayaan publik dan pasar terjaga.

Inilah.com

Read More