Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) menyetujui penyaluran pinjaman US$ 500 juta kepada Indonesia untuk mendorong kerja sama publik-swasta dalam pembiayaan proyek infrastruktur.
Direktur ADB untuk Indonesia Steven Tabor mengatakan, pinjaman ini diberikan setelah dijalankannya Paket Kebijakan Ekonomi untuk mengurangi hambatan investasi.
"Terbitnya dua belas paket reformasi ekonomi sejak September 2015 menunjukkan tekad pemerintah untuk melakukan perbaikan besar-besaran terhadap iklim investasi," kata Steven melalui keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Rabu.
Pinjaman kedua dari ADB di bawah Program Peningkatan Investasi untuk Percepatan Pertumbuhan ini akan didukung dengan pembiayaan bersama yang nilainya setara US$ 224,6 juta dari KfW Bankengruppe, bank pembangunan berbasis di Jerman.
Di tahap pertama program, KfW telah memberikan pembiayaan paralel senilai US$ 245 juta.
Menurut Steven, peraturan yang memberatkan serta biaya tinggi untuk mendirikan dan menjalankan usaha telah menghambat tumbuhnya investasi baru dan membuat Indonesia hanya berada di peringkay 109 dari 189 negara dalam laporan Bank Dunia tentang kemudahan menjalankan usaha. Peringkat ini jauh di bawah negara tetangga di kawasan yang sama.
Sementara itu, Ekonom Departemen Asia Tenggara ADB Rabin Hattari mengatakan Indonesia perlu menciptakan sumber-sumber tumbuhnya investasi baru agar bisa kembali ke jalur pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan lebih inklusif.
"Investasi swasta berperan sangat penting untuk mendorong perekonomian yang kuat dan lebih terdiversifikasi," kata Rabin.
Adapun tahap pertama reformasi pemerintah mencakup penetapan batas kepemilikan asing yang lebih tinggi di bidang transportasi darat, perkapalan dan pengelolaan pelabuhan; pembentukan kantor khusus untuk merumuskan kebijakan pengadaan lahan; dan pengembangan kerangka untuk sistem pengadaan secara elektronik (e-procurement).
Di tahap kedua reformasi, berbagai langkah diambil untuk mengurangi pembatasan investasi, merampingkan proses memulai dan menjalankan usaha, serta memperluas jenis kerjasama publik-swasta.
Tahap ketiga yang akan dilaksanakan mulai Juli 2016 hingga Juni 2018, akan mencakup langkah-langkah lanjutan guna memperluas reformasi berbasis bukti, meningkatkan kemudahan berusaha, menguatkan kerjasama publik-swasta, dan meningkatkan sistem pemerintah untuk pengadaan secara elektronik.
ADB Biayai Infrastruktur Kota di Indonesia US$ 2 Miliar/Tahun
Bank Pembangunan Asia (ADB) menyiapkan dana pinjaman hingga dua miliar dolar AS per tahun untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur perkotaan di Indonesia.
"Biaya pembangunan seluruhnya selama 10 tahun yang akan datang berkisar US$ 500 miliar. ADB bisa meminjamkan US$ 2 miliar per tahun untuk Indonesia," kata Direktur ADB untuk Indonesia Steven Tabor di Jakarta, Kamis.
Menurut Tabor, pinjaman tersebut bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan berbagai proyek, seperti kelistrikan, sanitasi serta air bersih yang selama ini menjadi faktor utama dalam pengembangan wilayah perkotaan.
"Pertama, untuk listrik karena tanpa listrik lampu mati, maka tidak ada kegiatan. Kedua, untuk sanitasi, ini perlu diprogramkan agak besar. Ketiga, adalah air bersih karena banyak jaringan yang sudah tua dan harus diganti," jelasnya.
Ia menjelaskan pinjaman itu juga bisa dimanfaatkan untuk pembenahan proyek lainnya seperti sarana irigasi, yang pada 2016 telah dianggarkan sebesar US$ 600 juta, agar bermanfaat seluruhnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan.
Pinjaman dari ADB juga bisa digunakan untuk perbaikan mutu pendidikan, deregulasi investasi dan berbagai proyek teknis lainnya yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Tabor menambahkan pinjaman yang diberikan masih kecil dibandingkan kebutuhan pembiayaan infrastruktur Indonesia, karena itu peran BUMN dan swasta sangat penting agar pembangunan infrastruktur benar-benar terwujud sepenuhnya.
Wakil Presiden ADB Bambang Susantono menambahkan pembenahan infrastruktur di wilayah perkotaan sangat penting karena sekitar 50% masyarakat Indonesia tinggal di kawasan ini, dan hal ini memunculkan tantangan tersendiri dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
"Banyak sekali di Indonesia, desa yang sudah tidak bernuansa desa lagi. Saat ini, wilayah perkotaan diyakini telah menyumbang 70 hingga 80% PDB suatu negara, sehingga ada tantangan luar bisa dalam pemenuhan kebutuhan dasar," kata mantan Wakil Menteri Perhubungan Indonesia ini.
ADB memperkirakan, pada 2030, sekitar dua per tiga penduduk Indonesia akan tinggal di wilayah perkotaan, sehingga dibutuhkan perhatian khusus dalam pemenuhan infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, sanitasi, transportasi serta telekomunikasi.
Investor daily / beritasatu
Indonesian Rupiah Exchange Rate
0 komentar:
Posting Komentar