Jokowi Pastikan Pelabuhan Patimbang Pengganti Cilamaya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan Patimbang, Subang, Jawa Barat merupakan lokasi paling cocok untuk menggantikan Cilamaya sebagai pelabuhan internasional pertama di Provinsi Jawa Barat. Pelabuhan Patimban direncanakan memiliki kapasitas petikemas 7,5 juta twenty foot equivalent units (TEUs) pada 2037 guna meningkatkan efisiensi transportasi dan logistik di wilayah utara Jawa.

“Kami sudah menemukan di Patimbang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Lokasi yang paling sesuai sebagai pengganti Cilamaya,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas Kabinet Kerja di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/5).

Kepala Negara berharap keberadaan Pelabuhan Patimbang nantinya dapat mempersingkat jalur distribusi dan lalu lintas barang maupun jasa yang selama ini melalui jalur darat. “Jarak tempuh jalur darat terlalu jauh untuk sampai ke Jakarta, Semarang, dan Surabaya,” jelas dia.

Jokowi pun menuturkan perlunya dibangun pelabuhan alternatif mengingat pelabuhan-pelabuhan yang sudah ada itu semakin padat, seperti di Tanjung Priok, Tanjung Mas dan Tanjung Perak di Surabaya.

Dalam rapat itu, Jokowi juga meminta kepada sejumlah menteri untuk memaparkan kelayakan pembangunan Pelabuhan Patimbang dari aspek teknis, hukum, dan skema pendanaan. Jokowi pun mengungkapkan, pada awalnya pemerintah akan membangun pelabuhan di Cilamaya.

Namun rencana itu dibatalkan karena dinilai berpotensi mengganggu infrastruktur minyak dan gas (migas) serta fasilitas lainnya yang ada di daerah itu. “Pemerintah akhirnya mencari lokasi lain sebagai alternatif di luar daerah Cilamaya,” kata Presiden.
---------------------------------------------------

Jonan: Pembangunan Patimbang Dimulai Tahun Depan

Di sisi lain, Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan menyatakan pelabuhan internasional Patimbang dimulai pembangunannya pada tahun depan. Dia berharap proyek tahap I pelabuhan dapat dioperasikan mulai 2019.

“Rencana pembangunan dimulai pada 2017, apabila disetujui skema pembiayaan antarpemerintah. Pada 2019 diharapkan untuk tahap I bisa mulai beroperasi,” katanya.

Pada tahap I, lanjut Jonan, Pelabuhan Patimbang akan dapat menampung petikemas hingga mencapai 1,5 juta TEUs dari total 7,5 juta TEUs yang diproyeksikan. Selain itu, di lokasi Pelabuhan Patimbang tersedia pelataran parkir yang dapat menampung hingga 250 ribu unit kendaraan.dia.

“Jadi ini adalah terminal kendaraan. Kalau terminal kendaraan itu kira-kira luasnya empat kali lipat dari kapasitas, kalau dalam bentuk kontainer. Sebab kendaraan tidak bisa menumpuk,” jelas Menhub.

Jonan menambahkan, keberadaan pelabuhan internasional di Jawa Barat sangat mendesak untuk mendukung aktivitas ekspor dalam jumlah besar dari kawasan industri yang tersebar di Cikarang, Karawang, dan sekitarnya. Pelabuhan itu akan terintegrasi dengan kawasan industri yang berlokasi di daerah Cikarang, Karawang, Cikampek hingga Purwakarta.

“Industrialisasi yang besar di daerah Jawa Barat, pelabuhannya tidak cukup walaupun ada ekspansi di Tanjung Priok,” kata dia.
--------------------------------------------------------

Pemerintah Siap Gelar Lelang Internasional

Sementara itu, pemerintah menyatakan siap menggelar lelang internasional untuk pembangunan Pelabuhan Patimbang, Subang, Jawa Barat senilai sekitar Rp 39 triliun atau US$ 3 miliar. Jepang dan Belgia tercatat merupakan dua negara yang telah meminati proyek pengganti Pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat tersebut.

“Bisa konsorsium asing asalkan komposisinya 49% asing, 51% kita,” kata Direktur Kepelabuhanan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Mauritz H Sibarani di Jakarta, Senin (25/4).

Lebih jauh, Jepang sudah menyampaikan minatnya untuk membangun pelabuhan tersebut. Keseriusan Jepang, lanjut dia, ditandai dengan kunjungan Direktur Jenderal Perhubungan Kementerian Transportasi Jepang ke lokasi rencana pembangunan Pelabuhan Patimbang. 

“Secara informal dan surat formal mereka sudah menyampaikan keinginannya, tetapi kami harus menghormati prosesnya harus ke Bappenas terlebih dulu dan lain-lain,” ujar dia.

Menurut dia, pembangunan pelabuhan ditargetkan dimulai 2019 dan bisa beroperasi pada 2027. Mauritz sebelumnya mengatakan Jepang bersedia untuk memberikan pinjaman senilai Rp 34,90 triliun dari total dana pembangunan yang mencapai Rp 43,22 triliun, sementara itu dana pendamping sebesar Rp 8,32 triliun.

Investor Daily