Akselerasi Bisnis Infrastruktur

Pemerintah akhir pekan lalu memperkirakan investasi swasta akan menjadi pendorong laju pertumbuhan ekonomi kuartal pertama pada tahun ini. Tumpuan pada sektor swasta tersebut yang melatar belakangi pemerintah menarik investasi dari dalam dan luar negeri di berbagai sektor, utamanya infrastruktur.

Harapan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat menjelaskan perkiraan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi kuartal I/2016 yang diprediksi akan berada di level 5,1% hingga 5,2%.

Seperti diketahui, menjelang 2016 pemerintah telah mengambil langkah untuk menarik sebanyak mungkin investasi di bidang infrastruktur. Upaya ini ditempuh melalui perbaikan iklim investasi yang akan semakin memudahkan pemodal masuk ke Tanah Air. Berbagai paket de re gulasi terkait sektor ini bahkan sudah dirilis untuk memuluskan pelaksanaannya.

Pemerintah pada tahun ini juga memiliki daftar panjang proyek infrastruktur. Namun, kendala yang selalu dihadapi adalah keterbatasan belanja modal yang ditetapkan dalam APBN. Padahal, sektor infrastruktur saat ini menjadi salah satu kunci upaya percepatan pembangunan Indonesia.

Begitu besarnya potensi Indonesia untuk bisa mengakselerasi pengembangan pembangunan infrastruktur ini juga ditegaskan dalam sebuah konferensi di Singapura bertema Asean’s Next Wave: Building the Infrastructure of Opportunityyang fokus membahas peluang bisnis infrastruktur.

Indikasi besarnya peluang itu terlihat dalam realisasi proyek bersama antara pemerintah dan swasta (public private partnership/PPP) yang masih rendah. Indikator lainnya juga tampak dari minimnya pendanaan di sektor ini yang salah satunya tercermin dari kecilnya rasio utang ter hadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Rasio utang Indonesia terhadap PDB masih sangat kecil bila dibanding kan dengan negara lain di Asia, bahkan di tingkat Asean sekalipun. Artinya, sebenarnya masih ada ruang yang cukup bagi pemerintah untuk dapat mendorong belanja modal.

Untuk dapat mendorong pembangunan infrastruktur Indonesia agar sama dengan Malaysia saja, setidaknya dibutuhkan dana investasi sekitar US$4 triliun. Jumlah dana yang sangat besar karena kebutuhan pembangunan infrastruktur Indonesia begitu beragam dan menyebar di seluruh wilayah.

Selain Indonesia, beberapa negara yang memiliki prospek paling besar di tingkat Asean adalah Thailand, Filipina Vietnam, dan Malaysia. Kelima negara itu memiliki pertumbuhan cukup kuat dengan rata-rata laju PDB tahun ini se besar 5,2%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya 4,8%.

Adapun pengeluaran pemerintah kelima negara itu untuk sektor infrastruktur di perkiakan dapat mencapai 2,7% PDB. Proyek infrastruktur yang di maksud seperti transportasi massal, jalan raya, pelabuhan, bandara, listrik, irigasi, dan sanitasi air. Proyek-proyek tersebut ditengarai dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi kawasan.

Dalam jangka panjang, PDB Asean ini diperkirakan akan terus tumbuh kuat yang berarti juga membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit. Paling tidak setiap tahunnya kawasan ini membutuhkan US$110 miliar per tahun hingga 2025.

Meskipun begitu, Maybank Kim Eng Indonesia, mengingatkan kendala yang sering dihadapi negara-negara di Asean, termasuk Indonesia, yaitu terkait dengan pendanaan, sejalan dengan besarnya biaya proyek dengan jangka waktu yang panjang.

Apabila negara mengandalkan anggaran, jelas kebutuhan itu sulit untuk terpenuhi. Selisih antara kebutuhan pembangunan proyek dan kemampuan pemerintah ini menciptakan gap yang harus ditutupi pemerintah dengan mencari skema pendanaan.

Beberapa alternatif pendanaan yang bisa ditempuh pemerintah a.l. melalui public private partnership dengan badan usaha swasta, pendanaan dari perbankan, investor, pasar modal, project financing,emisi obligasi dan sukuk. Untuk alternatif terakhir yang disebut, salah satu instrumen keuangan syariah ini terbilang masih minim dimanfaatkan Indonesia yang notabene adalah negara berpenduduk umat muslim terbesar di dunia.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah masalah pembebasan lahan. Persoalan ketersediaan tanah menjadi kendala utama untuk menyiapkan pembangunan pembangunan infrastruktur. Meskipun Indonesia telah memiliki UU tentang pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum, sering kali dalam pelaksanaannya menghadapi kendala serius, semisal munculnya gugatan hukum.

Akibatnya, proyek infrastruktur sulit mendapatkan akses tanah atau jika bisa, lahan diperoleh dengan harga yang mahal. Kondisi ini kerap kali membuat nilai proyek menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan awal. Bahkan, kendala lahan ini bisa berakhir pada tersendatnya pengerjaan proyek secara keseluruhan bila persoalan hukum ini tidak kunjung selesai.

Bisnis Indonesia