Jokowi perlu tegas tindak proyek infrastruktur yang mangkrak

Selain mangkraknya skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), tersendatnya percepatan pembangunan proyek infrastruktur juga disebabkan karena lambatnya pengambilan keputusan dan ketegasan pemerintah.

Padahal di waktu bersamaan para mitra baik swasta, investor lokal dan internasional juga menantikan sinyal dan arahan yang jelas tentang aspek kontrak, penjaminan, pembiayaan proyek hingga pengaturan porsi pemerintah dalam ekuitas.

Beberapa proyek-proyek KPS yang masih tak jelas nasibnya antara lain Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, SPAM Lampung, kereta Bandara Soekarno Hatta, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang dan Pelabuhan Cimalaya.

Komisaris PT Jababeka Infrastruktur Bernardus Djonoputro kepada Kompas.com mengatakan, nilai proyek KPS yang mangkrak tersebut setara Rp20 triliun-Rp30 triliun. Seluruh total pembangunan infrastruktur di Indonesia pun ditaksir membutuhkan ongkos hingga Rp6.000 triliun.

"Proyek-proyek tersebut belum jalan sampai sekarang atau dibatalkan. Perluasan Kali Baru Tanjung Priok, kereta bandara, semula akan dilakukan dengan skema KPS, namun dibatalkan dan dijadikan proyek BUMN," kata Bernardus.

Unit Kerja KPS pun perlu dibentuk untuk menangani proyek yang diputuskan menggunakan skema KPS, dikelola profesional, dengan tugas melakukan persiapan proyek, penjaringan calon investor, tender sampai pelaksanaan katanya.

Sebelumnya, Australia telah berkomitmen membantu Indonesia melalui kemitraan ekonomi dengan ditandai pembaruan dana bantuan pengembangan infrastruktur senilai 300 juta dollar Australia (sekitar Rp2,9 triliun) untuk jangka waktu 10 tahun.

Bantuan dana ini dinilai akan meningkatkan dampak investasi Pemerintah Indonesia di bidang infrastruktur dan mendorong minat sektor swasta kedua negara.

Salah satu proyek KPS yang saat ini sedang dikebut adalah pembangunan PLTU Batang dengan kapasitas 2x1.000 megawatt yang ditargetkan rampung pada tahun depan. Proyek ini adalah proyek showcase KPS skala besar pertama dengan nilai lebih dari USD 4miliar.

Presiden Joko Widodo menegaskan, skema KPS yang didasarkan pada proses yang terbuka, kompetitif, transparan dan akuntabel harus menjadi contoh untuk pola kerjasama pembangunan infrastruktur pemerintah dan swasta di Indonesia.

Namun begitu, rencana besar Jokowi itu justru mendapatkan halangan tersendiri dari para petani lokal di Batang, Jawa Tengah, yang menolak meninggalkan lahannya untuk proyek itu. Para petani, yang dibantu oleh organisasi lingkungan nirlaba Greenpeace itu mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung perihal aturan pembelian lahan itu.

"Kira-kira akhir tahun, persidangannya akan rampung," kata Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, seperti yang dilansir dalam Bloomberg.com. "Dan setelah itu, kita akan mulai bekerja. Ini sangat penting. Ini proyek yang sayangat besar."

Para petani pun tidak mau kalah. Jika MA membatalkan tuntutan mereka, maka mereka akan tetap mengajukan banding atas putusan itu, meskipun prosesnya membutuhkan masukan bukti baru. Para petani juga menegaskan tidak akan meninggalkan tanah mereka apapun yang terjadi.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pembangunan sarana infrastruktur bisa menjadi salah satu solusi untuk menahan perlambatan ekonomi yang saat ini sedang terjadi.

"Perlambatan sudah terjadi, sekarang kita harus mempunyai sektor andalan untuk menahan perlambatan. Kita dorong belanja pemerintah harus masuk ke infrastruktur," katanya seperti dikutip Antara di Jakarta. Bambang menjelaskan sarana infrastruktur memiliki "multiplier effect" yang besar dalam mendorong perekonomian, antara lain ketika dalam masa pembangunan, infrastruktur bisa menyerap tenaga kerja yang besar.

Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti jembatan maupun jalan raya bisa mendorong penjualan baja, besi serta material lainnya sehingga secara tidak langsung mampu meningkatkan pertumbuhan sektor konstruksi. Dan setelah sarana infrastruktur terbangun, dampaknya bisa mendorong konektivitas dan perbaikan sistem logistik serta memberikan kontribusi secara berkelanjutan kepada pertumbuhan ekonomi nasional.

beritagar.id