Jokowi Bangunkan Tidurnya Infrastruktur Sejak 1998

Saat baru dilantik, Presiden Joko Widodo sudah menyatakan tekad untuk membangun infrastruktur di tanah air. Ini bukan perkara proyeknya, namun dananya dari mana?

Untuk merealisasikan cita-cita mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI di bidang infrastruktur, perlu dana jumbo. Lantaran, Jokowi menggagas sejumlah pembangunan jalan tol, pelabuhan, kereta api dalam lima tahun yang nilainya Rp 5.500 triliun.

Misalnya, Jokowi menggagas Tol Trans Jawa yang terdiri dari 9 ruas yakni Cikampek-Palimanan (Cipali) yang sudah beroperasi. Dilanjutkan dengan Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang, Semarang-Solo, Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, Kertosono-Jombang-Mojokerto dan Mojokerto-Surabaya.

Proyek tol yang tak kalah hebring-nya (baca hebat) adalah Tol Nontrans Jawa, terdiri dari delapan ruas yakni Ciawi-Sukabumi, Gempol-Pandaan, Gempol-Pasuruan, Pasuruan-Probolinggo, Waru-Wonokromo-Tanjung Perak, Bali Mandara (Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa), Cileunyi-Sumedang-Dawuan, serta Serang-Panimbang.

Adapula Tol Trans Sumatera yang menghubungkan Bakauheni sampai Aceh. Panjangnya tak kurang dari 2.000 kilometer. Ditambah lagi sejumlah proyek tol di Kalimantan dan Sulawesi Utara.

Daerah perbatasan juga tak luput dari perhatian Presiden Jokowi. Proyek pembangunan jalan trans di perbatasan Kalimantan-Malaysia sepanjang 771 kilometer, perbatasan NTT-Timor Leste sepanjang 171,56 kilometer, Trans Papua sepanjang 4.325 kilometer.

Untuk transportasi laut, Presiden Jokowi membangun lima pelabuhan berkonsep deep sea port di Kuala Tanjung (Medan), Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Makassar, dan Sorong.

Khusus transportasi wong cilik yakni kereta api, Jokowi cukup agresif. Dirinya menggagas proyek pembangunan rel kereta di empat provinsi di luar Pulau Jawa, sepanjang lebih dari 3 ribu kilometer. Dengan anggaran Rp 234 triliun.

Untuk Pulau Jawa, Presiden Jokowi menetapkan pembangunan rel dua jalur alias double track. Melintasi sebelah barat hingga timur Pulau Jawa.

Tentu saja, itu baru sebagian dari mega proyek infrastruktur yang diimpikan Jokowi. Gagasan ini diyakini Jokowi bisa menarik investor untuk nyemplung ke Indonesia. Selain itu, kualitas infrastruktur di tanah air, memang layak dibenahi.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution saja mengakui bahwa infrastruktur di Indonesia, tertinggal. Boleh dibilang, sejak 1998, pembangunan infrastruktur sudah mandek.

"Kita mencatat pemerintah betul-betul berusaha mengundang investor, pertama-tama di bidang infrastruktur. Kenapa infrastruktur? Banyak alasannya. Di area ini, kita memang sangat tertinggal setelah krisis besar tahun 1998," ungkap Darmin di Jakarta, Rabu (25/05/2016).

Darmin menyebut, kebijakan pembangunan infrastruktur di tanah air, harus dilakukan dengan jangka panjang dan jangan dilihat jangka pendek, dengan mengundang investor sebagai partner pemerintah.

"Infrastruktur karena keputusan melakukan investasi di bidang infrastruktur, tidak didasarkan kepada keputusan jangak pendek, sehingga kita masih lebih terbuka mengundang investasi di bidang infrastruktur," papar Darmin.

"Selama punya prospek, baik jangka menengah maupun panjang, dan upayanya berjalan walaupun hasilnya belum semua. Kita melihat, investasi di bidang pelabuhan, jalan tol, dan sebagainya, mulai berjalan dengan baik," lanjut mantan Gubernur BI ini.

Yang ingin dikatakan Menko Darmin, posisi pemerintahan Jokowi-JK sudah benar. Bahwa, pembangunan infrastruktur berdampak bagi peningkatan kapasitas ekonomi secara menyeluruh.

Ya, Darmin benar. Realisasi proyek infrastruktur yang sebagian besar berlangsung di daerah, pastilah membawa berkah bagi masyarakat di sana. Minimal bisa menyerap tenaga kerja, serta menumbuhkan daya beli. Alhasil, roda perekonomian bisa bergulir cepat.

Sumber Dana Infrastruktur

Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli sempat menawarkan gagasan tentang sumber pendanaan mega proyek infrastruktur. Caranya, terbitkan obligasi khusus infrastruktur setelah seluruh BUMN direvaluasi asetnya.

Sayangnya, tak semua tim ekonomi di Kabinet Kerja sepemahaman dengan Menko RR, sapaan anyar Rizal Ramli. Hal ini tergambar karena tak seluruh BUMN yang diperintahkan melakukan revaluasi aset.

"Hanya beberapa BUMN menangkap ide ini melakukan revaluasi aset. Asetnya naik Rp 800 triliun. Tapi kalau seluruh BUMN melakukan ini, asetnya akan naik Rp 2.500 triliun. Sehingga kita menerbitkan financing 100 miliar dolar AS mempercepat pertumbuhan ekonomi," kata Rizal.

Rizal bilang, apabila gagasan ini dijalankan maka akan membangkitkan kepercayaan investor. Sehingga mereka akan merebut memborong obligasi tersebut. Selanjutnya, dana masuk itu bisa dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur di seluruh Indonesia, sisanya untuk mendorong berkembangnya sektor riil.

Mega proyek infrastruktur Jokowi yang digarap selama lima tahun, dan memerlukan dana Rp 5.500 triliun itu, masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Diperkirakan, kebutuhan dana untuk proyek infrastruktur sebesar Rp 5.500 triliun, berasal dari APBN sebesar Rp 2.215,6 triliun (40,14%), APBD Rp 545,3 triliun (9,88%), BUMN Rp 1.066,2 triliun (19,32%), dan swasta senilai Rp 1.692,3 triliun (30,66%).

Hanya saja, pelaksanaan proyek infrastruktur Jokowi yang berbiaya mahal sedikit tercoreng dengan adanya kasus suap yang menyeret mantan kader PDIP, Damayanti Wisnu Putranti. Bahkan, tersiar kabar adanya aliran dana haram yang masuk ke kocek petinggi Fraksi PDIP dan Komisi X DPR.

Inilah.com