Tiga Proyek Tol Senilai Rp 21 Triliun Ditandatangani, Sementara Penyerapan Anggaran Negara Hingga Agustus Mencapai 52%

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR ) Basuki Hadimuljono menandatangani tiga Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dengan nilai proyek senilai Rp 21,60 triliun untuk pembangunan tol sepanjang 171,01 km di Jakarta, Jumat (4/9).

Ketiga ruas tol tersebut yaitu Bakauheni-Terbangi Besar sepanjang 140,93 km jalan utama dan 14,50 km jalan akses, Palembang-Indralaya sepanjang 21,93 km jalan utama dan 2,55 km jalan akses, dan Soreang-Pasir Koja sepanjang 8,15 km.

Dengan ditandatanganinya kontrak ini sekaligus menandakan dimulainya pembangunan konstruksi proyek 3 jalan tol tersebut. Ruas tol ini akan selesai paling lambatnya ada tahun 2018.

Dalam penandatanganan tersebut dihadiri oleh Direktur Utama PT Hutama Karya, I Gusti Ngurah Putra, yang bertanggungjawab mengerjakan jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar dan Palembang-Indralaya, serta Direktur Utama PT Citra Marga Lintas Jabar, Bagus Medi Suarso, yang mengelola jalan tol Soreang-Pasir Koja.

Sementara itu hingga Agustus, Penyerapan Anggaran Negara Mencapai 52 Persen.
Penyerapan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur memakan waktu paling lama. Padahal, porsi anggaran untuk infrastruktur tahun ini sangat besar.

Keinginan pemerintah mempercepat penyerapan anggaran pada paruh kedua tahun ini mulai membuahkan hasil. Kementerian Keuangan mencatat, penyerapan anggaran dalam dua bulan terakhir ini mencapai 19 persen. Alhasil, hingga akhir Agustus lalu, porsi belanja pemerintah sudah sebesar 52 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 yang sebesar Rp 1.984,1 triliun.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pencapaian penyerapan anggaran sebesar 52 persen itu masih tergolong normal. Pasalnya, APBNP 2015 baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada pertengahan Januari lalu. "Pencapaian 52 persen dari Februari sampai Agustus itu masih bagus," katanya dalam acara diskusi bertajuk “Reformasi Perizinan untuk Mempercepat Pembangunan Infrastruktur” yang diadakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Katadata di Jakarta, Kamis (3/9).

Penyerapan anggaran belanja negara tahun ini memang menjadi perhatian semua pihak. Selama semester I-2015, penyerapan anggaran belanja negara baru mencapai 33,1 persen dari target tahun ini. Gara-gara rendahnya penyerapan anggaran ini, pertumbuhan ekonomi pun melambat. Pertumbuhan ekonomi hingga semester I cuma sebesar 4,9 persen.

Suahasil menjelaskan kecepatan penyerapan anggaran belanja negara yang terbagi dalam tiga pos tersebut berbeda-beda. Belanja rutin, seperti gaji bulanan pegawai negeri dan transfer daerah, pasti selalu tepat waktu. Sedangkan belanja barang dan belanja modal membutuhkan prosedur yang lebih panjang dan memakan waktu lama. Alhasil, penyerapan anggarannya pun lebih lambat dari belanja rutin.

Menurut dia, penyerapan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur memakan waktu paling lama. Padahal, porsi anggaran untuk infrastruktur tahun ini sangat besar yaitu mencapai Rp 290 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 206 triliun.

Di sisi lain, rendahnya penyerapan anggaran tahun ini juga akibat alokasi anggaran belanja rutin tahun ini lebih kecil. Pasalnya, anggaran untuk subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) yang masuk pos belanja rutin sudah mengecil tahun ini.

katadata.co.id

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2015 akan berada di level 4,67...

Posted by Mutiara Jaya Trading on 26 Agustus 2015