Aturan Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Konstruksi Butuh Perlakuan Khusus

Sektor Konstruksi memiliki kompleksitas pekerjaan yang khas dan berbeda sehingga karakteristik pengadaan barang/jasa yang dilakukan pun memiliki perbedaan dengan sektor lain.

“Untuk itu dibutuhkan pengaturan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) yang terpisah dengan pengaturan penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi, bisa berupa Perpres tersendiri dan atau bab khusus dari aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang ada saat ini,” kata Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yusid Toyib melalui siaran pers, Kamis (3/12/2015).

Yusid mengatakan, lembaga pemeriksa dalam hal ini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dalam kegiatan pengawasan harus memiliki pemahaman yang sama tentang kerugian negara, misal pada jenis kontrak lump sum.

Selain itu, butuh partisipasi Kementerian Keuangan, khususnya terhadap jenis pajak yang dikenakan kepada para penyedia jasa, sehingga dapat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

“Diperlukan payung regulasi dari Kementerian keuangan kepada perbankan untuk memberikan dukungan financial dengan bunga yang rendah bagi kontraktor yang menang tender. Misalkan dalam hal pengadaan peralatan maupun dalam pelaksanaan pekerjaan,” katanya.

Data LPJKN menunjukan jumlah kontraktor kualifikasi kecil saat ini sebesar 87% dan pada umumnya berada di daerah, di mana perbandingan Kontraktor General dan kontraktor spesialis tidak porposional.

“Kami sepakat untuk mendorong tumbuhnya kontraktor spesialis dengan mengarahkan kontraktor kualifikasi kecil menjadi kontraktor spesialis. Perlu ada pengaturan yang sifatnya jaminan bahwa kontraktor umum ketika mengikuti tender sudah menggandeng kontraktor spesialis sehingga pekerjaan spesialis akan diberikan kepada kontraktor spesialis. Pekerjaan spesialis di tenderkan untuk kontraktor spesialis,” kata Yusid.

Selain itu dibutuhkan pengaturan untuk memperbesar pasar bagi kontraktor spesialis, di mana kontraktor general tidak boleh menjadi kontraktor spesialis, serta pengembangan pasar konstruksi spesialis dengan cara membolehkan kontraktor spesialis untuk menjadi kontraktor utama.