Perang di Kadin

Jabatan Ketua Umum Kadin seringkali dipakai pengusaha menjadi batu loncatan untuk meraih jabatan di pemerintahan.

Bulan November 2015 memang masih jauh, namun aroma memperebutkan kursi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mulai memanas. Maklum, era kepemimpinan Suryo B Sulisto segera berakhir.

Adalah Rosan Perkasa Roeslani dan Maxi Gunawan yang sudah mendeklarasikan kesiapannya bertarung dalam Musyawarah Nasional (Munaslub) Kadin Indonesia pada November nanti. Rosan adalah Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perbankan dan Finansial, sedangkan Maxi saat ini menjabat Ketua Komite Tetap Hubungan Kerja Sama Lembaga Internasional Kadin.

Rosan mengaku didukung 13 Kadin Daerah. Selain itu, kabarnya, ia mendapat sokongan dari Grup Bosowa dan Grup Bakrie. Sekadar mengingatkan saja, Rosan adalah mantan Direktur Utama PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU), yang sempat menjadi bagian dari Grup Bakrie. Sementara Grup Bosowa adalah milik Aksa Mahmud, adik ipar Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Rosan sempat tersangkut masalah dengan Asia Resource Minerals Plc (dulu Bumi Plc) dan BRAU. Ia dituding telah menghilangkan dana perusahaan sebesar US$ 173 juta. Miliader Inggris, Nathaniel Rothschild, yang pernah menjadi salah satu pemegang saham Asia Resource mengaitkan hilangnya dana tersebut dengan pembelian saham klub sepak bola Italia, Inter Milan. Memang, Rosan bersama Erick Thohir dan Handy Soetedjo beberapa tahun lalu membeli mayoritas saham Inter Milan melalui International Sports Capital.

Awalnya, Rosan bersedia membayar dana BRAU yang hilang. Pembayaran interim senilai US$ 30 juta dilakukan paling lambat 26 Desember 2013. Pembayaran dilakukan dalam bentuk tunai.

Namun, Rosan mangkir dan dinyatakan wanprestasi. BRAU dan Asia Resource kemudian mengajukan tuntutan resmi kepada Rosan. Kini, Asia Resource dan BRAU mulai bergerak untuk menyita sejumlah aset milik Rosan.

Apakah masalah ini akan menjadi batu sandungan bagi Rosan untuk merebut kursi Ketua Umum Kadin? Entahlah. Yang jelas, kursi Ketua Umum Kadin selalu menjadi incaran pengusaha nasional. Maklum, jabatan ini seringkali menjadi batu loncatan untuk meraih jabatan di pemerintahan. Contohnya, adalah Aburizal Bakrie dan MS Hidayat yang pernah mencicipi jabatan menteri di kabinet Susilo Bambang Yudhoyono.

Memang, sejak Presiden Soeharto menerbitkan Keppres No 49/1973 yang menyatakan bahwa Kadin adalah satu-satunya wadah pengusaha Indonesia, lalu  diperkuat dengan UU No 1 Tahun 1987 tentang Kadin, posisi Kadin dalam perekonomian nasional semakin strategis. Mereka dianggap menjadi salah satu tulang punggung pendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk sering diminta saran oleh pemerintah sebelum kebijakan dikeluarkan.

Namun lambat laun, peran strategis itu mulai terlihat berkurang. Ini seiring lahirnya beberapa organisasi pengusaha baru atau komite. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), misalnya. Boleh dibilang, Apindo yang baru berdiri 1985 ini, lebih sering terdengar ketimbang Kadin.

Peran Kadin semakin terkikis saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membentuk Komite Ekonomi Nasional yang dpimpin Chairul Tanjung. Komite inilah yang kerap diminta masukan oleh SBY dalam setiap kebijakan ekonomi.

Hanya saja, harus diakui, sejak Suryo B Sulisto memimpin, suara Kadin kembali sering didengar pemerintah. Seiring dengan itu, jabatan Ketua Umum Kadin pun kini menjadi incaran banyak pengusaha, seperti yang akan berlangsung pada Munaslub nanti.

Indonesianreview.com